Warga Temukan Mortir di Belakang Kantor Bupati Madina

INFO TABAGSEL.com-Sebuah mortir ditemukan di ladang ubi tepat di belakang Kantor Bupati Kabupaten Mandailing Natal (Madina), Sumatera Utara, Jumat (16/1/2015) petang.

Informasi yang dihimpun, mortir tersebut ditemukan oleh Fahruddin (34), warga Kelurahan Dalan Lidang, Kecamatan Panyabungan, Kabupaten Madina, yang merupakan petani pemilik ladang tersebut.

Kala itu ia sedang memanen ubinya. Namun saat menarik batang ubi, ia terkejut melihat ada besi berukuran sedang di bawah ubi yang baru saja dicabutnya.

Sadar jika temuannya itu merupakan bahan peledak, dan tak ingin menjadi korban ledakan, Fahruddin lantas melaporkan temuannya itu ke Polres Madina.

Petugas Polres Madina yang mendapatkan laporan tersebut, langsung menurunkan tim jihandak, dan tim identifikasi untuk melakukan olah tempat kejadian perkara.

Kapolres Madina AKBP Bony JS Sirait saat dikonfirmasi mengaku, mortir yang ditemukan Fahruddin adalah mortir berjenis Rocket M 80 Komando dengan nomor seri 5202.

"Setalah kami periksa, dipastikan mortirnya sudah tidak aktif. Walaupun tidak aktif, kami akan tetap melaporkannya ke Danramil 13. Saat ini mortir tersebut sudah diamankan di markas mereka," jelasnya.

Siswa Dapat Ulang Ujian Nasional Jika Tidak Memenuhi Kompetensi Nasional

INFO TABAGSELcom-Hasil Ujian Nasional (UN) 2015 tidak akan lagi menjadi penentu kelulusan. Namun fungsi UN untuk pemetaan dan syarat melanjutkan ke jenjang pendidikan selanjutnya tetap berlaku. Mendikbud Anies Baswedan mengatakan, hasil UN dapat digunakan untuk melihat posisi siswa, sekolah atau daerah, secara nasional.

“Hasilnya bukan lulus atau tidak lulus, tetapi angka,” ujar Mendikbud saat berkunjung ke kantor redaksi Jawa Pos di Jakarta, (16/01/2015).

Ia mengatakan, hasil UN berupa angka itu dilakukan untuk pemetaan, di mana dapat dilihat posisi siswa secara nasional. Jika hasil UN tersebut menunjukkan siswa tidak memenuhi kompetensi nasional, maka siswa dapat mengulang UN di tahun berikutnya.

“Sehingga ketika anak menerima hasil (UN), dia tahu posisinya di mana. Jadi bukan dinyatakan lulus atau tidak lulus,” kata Mendikbud.

Pemetaan dari hasil UN tersebut tidak hanya secara umum per mata pelajaran. Melainkan ada komponen-komponen lebih detil. Misalnya di mata pelajaran matematika, siswa memiliki kekuatan dalam trigonometri, namun kelemahan dalam bangun-ruang. Begitu juga dengan mata pelajaran bahasa Indonesia. Siswa bisa saja memiliki kompetensi baik dalam membaca wacana, namun lemah dalam prosa.

Dari pemetaan itulah siswa yang belum memenuhi kompetensi nasional bisa mengulang UN di tahun berikutnya, meski ia telah dinyatakan lulus sekolah. “Yang diberikan kesempatan yang nilainya kurang. Opsional. Tidak ada kewajiban mengulang. Tapi jika dirasa ingin mengulang, boleh,” ujar Mendikbud

UN tidak penentu kelulusan

INFO TABAGSELcom-Ujian nasional (UN) tetap digunakan untuk pemetaan, dasar seleksi masuk jenjang pendidikan yang lebih tinggi, peningkatan mutu, dan pembinaan. Dengan tidak lagi menjadikan UN sebagai penentu kelulusan, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Anies Baswedan mengatakan, proses pembelajaran diharapkan dapat membentuk perilaku yang lebih positif.

“Tapi tetap harus ada pengawasan,” kata Mendikbud saat bertemu dengan redaksi surat kabar Kompas, di kantor Kompas Gramedia Jakarta, Jumat (16/01/2015).

Untuk pemetaan, Menteri Anies menjelaskan, dalam hasil UN akan terlihat jelas komponen-komponen penilaian. Setiap siswa yang menerima hasil ujian akan mengetahui capaiannya di antara siswa lainnya, maupun posisinya di rerata sekolah dan nasional. Dan nilai yang diperoleh siswa juga memiliki penjelasan kualitatif.

“Setiap orang tua yang terima nilai anaknya 6, dia bisa tahu 6 itu apa. Atau jika nilainya 7, baik, artinya dia bisa mengerjakan masalah dan mampu menjelaskan fisika dalam kehidupan sehari-hari,” katanya.

Mendikbud mengatakan, skala penilaian selain berupa angka juga keterangan yang dibagi atas empat tingkatan yaitu sangat baik, baik, cukup, kurang. Pengukuran nilai ini, kata dia, punya konsekuensi pada parameter.

UN, lanjutnya, adalah assessment yang dilakukan oleh negara yang tujuannya untuk meningkatkan proses belajar. Bukan untuk menentukan nasib siswa. Dan bagi guru, kata Mendikbud, mereka punya bayangan anaknya bisa menguasai apa.

Mendikbud mengatakan, kualitas UN akan terus ditingkatkan. Karena ke depan UN mulai dipakai sebagai tolok ukur anak-anak Indonesia yang mendaftar ke sekolah di luar negeri. Jumlah siswa Indonesia mencapai sepuluh persen dari siswa dunia. Sebagai negara yang masuk dalam empat negara dengan penduduk terbanyak, seharusnya standar Indonesia bisa dipakai sebagai tolok ukur internasional.
“Mereka sudah mengakui (UN) ini sebagai alat ukur kita. Kalau kita bisa improve terus, internasional bisa mengakui tolok ukur standar kita,” tuturnya.

UN Diharapkan Berdampak pada Perubahan Perilaku

INFO TABAGSELcom-Ujian Nasional (UN) akan berlangsung pada April 2015 mendatang. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Anies Baswedan pun mengunjungi beberapa kantor media untuk melakukan diskusi pendidikan, salah satunya membahas UN. Ia mengatakan, perubahan konsep UN yang menghapus fungsi UN sebagai penentu kelulusan diharapkan dapat membawa perubahan perilaku positif bagi siswa, orang tua, guru, maupun pemerintah daerah.

“Agenda kita banyak. Tapi kali ini kita mau sharing rencana perubahan UN yang selama ini menjadi salah satu perhatian,” ujar Mendikbud dalam pertemuannya dengan redaksi Jawa Pos di Gedung Graha Pena, Jakarta, (16/01/2015).

Kedatangan Mendikbud dan rombongan diterima dengan baik oleh Wakil Pemimpin Redaksi Jawa Pos, Nanang Prianto. Dalam pertemuan tersebut Mendikbud didampingi Kepala Balitbang Kemendikbud, Furqon, dan Kepala Pusat Penilaian Pendidikan (Puspendik), Nizam, dan Plt. Kepala Pusat Informasi dan Humas, Ari Santoso.

Mendikbud mengatakan, UN diharapkan memiliki efek positif bagi masyarakat, yaitu berupa perubahan perilaku bagi siswa, orang tua dan pemerintah daerah. Ia mencontohkan, karena sebelumnya UN digunakan sebagai penentu kelulusan, maka banyak intervensi yang dilakukan guru, sekolah, maupun pemerintah daerah supaya nilai UN di sekolah atau daerahnya tinggi.

Karena itu ia mengeluarkan kebijakan menghapus UN sebagai penentu kelulusan agar ada perubahan perilaku tersebut. “Harapannya kepala daerah tidak perlu mengumumkan berapa persen di daerahnya yang lulus UN,” katanya. Sebelumnya di beberapa kesempatan, Mendikbud mengatakan UN 2015 tidak lagi digunakan sebagai penentu kelulusan, melainkan untuk pemetaan. Pemetaan tersebut tidak hanya dapat digunakan oleh pemerintah pusat, melainkan juga untuk siswa, guru, sekolah dan pemerintah daerah, untuk melihat di mana posisi mereka secara nasional.

Jelang Ditembak Mati, Raja Ekstasi Titip Pesan untuk Jokowi

INFO TABAGSELcom-Dalam hitungan jam ke depan, pelaksanaan eksekusi enam terpidana mati akan dilaksanakan. Suasana Lapas Pasir Putih, Nusakambangan pun terasa beda.

Para terpidana, terutama yang divonis hukuman mati resah. Namun, ada seorang terpidana mati yang begitu siap menghadapi regu tembak, dia adalah Ang Kim Soei.

Ang Kim Soei adalah warga negara Belanda kelahiran Papua. Pria berusia 62 tahun itu memiliki beberapa nama alias, Ance Thahir, Kim Ho, dan Tommi Wijaya.

Dia juga dikenal sebagai Raja Ekstasi Ciledug. Itu karena dia ditangkap di pabrik ekstasi miliknya yang ada di kawasan Cipondoh, Ciledug, Tangerang, pada 2002.

Wartawan Jawa Pos Ilham Wancoko berhasil menemui Ang Kim Soei pada Rabu malam lalu (14/1) dengan bantuan pengacara Kedutaan Besar Brasil Utomo Karim. Wawancara dilakukan beberapa saat setelah Ang Kim Soei masuk ruang isolasi di Lapas Besi. Sebelumnya dia ditahan di Lapas Pasir Putih.

Sekitar pukul 19.00, Ang Kim Soei dengan dikawal empat sipir meninggalkan lapas Pasir Putih. Dengan tangan diborgol, dia berjalan santai. Mengenakan kaos berwarna merah, raut mukanya tampak tenang.

Begitu sampai di ruang tunggu, sipir menyelipkan sebuah amplop surat berwarna coklat di saku kaosnya. "Ini Ang Kim Soei, mana perwakilan Kedutaan Besar Belanda," tanya salah satu sipir.

Sayang, ternyata tidak ada seorang pun perwakilan kedubes Belanda yang datang. Akhirnya, Ang Kim Soei diarahkan menuju bus tahanan dan meluncur ke Lapas Besi untuk diisolasi.

Di Lapas Besi, Ang Kim Soei satu sel dengan Marco Archer C Moreira asal Brasil. Moreira adalah terpidana mati atas kasus penyelundupan heroin seberat 13,5 kg pada 2003.

Kalau Moreira uring-uringan dan tampak stres, Ang Kim Soei tampak tabah menghadapi ancaman maut. Setelah menjalani sidang pemberitahuan tentang eksekusi yang akan dilakukan Minggu besok (18/1), dia langsung masuk ke dalam sel isolasi. Tatapannya lalu menerawang ke luar sel sambil kedua tangannya memegangi jeruji besi.

Di bawah sinar lampu neon yang terang, mukanya tampak sedih. Namun, tidak menunjukkan emosi yang berlebih. Tampak sekali, dia sudah menerima rencana eksekusi dirinya. Saat itu, seorang sipir mendatanginya.

"Pak, saya pamit ya. Maafkan jika ada kesalahan selama ini," ujar sang sipir kepada Ang Kim Soei. Keduanya lalu berjabat tangan dan sipir itu pergi keluar dari Lapas Besi.

Saat Jawa Pos mendekatinya, Ang Kim Soei menunjukkan sikap ramah. Dia mau diajak ngobrol, namun menolak untuk diambil gambar. Berikut petikan wawawancara eksklusif Jawa Pos dengan Ang Kim Soei.

Bagaimana keadaan Anda?
Baik-baik saja.

Apakah anda mengetahui akan dieksekusi mati?
Saya baru saja diberitahu rencana eksekusi. Sudah saya prediksi kalau pemindahan saya karena akan dieksekusi.

Anda menerima eksekusi ini?
Mau bagaimana lagi, ini sudah takdir harus saya terima.

Apakah ada pesan untuk seseorang?
Saya punya pesan untuk Presiden Jokowi, saya selama ini telah berubah dan terus berupaya berbuat baik. Salah satunya, dengan mengobati orang, baik narapidana atau warga sekitar. Ada puluhan orang yang telah saya obati. Saya memiliki kemampuan untuk mengobati, saya menggunakannya. Tapi, mengapa justru saya yang dihantam (dieksekusi). Padahal, banyak terpidana mati, yang tetap berbuat jahat di dalam penjara.

Jenis pengobatan apa yang dilakukan?

Ada banyak hal yang bisa digunakan untuk mengobati, ada berbagai tanaman obat dan semacamnya. Semua itu ada di Pulau Nusakambangan ini.

Apakah Anda punya pesan untuk masyarakat?
Saya menyesal telah membuat narkotika. Sebaiknya, masyarakat menjauhi narkotika, obat-obatan terlarang ini merusak tubuh secara perlahan. Paru-paru, jantung dan semua organ manusia.

Bagaimana proses hukum yang selama ini Anda jalani?
Dulu waktu saya ditangkap, polisi membuat berita acara pemeriksaan (BAP). Dalam BAP itu saya disebut sendirian. Padahal sebenarnya ada dua orang pelaku lainnya. Tapi, hal itu sama sekali tidak disebut. BAP itu saya setujui karena di bawah ancaman dan waktu di pengadilan sempat saya tolak BAP itu, tapi saya dianggap berbelit-belit. Bahkan, banyak orang yang mendemo saya di pengadilan. Pendemo itu meminta pengadilan menjatuhkan hukuman mati kepada saya.

Soal proses hukum, apa ada hal lain yang ingin diungkapkan?
Dulu saat di penjara Cipinang, saya sering kali harus memberikan uang Rp 5 ribu kepada setiap satu petugas. Dalam sehari, saya harus memberi Rp 5 ribu untuk lima petugas. Tentu hal itu menyusahkan, saya tidak punya uang. Tapi, begitu dipindah di Lapas Pasir Putih, kondisinya berbeda, sipir memperlakukan saya seperti keluarga.

Apa keluarga mengetahui Anda akan dieksekusi?
Mereka sudah mengetahuinya sejak dulu.

Bagaimana tanggapan keluarga?
Apa mau dikata, mereka tidak bisa berbuat apa pun. Saya memiliki empat anak, dua anak lelaki dan dua anak perempuan.

Apa permintaan terakhir Anda?
Tentu saja, saya ingin bertemu keluarga jika diperbolehkan. Kalau Jaksa membolehkan, saya akan lebih senang. Tidak ada yang lain!

Apakah mereka akan datang?
(Pertanyaan terakhir itu tidak dijawab Ang Kim Soei). Jawa Pos pun harus meninggalkan sel Ang Kim Soei karena dipanggil oleh jaksa yang sedang bertugas di sana.

Plt Kapolri Senang jika Komjen Budi Mengundurkan Diri

Presiden Jokowi didampingi Wapres Jusuf Kalla, Menko Polhukam Tedjo Edhy Purdijatno, Sutarman, dan Badrodin Haiti. Foto: Rusman/Setpres

INFO TABAGSELcom-Komjen Badrodin Haiti menyatakan mendukung penuh langkah KPK untuk mengusut kasus gratifikasi serta transaksi mencurigakan yang menjadikan calon Kapolri yang sudah disetujui DPR, yakni Budi Gunawan, sebagai tersangka.

Hanya saja, pelaksana dan penanggung jawab tugas Kapolri itu memastikan bakal memberikan pendampingan dan bantuan hukum kepada Budi.

”Sebab, bagaimanapun Budi Gunawan adalah anggota Polri dan secara institusi berhak mendapatkan pendampingan,” ujar Badrodin saat dihubungi Jawa Pos tadi malam.

Disinggung mengenai penerapan etika pejabat era SBY, yakni pejabat yang jadi tersangka kasus pidana wajib mundur seperti Menpora Andi Mallarangeng, Menteri ESDM Jero Wacik, dan Menteri Agama Suryadharma Ali, Badrodin mengaku tidak bisa memaksakan.

Dalam kasus Budi, meski dicalonkan sebagai Kapolri, saat ini dirinya masih menjabat Kalemdikpol Polri. Lemdikpol adalah lembaga pendidikan yang diharapkan mencetak para polisi andal. Budi menduduki jabatan tersebut sejak 2012.

Menurut Badrodin, mengundurkan diri dari jabatan atau tidak merupakan pilihan yang bersangkutan. ”Kita bersyukur kalau dia mengundurkan diri. Tetapi, kan kita juga tidak bisa paksa itu. Memang nggak ada ketentuan undang-undang yang memaksa,” lanjut dia.

Pihaknya hanya akan membantu Budi agar bisa berkonsentrasi menghadapi proses hukum yang saat ini sedang dijalani.

Seperti diketahui, dalam jumpa pers tadi malam, Presiden Jokowi memutuskan untuk tidak membatalkan pelantikan Komjen Pol Budi Gunawan sebagai Kapolri. Jokowi hanya menunda pelantikan jenderal bintang tiga tersebut.

Jokowi menyatakan, alasan menunda pelantikan itu berhubungan dengan proses hukum calon tunggal Kapolri tersebut. Saat menyebut nama Budi Gunawan, Jokowi sempat mengambil jeda sekian detik.

”Maka, kami pandang perlu untuk menunda pengangkatan sebagai Kapolri. Menunda, bukan membatalkan. Ini yang perlu digarisbawahi,” tegas Jokowi di Istana Merdeka, Jakarta.

Di awal jumpa pers, presiden mengungkapkan telah menandatangani dua keputusan presiden (keppres) sekaligus. Satu keppres dikeluarkan untuk pemberhentian dengan hormat Jenderal Sutarman sebagai Kapolri. Keppres lain berisi penunjukan Wakapolri Komjen Badrodin Haiti untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagai Kapolri.

Awal Februari, CPNS K2 Prajab

INFO TABAGSELcom-Sebanyak 314 Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) pengangkatan tenaga honorer kategori 2 di Kabupaten Padang Lawas Utara (Paluta) akan mengikuti Pendidikan dan latihan (Diklat) Prajabatan awal Februari 2015 mendatang.

Dari 314 CPNS jalur kategori II tersebut, 160 peserta akan mengikuti diklat dari 1 hingga 7 Februari 2015 pada gelombang pertama. Sedangkan gelombang dua diikuti 154 CPNS dari 8 hingga 14 Februari 2015 di Gedung LPMP Medan.

"Prajabatan ini merupakan salah satu syarat bagi CPNS untuk diangkat menjadi PNS. Baik itu golongan II maupun III," kata Malim, di ruang kerjanya, Kamis (15/1).

Malim menjelaskan, pihaknya telah mengirimkan surat edaran pemberitahuan ke seluruh SKPD dan satuan kerja maupun bersangkutan yang berisi tentang rencana diklat prajabatan ini. Dengan dilakukannya prajabatan itu jelas sebagai syarat untuk pengangkatan CPNS menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS).

"Kita berharap semua peserta dapat mengikutinya, karena diklat prajab sangat penting," jelasnya.

Sementara itu, sambungnya, untuk CPNS pengangkatan dari formasi umum pihaknya belum bisa memastikan kapan pelaksanaan diklat prajabatan dikarenakan belum ada petunjuk teknis (juknis) dari pusat.

"Untuk diklat prajabatan formasi umum belum dapat kita pastikan, karena belum ada juknis dan arahan dari pusat," ungkapnya.

Malim berharap setelah mengikuti diklat itu mereka mampu melaksanakan tugas sebagai PNS, sedangkan untuk tujuan kurikuler khusus diharapkan mampu menunjukkan komitmen dan integritas moral serta tanggung jawab profesi sebagai PNS.

Selain itu, mampu mewujudkan disiplin dan etos kerja, menjelaskan pokok-pokok sistem penyelenggaraan pemerintahan NKRI, menjelaskan posisi, peran, tugas, fungsi dan kewenangan instansi asal peserta dan organisasi publik pada umumnya. (ong)

Jembatan Desa Gumarupu Baru Amblas

Salah satu warga, Dorlan Harahap (31) bersusah payah untuk melewati jembatan alternatif yang dibuat masyarakat. Masyarakat meminta Pemkab Paluta segera memperbaiki jembatan tersebut, Jumat (16/1).(Foto:Analisa/tohong p harahap) 

INFO TABAGSELcom-Jembatan penghubung antar desa di Desa Gumarupu Baru, Kecamatan Portibi, Kabupaten Padang Lawas Utara (Paluta), amblas, Jumat (16/1).

Badan jembatan yang berada di bagian pangkal mengalami keretakan dan patah sehingga sebagian badan jembatan amblas dan tidak bisa dilalui.

Masyarakat membuat tanda di sekitar jembatan sebagai larangan bagi kenderaan roda empat agar tidak melintas.

Menurut Takdir Siregar (38) warga setempat, kejadian amblasnya jembatan ini terjadi, Rabu (14/1) sekitar pukul 15.00 WIB.

Dikatakannya, hal ini diakibatkan curah hujan yang cukup tinggi beberapa hari belakangan ini, sehingga badan jembatan yang sudah sejak sebulan lalu mengalami kerusakan di bagian pangkal akibat terkikis air akhirnya amblas.

Saat ini jembatan yang merupakan akses utama menuju beberapa desa di wilayah sekitarnya, hanya bisa dilalui oleh kenderaan roda dua dan pejalan kaki, karena warga telah bergotong royong untuk membuat jembatan alternatif dari bahan kayu.

Ia menyesalkan lambannya kinerja dari pihak Pemkab Paluta dalam mengatasi kerusakan jembatan ini, sebab katanya jembatan ini sudah mengalami kerusakan sekitar sebulan lalu.

Namun saat itu pihak Pemkab Paluta didampingi DPRD Paluta hanya datang untuk meninjau kerusakan, tanpa ada upaya untuk menanggulangi maupun mencari alternatif untuk perbaikan jembatan itu.

“Sudah hampir sebulan itu rusak, waktu itu baru sebagian yang amblas dan masih bisa dilalui kenderaan roda empat.

Pihak Pemkab Paluta dan DPR juga sudah meninjau, tapi sampai saat ini jembatan sudah amblas semua, belum ada sedikit pun upaya yang dilakukan perbaikan,” kesalnya.

Senada dikatakan salah seorang warga, Dorlan Harahap (31). Menurutnya, kondisi jembatan yang rusak ini sudah cukup lama serta sudah dilaporkan oleh masyarakat kepada pemerintah.

Namun sejak dilaporkan sekitar sebulan lalu dan sudah ditinjau Pemkab Paluta dan DPRD Paluta secara bersamaan, belum ada upaya dalam melakukan penanggulangan terhadap kerusakan jembatan tersebut.

“Sekarang benar-benar kejadian, jembatan amblas dan jalur utama terputus, untung tidak makan korban, maunya dari dulu dibuat penanggulangan atau jembatan alternatif sebelum diperbaiki atau dibangun jembatan baru,” ujarnya.

Dia berharap agar Pemkab Paluta melalui dinas terkait dapat segera membuat upaya penanggulangan, maupun membuat jembatan alternatif yang dapat dilalui kenderaan roda empat untuk mengangkut hasil bumi masyarakat dari beberapa desa di sekitarnya.

Jika tidak, dikhawatirkan kerusakan jembatan yang menjadi akses utama puluhan desa sekitarnya ini, dapat menjadi penyebab utama kelumpuhan ekonomi dari masyarakat yang sebagian besar adalah petani.

Sebelumnya, Ketua DPRD Mukhlis Harahap Shi pernah berjanji akan segera menindaklanjuti kerusakan jembatan yang berada di Desa Gumarupu Baru secepat mungkin.

Dengan segera melakukan upaya penanggulangan dalam hal upaya perbaikan dan rekonstruksi jembatan. Namun sampai saat ini jembatan tersebut tak kunjung di perbaiki.

Terpisah Kadis PU dan PE, Edi Saleh Lubis saat di konfirmasi tidak bisa di hubungi. (Analisa)

Jokowi Tegaskan Pengangkatan Budi Gunawan tak Dibatalkan tapi Ditunda

INFO TABAGSEL.com-Presiden Joko Widodo (Jokowi) menunda pengangkatan Komjen Budi Gunawan sebagai Kapolri. Presiden lantas menunjuk Wakapolri Komjen Badrodin Haiti menjadi Plt Kapolri.

Jokowi mengatakan, penundaan pengangkatan Budi Gunawan dilakukan karena yang bersangkutan tengah menjalani kasus hukum. Seperti diketahui, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Budi Gunawan sebagai tersangka korupsi. Penetapan sebagai tersangka dilakukan setelah presiden melayangkan surat permohonan persetujuan kepada DPR. Parlemen sendiri telah menyepakati Budi Gunawan menjadi Kapolri.

Presiden menegaskan bahwa pelantikan Budi Gunawan yang merupakan mantan ajudan Megawati Soekarnoputri saat menjabat presiden tersebut tidak dibatalkan. "Ditunda, bukan dibatalkan," kata Jokowi di kompleks istana kepresidenan, Jakarta, Jumat malam (16/1). Jenderal Pol Sutarman yang diberhentikan dari jabatan Kapolri juga hadir di Istana saat pengumuman tersebut. Dia meminta jajaran kepolisian untuk menjalankan perintah presiden

Tunda Pelantikan Budi, Badrodin jadi Plt Kapolri

INFO TABAGSEL.com-Presiden Joko Widodo memutuskan menunda pengangkatan dan pelantikan Komjen Pol Budi Gunawan sebagai kapolri. Keputusan diambil karena Komjen Budi tengah tersangkut kasus hukum di KPK.

Agar tidak terjadi kekosongan pucuk pimpinan polri, Presiden juga mengangkat Wakapolri Komjen Badrodin Haiti sebagai pelaksana tugas (Plt) Kapolri.

"Berhubung Komjen Budi Gunawan, sedang menjalani proses hukum, maka kami pandang perlu untuk, menunda, pengangkatan sebagai Kapolri," ujar presiden dalam jumpa pers di Istana Merdeka, Jakarta, Jumat, (16/1).

Saat jumpa pers itu, presiden didampingi oleh Wakil Presiden Jusuf Kalla, Menkopolhukam Tedjo Edhy Purdijatno, Kapolri Jenderal Sutarman dan Wakapolri Komjen Badrodin Haiti.

Presiden pun menekankan bahwa keputusan itu bukan berarti membatalkan Budi sebagai kapolri. "Jadi menunda, bukan membatalkan. Perlu digarisbawahi itu," tegas Presiden. Ia tidak menjelaskan sampai kapan penundaan itu dilakukan

Ini Pernyataan Yuddy di Hadapan Perwakilan Honorer K2

INFO TABAGSELcom-Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Yuddy Chrisnandi menemui perwakilan dari Forum Honorer Kategori Dua Indonesia (FHK2I) di ruang kerjanya.

Saat bertemu, para honorer langsung menyampaikan permasalahann yang dihadapi, terutama yang sudah bekerja lebih dari 11 tahun. Mereka pun meminta agar Menteri Yuddy memberikan kejelasan mengenai status mereka sebagai pegawai honorer.

Yuddy menyatakan akan membantu penyelesaian masalah honorer K2 dengan membuat sejumlah rumusan terkait masalah ini.

Dikatakan Yuddy, pada prinsipnya pemerintah pusat tidak pernah menerbitkan kewenangan oleh instansi penyelenggara pemerintah untuk mengangkat pegawai honorer menjadi PNS. Dia menjelaskan, PNS diangkat berdasarkan proses rekrutmen.

“Kenapa muncul K1 dan K2? Ini muncul saat bupati dan kepala daerah mulai dipilih langsung. Banyak pejabat di daerah yang tidak berasal dari pejabat pemerintahan. Saat itu mereka canggung, siapa yang melayani mereka dan siapa yang bisa mereka percaya. Karena hal itulah mereka akhirnya merekrut saudara mereka yang bisa dipercaya untuk menjadi honorer dan itu terus berkembang jumlahnya menjadi banyak,” beber Yuddy.

Saat itu, lanjut Yuddy, pemerintah daerah akhirnya kehabisan anggaran untuk membayar gaji pegawai honorer, sementara para pegawai itu tidak secara resmi terdaftar sebagai pegawai pemerintah.

Kemudian dikeluarkan PP No 48 Tahun 2005 yang mengatur tentang syarat-syarat menjadi honorer K1. Namun, masih ada sejumlah oknum Kepala Daerah yang melakukan kecurangan. Akhirnya diterbitkan PP No 56 Tahun 2011 yang melarang merekrut tenaga honorer. “Saya mempelajari kenapa PP-nya seperti itu karena pemerintah sudah melampaui batas normal aman biaya anggaran pegawai. Ada 41 persen anggaran yang dikeluarkan untuk biaya pegawai,” kata Yuddy.

Presiden:Harga bensin subsidi turun

Presiden Joko Widodo

INFO TABAGSEL.com-Presiden Joko Widodo di Jakarta, Jumat, mengumumkan penurunan harga premium menjadi Rp6.600 per liter, solar menjadi Rp6.400 per liter, elpiji 12 kg menjadi Rp129.000 per tabung, dan semen yang diproduksi BMUN turun Rp3.000 per zak.

Harga ini berlaku mulai mulai Minggu (19/1) pukul 00.00 WIB.

Mahasiswa Minta Direktur RSUD Paluta Dicopot

INFO TABAGSEL.com-Puluhan tenaga honor bersama Aliansi Mahasiswa Peduli Honorer (AMPH) Kabupaten Padang Lawas Utara (Paluta) kembali melakukan unjuk rasa ke kantor DPRD Paluta, Kamis (15/1). Mereka menuntut agar Direktur Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Paluta drg Mildawaty diberhentikan dari jabatannya.

Massa menilai Direktur RS sudah tidak sanggup lagi menjalankan tugas dan telah berbuat sewenang-wenang dengan memecat 33 honorer dan beberapa security secara sepihak dan tidak sesuai prosedur.

Koordinator Lapangan Hendra Ibrahim Siregar dalam orasinya mengatakan, tindakan pemecatan puluhan tenaga honorer tersebut yang sudah mengabdikan diri di RSUD dengan masa kerja rata-rata di atas lima tahun merupakan ketidakadilan. Bahkan pihak RSUD juga mengeluarkan surat pemecatan terhadap salah seorang honorer yang sudah meninggal dunia.

Massa juga menilai dengan pengurangan pekerja tersebut akan menimbulkan efek negatif terhadap masyarakat karena seharusnya pemerintah membuka lowongan kerja untuk mengurangi pengangguran namun sebaliknya pemerintah Paluta malah menambah pengangguran.

Wakil Ketua DPRD Paluta Basri Harahap menyambut kedatangan mereka. Dewan hari itu juga pihaknya akan memanggil Direktur RSUD untuk dilakukan rapat dengar pendapat (RDP). Massa memutuskan menunggu hasil RDP. RDP dijaga ketat pihak kepolisian dibantu Satpol PP Paluta.
 
Saat RDP berlangsung di dalam ruangan tertutup, suasana sempat memanas karena massa AMPH dan beberapa honorer RSUD yang dipecat hendak merangsek masuk ruangan karena sudah tidak sabar menunggu.

Selain itu, massa juga menilai pihak DPRD Paluta tidak profesional dalam RDP. Sebab RDP tersebut dilakukan secara tertutup tanpa adanya perwakilan pihak mahasiswa dan honorer yang dipecat.

Namun suasana kembali kondusif dan dapat diamankan oleh pihak kepolisian. Beberapa saat kemudian, pihak dewan keluar ruangan dan memanggil perwakilan massa beserta honorer yang dipecat untuk dimintai pendapat.

Wakil Ketua DPRD Paluta Basri Harahap saat diwawancarai mengatakan, saat dimintai keterangan dalam RDP tersebut, Direktur RSUD drg Mildawaty menyampaikan, pemecatan sejumlah honorer dan security sudah sesuai dengan prosedur. Karena pemecatan itu sesuai dengan penilaian dari kepala ruangan. Honorer itu dinilai tidak disiplin serta absensinya tidak beres. Selain itu ia juga mengatakan, pemecatan adalah perintah dari Sekretaris Daerah dan Bupati Paluta.

Basri mengatakan, untuk sementara RDP diskors karena waktu tidak mengizinkan. RDP selanjutnya dijadwalkan esok (hari ini-red). Dewan akan memanggil seluruh kepala ruangan yang ada di RSUD untuk dikonfrontir dengan Direktur RSUD terkait permasalahan pemecatan ini.

Pantauan wartawan, Direktur RSUD Paluta drg Mildawaty mendapat pengawalan ketat dari pihak kepolisian dibantu Satpol PP Paluta saat hendak keluar dari ruangan DPRD Paluta. Saat berjalan menuju mobil patroli kepolisian, massa sempat hendak mencegat direktur dengan alasan untuk meminta keterangan dan alasannya memecat sejumlah honorer yang sudah bekerja di atas lima tahun, namun pihak kepolisian dengan sigap mengawalnya hingga sampai ke dalam mobil patroli polisi.

Selanjutnya Direktur RSUD Paluta dilarikan meninggalkan kantor DPRD Paluta yang diiringi dengan teriakan massa yang mengecam perbuatan Direktur RSUD Paluta tersebut. (ong)

Tapsel Dilanda Banjir dan Longsor

Bupati H.Syahrul M Pasaribu menyerahkan bantuan sembako kepada masyarakat korban banjir dan longsor di Kabupaten Tapsel, Rabu (14/1) malam.

INFO TABAGSEL.com-Akibat hujan deras dua hari terakhir membuat sejumlah kecamatan di Kabupaten Tapanuli Selatan (Tapsel) mengalami banjir dan longsor.

Informasi dihimpun Analisa, Kamis (15/1), sejumalah daerah yang dilanda bencana alam itu, kecamatan Batangtoru, Muarabatangtoru, Angkola Sangkunur, Angkola Selatan, Angkola Timur, Aek Bilah dan Batangangkola.

Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa itu, namun kerugian ditaksir ratusan juta rupiah.

Menurut Kabag Humas Tapsel Anwar Efendi Simanungkalit, pihaknya telah menyalurkan bantuan sosial kesejumlah kecamatan yang dilanda bencana alam.

Dirincikannya, lokasi bencana terparah diantaranya Desa Mabang Pasir Kecamatan Muara Batangtoru, Desa Pulogodang, Taman Sari Kecamatan Batang Toru, Aek Natas Angkola Selatan, Sibadoar, Pengkolan Sipirok, Desa Kapuran Angkola Timur dan Situnggaling Turunan Kecamatan Aek Bilah.

"Tadi malam, Bupati H. Syahrul M Pasaribu langsung terjun ke lokasi bencana alam, dan memerintahkan Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Ibrahim Lubis serta Kadisnakertransos Parulian Nasution untuk menyalurkan bantuan," ungkapnya.

Atas perintah Bupati katanya, pihak BPBD dan Disnakertransos malam itu langsung menyalurkan ratusan makanan siap saji serta beras bulog.

"Perintah bupati langsung ditindak lanjuti BPBD dengan membawa ratusan paket makanan siap saji dan Kadisnakertransos membawa 2,5 ton dari total 6 ton beras bulog yang akan disalurkan," terangnya.

Ditambahkan, bencana alam berupa banjir dan longsor itu juga merendam ratusan hektar persawahan dan kebun masyarakat. Selain itu, merendam sejumlah sekolah, rumah, jalan raya serta terputusnya jembatan disejumlah titik.

"Saat ini, air masih belum surut dan masyarakat hanya bergantung pada bantuan pemerintah untuk bertahan hidup, "tuturnya.

Terpisah, Bupati H. Syahrul M Pasaribu mengimbau, agar masyarakat jangan panik atas musibah yang terjadi. (Analisa)

6 Terpidana Akan Dieksekusi Mati 6 Regu Tembak Secara Serempak

INFO TABAGSEL.com-Kejaksaan Agung siap mengeksekusi 6 terpidana mati 18 Januari mendatang. 5 Dari 6 terpidana mati akan di eksekusi di Pulau Nusa Kambangan, Cilacap dan 1 akan di eksekusi di Boyolali, Jawa Tengah. Jaksa Agung HM Prasetyo mengatakan, untuk melaksanakan eksekusi tersebut pihaknya telah menyiapkan 6 regu tembak.

‎"Nanti disiapkan 6 regu tembak, karena 6 yang kita eksekusi maka harus kita lakukan bersamaan. Waktunya bersamaan 18 Januari pukul 00.00 WIB, 5 di Nusa Kambangan dan 1 di Boyolali," kata HM Prasetyo di Kantor Kejagung, Jakarta Selatan, Jumat (16/1/2015).

Dia menjelaskan, teknisnya terkait eksekusi tersebut tergantung permintaan dari terpidana mati tersebut. Ia menambahkan, regu tembak itu diambil dari Kepolisian daerah setempat namun eksekutornya tetap dari pihak Kejaksaan.

"Semuanya ditembak secara serentak dan tidak ada saling menunggu agar menjaga psikologis‎, itu diatur dalam Undang-Undang PNPS tahun 1964. Eksekutornya dari Kejati setempat," jelas Prasetyo.

Tak luput Prasetyo menjelaskan alasan salah satu dari 6 terpidana mati tersebut‎ tidak dieksekusi mati secara bersamaan di Pulau Nusa Kambangan. "Ya memang 5 sudah diputuskan di Nusa Kambangan, lalu yang 1 tetap di Boyolali karena menyatakan sanggup melakukan eksekusi di Boyolali. Ya sudah kalau begitu kan," tandas Prasetyo.

Berikut 6 terpidana mati yang akan dieksekusi:

1. Marco Archer Cardoso Moreira (WN Brasil) dieksekusi di Nusa Kambangan.

2. Rani Andriani alias Melisa Aprilia (WNI) dieksekusi di Nusa Kambangan,

3. Tran Thi Bich Hanh (WN Vietnam) dieksekusi di Boyolali.

4. Namaona Denis (WN Malawi) dieksekusi di Nusa Kambangan.

5. Daniel Enemuo alias Diarrassouba Mamadou (WN Nigeria) dieksekusi di Nusa Kambangan.

6. Ang Kiem Soei alias Kim Ho alias Ance Tahir alias Tommi Wijaya (WNI) ‎dieksekusi di Nusa Kambangan.

Basarnas prioritaskan evakuasi jasad

INFO TABAGSEL.com-Kepala Basarnas, Bambang Soelistyo, menegaskan bakal memprioritaskan pencarian dan evakuasi jasad di lokasi badan pesawat AirAsia QZ 8501.

Bambang mengatakan tim SAR gabungan telah mengerahkan sejumlah penyelam ke lokasi badan pesawat.

"Kita upayakan secara maksimal oleh penyelam-penyelam jago kita dari TNI AL, gabungan dengan BSG (Basarnas Special Group). Kemudian ada potensi penyelam kita dari Jakarta Divers Club."

Dengan ditemukannya badan utama pesawat, ia berharap tim SAR gabungan dapat menemukan korban lainnya. "Mungkin (mereka) berada di sekitar reruntuhan atau di bagian dalam pesawat," kata Bambang yang berada di Pangkalan Bun sejak Kamis (15/01) pagi.

Lebih jauh, mantan Panglima Komando Pertahanan Udara Nasional ini menegaskan badan pesawat akan tetap diangkat.

"Saya berharap kita tidak lepas dari tujuan utama. Perkara nanti mengangkat badan pesawat kita tetapkan setelah upaya maksimal dari penyelam yang sejak jam 10 tadi melakukan penyelaman, sampai dengan tidak efektif untuk mencari dan evakuasi jenazah. Baru kemudian kita putuskan bagaimana kita mengangkat badan pesawat,” ujarnya.

Di lokasi pencarian, menurutnya, kekuatan tim gabungan hanya tersisa 10 kapal. Kapal-kapal asing pun telah berlayar ke luar perairan Indonesia, kecuali satu kapal asal Cina.

"Itu artinya saya ingin memenuhi harapan keluarga memperpanjang operasi, tapi supaya lebih efisien saya kurangi kekuatannya. Yang tidak boleh kurang adalah sistem alat untuk mencari itu. Kenapa? Karena mission area kita yang prioritas sudah semakin terfokus. Area yang lain itu hanya penyisiran dengan cara-cara visual."

Hingga saat ini 50 jenazah dari 162 korban pesawat AirAsia QZ 8501 sudah ditemukan. Diperkirakan sebagian besar jenazah berada di dalam bagian badan pesawat, sehingga penemuan lokasi badan pesawat penting dalam proses pencarian jenazah.

Dunia muslim marah pada Charlie Hebdo

INFO TABAGSEL.com-Kemarin majalah satir Prancis, Charlie Hebdo, menerbitkan edisi terbarunya pasca pembantaian pekan lalu oleh Said dan Cherif Kouachi bersaudara yang menewaskan 17 orang, dengan tetap menampilkan kartun Nabi Muhammad.

Edisi baru ini, menurut kantor berita AFP, memicu kemarahan luas di negara-negara muslim, dari Pakistan dan Turki, sampai Mauritania di Afrika Utara, termasuk juga negara non muslim Filipina.

Pengadilan Turki bahkan memerintahkan pemblokiran laman yang menampilkan kartun nabi dalam sampul Charlie Hebdo itu, sedangkan Senegal yang pernah dijajah Prancis melarang peredaran edisi baru Charlie Hebdo dan harian kiri Prancis Liberation karena memuat kartun Nabi Muhammad di halaman depannya.

Perdana Menteri Turki Ahmet Davutoglu menyebut sampul majalah Charlie Hebdo itu "provokasi terang-terangan".

"Kebebasan pers bukan berarti bebas menghina," kata Davutoglu kepada wartawan di Ankara.

Sementara itu kelompok-kelompok militan teroris seperti Alqaeda cabang Yaman bersumpah untuk membalas penghinaan yang dilakukan majalah satir Prancis itu.

Di Afghanistan, Taliban mengutuk publikasi kartun Nabi oleh Charlie Hebdo, sembari menyanjung para pelaku pembantaian Paris sebagai aksi menuntut keadilan.

Sementara itu para pemimpin muslim Prancis menghimbau umat Islam negeri itu untuk tetap tenang dan menghindari reaksi yang emosional, demikian AFP.

Dana Fungsi Pendidikan dari APBN 2015 Diprioritaskan untuk Peningkatan Kualitas Guru

INFO TABAGSEL.com-Dalam APBN 2015, alokasi untuk dana fungsi pendidikan mencapai Rp409 triliun. Sedangkan sebesar Rp254 triliun dari alokasi tersebut akan diserahkan langsung ke daerah. Mendikbud mengatakan, dari Rp254 triliun tersebut porsi tersebar ditujukan untuk guru.

“Kita juga memikirkan bagaimana alokasi yang besar untuk guru juga bisa mendorong peningkatan kualitas guru,” ujar Mendikbud Anies Baswedan saat jumpa pers usai Rakor Mendikbud dengan Menko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani dan Menko Perekonomian Sofyan Djalil di Kantor Menko Perekonomian, Jakarta, (13/01/2015).

Mendikbud mengatakan, peningkatan kualitas guru memang menjadi salah satu item utama dari dana fungsi pendidikan yang ditransfer ke daerah. “Mengapa (alokasi) guru besar? Karena guru adalah pegawai negeri sipil daerah (PNSD). Mereka pegawai pemda. Karena itu transfer besar tadi ke daerah,” katanya.

Jumlah guru di Indonesia, tutur Mendikbud, sebenarnya cukup banyak. Bahkan rasio guru di Indonesia, sebesar 1:17 seluruhnya secara umum, lebih baik dari rasio guru di Korea, yaitu 1:32, dan Jepang 1:26. Namun ia mengakui jumlah guru yang banyak itu tidak disertai distribusi yang merata. “Banyak sekolah kelebihan guru, banyak sekolah yang kekurangan guru,” katanya.

Karena itu Mendikbud akan mengkaji peraturan bersama lima menteri yang mengatur tentang distribusi guru. “Ini juga yang mau kita kaji lebih jauh mengapa distribusi guru belum baik,” ujarnya. Beberapa waktu lalu telah ditandatangani Peraturan Bersama Menteri Pendidikan Nasional, Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenpanRB), Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Menteri Keuangan (Menkeu), dan Menteri Agama (Menag) tentang Penataan dan pemerataan Guru Pegawai Negeri Sipil. Peraturan yang dikeluarkan pada tanggal 3 Oktober 2011 ini disusun dalam rangka menindaklanjuti rencana aksi INPRES no. XIV tahun 2011 mengenai Regulasi Pemerataan Distribusi Guru yang menjadi tanggung jawab Kementerian Pendidikan Nasional.

Gubernur Resmikan Gedung KNPI Sumut

INFO TABAGSEL.com-Gubernur Sumatera Utara Gatot Pujo Nugroho meresmikan Gedung Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Sumut di Jalan Pancing Medan yang dilengkapi ruang sekretariat serta aula dengan kapasitas 1.200 orang.

Peresmian yang juga dihadiri sejumlah bupat/walikota se-Sumut, Rabu, tersebut juga dirangkai dengan penandatanganan prasasti, penyerahan berkas pengelolaan gedung serta penanaman bibit pohon durian yang dilakukan tepat di depan gedung tersebut.

Gatot mengatakan, KNPI Sumut telah membuktikan dirinya sebagai lembaganya kaum muda di daerah itu yang berhasil melahirkan pemimpin-pemimpin muda yang saat ini telah mengisi berbagai posisi penting.

Seperti misalnya Yasir Ridho selaku Ketua Umum KNPI Sumut berhasil duduk sebagai anggota DPRD Sumut periode 2014-2019, Sekretaris KNPI Sumut Dedi Iskandar yang duduk sebagai Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI periode 2014-2019.

“Kedepan KNPI harus terus dapat mempertahankan sebagai kawah “candra dimukanya” pemuda. Sebagai tempat mendidik kaum muda untuk menjadi pemimpin-pemimpin masa depan yang berkarakter dan siap meneruskan estafet pembangunan di negeri ini,” katanya.

Ia mengatakan peresmian gedung KNPI tersebut merupakan komitmen Pemprov Sumut dalam peran dan tanggungjawab yang diwujudkan dengan pemberian sarana dan prasarana dalam rangka meningkatkan potensi dan sumber daya pemuda.

Sehingga kedepannya diharapkan gedung tersebut menjadi ajang kebangkitan pemuda Sumut yang diharap bisa meningkatkan peran pemuda dalam pembangunan, sebagai wadah eksplor kreatifitas dan pusat kegiatan pemuda.

“Misalnya menjadi pusat kegiatan kewirausahaan pemuda guna pengembangan kapasitas pemuda dan pemberdayaan pemuda,” katanya.

Ia mengatakan pemuda merupakan potensi dasar dan pondasi utama bangsa dan negara, karena dari 250 juta penduduk Indonesia, sebanyak 62,3 juta atau 26,2 persen adalah pemuda usia 16-30 tahun.

Itulah sebabnya pemerintah melalui UU Kepemudaan membuat pola dasar pembangunan kepemudaan dengan penyadaran, pemberdayaan dan pengembangan antara lain dengan mewujudkan pemuda yang mandiri berkarakter dan berdaya saing.

Dengan pola dasar tersebut diharapkan akan lahir pemuda yang mampu menghadapi tantangan global, khusunya MEA yang mulai berlaku tahun ini.

Pihaknya optimistis gedung baru KNPI tersebut dapat mewujudkan mimpi -mimpi pemuda, baik yang akan menjadi pemimpin, politisi, wirausaha muda dan profesional muda lainnya yang mampu berdaya saing di kancah percaturan global.

“Gedung ini juga harus menjadi tempat untuk menggelorakan semangat nasionalisme, cinta tanah air dan membangun karakter bangsa.Jadi pemuda yang demikianlah yang menjadi harapan Sumut Bangkit guna mewujudkan Sumut berdaya saing maju dan sejahtera,” katanya.

Sebelumnya Ketua KNPI Sumut Yasir Ridho mengatakan banyak tokoh yang telah berjasa dalam upaya berdirinya gedung yang diharapkan dapat menjadi wadah bagi lahirnya pemuda-pemuda yang kreatif dan mampu menjawab tantangan zaman. “KNPI yang merupakan wadah berkumpulnya para pemuda, akan tetap menjadi garda terdepan dalam menghasilkan generas-genrasi muda yang siap menjadi pemimpin bangsa kedepannya,” katanya.

Polsek Siabu Menangkap Tiga Tersangka Pelaku Curanmor

Kapolsek SIabu AKP M.Rusli SH besama anggota reskrim dan tiga tersangka pelaku curanmor. (14-01) foto antara Mansur Lubis

INFO TABAGSEL.com-Kepolisian Sektor Siabu Menangkap tiga pelaku curanmor di Desa Huta Puli Kecamatan Siabu Mandailing Natal, Rabu.

Kapolres Mandailing Natal AKBP Bony Johanes Sanganadi Sirait, Sik melalui Kapolsek Siabu M.Rusli SH mengatakan penangkapan dilakukan berdasarkan informasi dari masyarakat Desa Huta Puli bahwa ada penjualan sepeda Motor tanpa dokumen.

Personil Reskrim Polsek Siabu langsung turun ke lokasi langsung melakukan pengecekan serta penangkapan di sebuah warung Bilyard di Desa Huta Puli Kecamatan Siabu.

Dina menambahkan barang bukti sepeda motor bersama tiga tersangka langsung diamankan ke Polsek Siabu masing – masing Sakban Alias Doyok (18) warga Kelurahan Silandit Kota Padangsidimpuan, Ridoan Alias Ucok (18) warga Kelurahan Aek Tampang Kota Padangsidimpuan dan Rudi Alias Nyamuk (17) warga Batu Nadua Kota Padangsidimpuan.

SePara tersangka mengaku, sepeda motor diambil dari salah satu rumah warga di desa Aek Bayur Kelurahan Silandit Kecamatan Padangsidimpuan Selatan Kota Padangsidimpuan pada Selasa malam pukul 01.00 wib dengan cara membuka jendela rumah dan langsung melarikan sepeda motor tersebut.

AKP M.Rusli SH menambahkan kasus curanmor diserahkan kepada Polresta Padangsidimpuan karena lokasi tempat kejadian perkara berada diwilayah hukum daerah itu.

“Kami tidak bisa melakukan penyidikan menunggu Satreskrim Polresta Padangsidimpuan. Kami hanya turut membantu menggagalkan dan menangkap tersangka pelaku curanmor, Kata AKP M.Rusli.

Padangsidimpuan Kembangkan Tanaman Holtikultura

INFO TABAGSEL.com-Pemerintah Kota Padangsidimpuan mulai mengembangkan tanaman holtikultura di sejumlah kecamatan untuk meningkatkan ekonomi masyarakat.

Rencananya, daerah yang akan menjadi pengembangan tanaman holtikultura tersebut, adalah Kecamatan Hutaimbaru dan Angkola Julu. ”Kedua kecamatan ini lebih difokuskan untuk mengembangkan budidaya cabai, tomat, kol, dan brokoli,” ujar Kepala Badan Ketahanan Pangan Kota Padangsidimpuan, Soleh Nasution, kemarin.

Dia mengatakan, program ini juga telah mendapat dukungan dari Kementerian Pertanian. Berdasarkan rencana tata ruang dan wilayah Kota Padangsidimpuan 2014, luas baku sawah ditetapkan sekitar 1.600 hektare dari luas baku sekarang 4.045 hektare. Berkurangnya lahan sawah lahan tersebut akibat pertumbuhan penduduk dan urbanisasi yang memicu penyempitan lahan dan alih fungsi lahan menjadi pemukiman dan kawasan usaha.

“Untuk mengantisipasi alih fungsi lahan, pemerintah mulai menggiatkan intensifikasi dan diversifikasi. Bertanam holtikultura sangat membantu dalam mewujudkan ketahanan pangan dengan mengurangi konsumsi beras beralih ke non-beras,” tandasnya.

Sementara itu anggota DPRD Kota Padangsidimpuan, Marataman Siregar mengungkapkan, wacana untuk pengembangan budidaya tanaman itu sudah ada sejak dahulu. “Kami tunggu realisasi dari program tersebut. Rencana itu sudah ada sejak dahulu, namun implementasinya masih dipertanyakan,”ujarnya.

Proyek Drainase Baru Dibangun di Tapsel Ambruk

INFO TABAGSEL.com-Aroma dugaan korupsi di Dinas Tarukim UPT Padangsidimpuan menyeruak setelah saluran drainase primer baru dibangun ambruk milik Tarukim di Jalan Lintas Pa lIX di Desa Situmba Kec Sipirok Kab Tapanuli Selatan (Tapsel).
 
Pasalnya, proyek saluran drainase primer ini baru saja dibangun dengan dana cukup besar Rp 861.000.000, APBD Provsu 2014. Namun, penitrasi saluran sudah roboh, hal ini mengundang bermacam pertanyaan bagi masyarakat sekitar ketika melihat bangunannya roboh menutupi saluran drainSalah satu warga S. Siregar yang tinggal di sekitar proyek menyebutkan, proyek itu baru saja dibangun masih hitungan bulan, namun ambruknya baru sekitar dua minggu lalu. “Bangunan dek penahan tebing itu baru saja selesai dibangun tapi anehnya kenapa sudah cepat sekali rusakdan ambruk,’’ ujar S. Siregar kepada Waspada, Selasa (13/1).
 
Sebelumnya, warga Simanosor Kecamatan Saipar Dolok Hole (SDH) , Kab Tapsel menyayangkan saluran pipa air ke rumah mereka mengalami jebol di sejumlah titik pipa air, namun tidak ada perbaikan Dinas Tata Ruang dan Permukiman (Tarukim) ini.
 
“Proyek perpipaan di Desa Saut Banua Simanosor baru dikerjakan sudah pecah-pecah di beberapa bagian. Sehingga air ke rumah warga sulit didapatkan,’’ ujar Kepala Desa Banua Simanosor,Dongoran Siregar.
 
Kepala desa tersebut didampingi 32 KK turut merasa keberatan terkait proyek perpipaan itu diduga sarat korupsi.‘’Air bersih tidak lancar dan kami warga Desa Banua Simanosor susah mendapatkan air, padahal kami sudah bayar Rp500 ribu per KK kepada pemborongnya,’’sebut warga menambahkan.
 
Sedangkan Pejabat Pelaksana Kegiatan Tekhnis (PPTK) Distarukim Provsu UPT. Padangsidimpuan Indra Bakti dikonfirmasi Jumat (9/1) menyebutkan,proyek saluran drainaise primer itu masih tahapan pemeliharaan.‘ ’Proyek itu masih ada masa pemeliharaannya enam bulan setelah selesai,’’sebut Indra Bakti.
 
Menanggapi hal tersebut,Koordinator DPP LSM Forum Transpransi Rakyat Indonsia (F-TRI) Makmur, MM menyebutkan, proyek Tarukim Provsu UPT. Padangsidimpuan itu ia menemukan kejanggalan-kejanggalan di lapangan. Ia menduga pengawasan tidak berjalan dengan baik.
 
“Ambruknya penitrasi saluran drainase itu diakibatkan kelalaian PPTK dan pengawasnya, penitrasi itu seharusnya ditimbun dengan tanah dan juga harus memakai pondasi, nyatanya kita menemukan di lapangan pondasi penitrasi itu tidak ada dibuat,’’ beber Makmur.
Sebelumnya, Kapolres Tapanuli selatan AKBP Drs Parluatan Siregar MH menyampaikan akan menyikat pelaku tindak pidana korupsi di tiga wilayah hukumnya.‘’Saya tidak main-main terhadap pelaku tindak pidana korupsi ditiga kabupaten wilayah kerja kami, yaitu Kab. Padanglawas Utara,Kab. Tapanuli Selatan dan Kab.Padanglawas,” sebut perwira berbunga dua ini kepada wartawan di Mapolres Tapsel Jalan SM Raja,Kota Padangsidimpuan.aise.

Jalinsum Longsor di Nabundong Paluta

Warga sekitar saat mengevakuasi kendaraan yang terjebak longsor di kawasan Hutan Nabundong, Kecamatan Padang Bolak Julu, Rabu (14/1).

INFO TABAGSEL.com-Longsor di jalinsum Gunungtua-Padang­sidimpuan, tepatnya di kawasan hutan Nabundong, Kecamatan Padang Bolak Julu Padang Lawas Utara (Paluta) . Longsoran menimbun jalan dan memutus arus lalulintas selama delapan jam. Aki­batnya ratusan kendaraan mengantre hingga sepanjang dua belas kilometer, baik dari arah Pa­dangsidimpuan maupun arah Gunungtua, Rabu (14/1).

Karimuddin Siregar (38) seorang pengen­dara yang sejak pukul 08.00 WIB terjebak macet mengatakan, awalnya ia berangkat dari Kota Padang Sidimpuan menuju Gunung Tua, namun setibanya di kawasan hutan Nabundong ia terjebak macet. Ia melihat puluhan kendaraan roda dua maupun roda empat banyak di depannya.

Warga lainnya, Imran Harahap (42) mengaku, hingga pukul 11.00 WIB, ban­tuan alat berat untuk membersihkan badan jalan dari material tak kunjung datang, padahal tanah longsor tersebut terjadi sejak pukul 05.00 WIB.

Puluhan mobil yang ikut terjebak longsor, semuanya terpaksa ditarik oleh masyarakat sekitar dan didorong beramai-ramai guna melintasi genangan lumpur yang berada di badan jalan. Selain itu, ma­syarakat juga mem­bersihkan badan jalan dari material longsor secara manual sambil menunggu alat berat.

Camat Padang Bolak Julu Hilaluddin Daulay me­nyebutkan longsor di picu oleh tingginya curah hujan yang melanda Keca­matan Padang Bolak Julu belakangan ini.

Dalam peristiwa ini tidak me­nimbulkan korban jiwa jalan yang tertimbun longsor ini pun merupakan jalur utama yang menghubungkan wilayah Gu­nung­tua menuju Padangsidim­puan yang sehari-harinya dilin­tasinya bus antara kota provinsi maupun bus antardaerah seperti CV Padang Lawas, Batang Pane Baru, PT ALS dan berbagai jenis kendaraan lainnya.

Sementara itu Danki Senapan C Gunung Tua Kapten (Inf) Jungkarnain Siregar yang ikut terjebak macet mengaku, dia terpaksa harus berputar arah balik ke Gunung Tua, sebab tanah longsor yang terjadi di hutan Nabundong tidak bisa dilewati.

Pantauan wartawan, sepan­jang kawasan hutan Nabundong terdapat empat titik bencana tanah longsor, namun yang terparah persis berada di patung kerbau atau eks terjunan Bus Purnama Raya.

Tepat pukul 13.00 WIB, alat berat berupa satu unit beko loder yang diturunkan pihak Dinas PU Kabupaten Paluta tiba di lokasi. Setelah dilakukan pembersihan badan jalan, akhir­nya pukul 16.00 WIB Jalinsum Gunung Tua-Padangsidimpuan, kawasan hutan Nabundong kembali bisa dilintasi kendaraan

Paripurna DPR setuju Budi Gunawan sebagai Kapolri

INFO TABAGSEL.com-Rapat Paripurna DPR RI menyetujui Komjen Pol Budi Gunawan sebagai Kepala Kepolisian RI menggantikan Jenderal Pol Sutarman, setelah rapat konsultasi antara pimpinan DPR dan pimpinan fraksi-fraksi.

"Dalam lobi disepakati dengan pertimbangan pelaksanaan uji kelayakan dan kepatutan calon Kapolri, rapat paripurna setuju mengangkat Komjen Budi Gunawan sebagai Kapolri," kata Wakil Ketua DPR RI Taufik Kurniawan, di Rapat Paripurna DPR RI, Jakarta, Kamis.

Dia mengatakan dalam forum lobi itu semua setuju kecuali Fraksi Demokrat yang meminta DPR RI menunda persetujuan itu dan F-PAN meminta pimpinan DPR melakukan konsultasi dengan presiden.

Sebelumnya dalam rapat paripurna itu anggota F-Demokrat Benny K Harman menilai apabila DPR RI tetap menyetujui Budi Gunawan sebagai Kapolri, akan mencoreng sejarah Indonesia. Hal itu menurut dia karena baru pertama kali presiden mengangkat Kapolri yang berstatus tersangka.

"Apabila Budi Gunawan dipaksakan sebagai Kapolri, tidak akan mendapatkan kepercayaan dari rakyat," katanya.

Benny mengatakan yang harus dilakukan DPR adalah melakukan pendalaman dan klarifikasi terhadap Budi Gunawan dalam kasus tindak pidana korupsi seperti yang diduga KPK.

"Klarifikasi itu kepada Presiden, KPK, Kompolnas," ujarnya.

Dia mengatakan Kapolri saat ini Jenderal Sutarman masih bisa tetap menjalankan tugasnya sampai klarifikasi Budi Gunawan selesai. Dia merujuk Pasal 11 UU nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian RI bahwa masa jabatan Kapolri berakhir bila yang bersangkutan mengundurkan diri, memasuki masa pensiun, dan terkait pidana.

Menag sesalkan pembuatan karikatur Nabi

INFO TABAGSEL.com-Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin mengatakan kebebasan pers mestinya dilakukan dengan tetap menghormati keyakinan umat beragama, termasuk umat Muslim yang tidak boleh menggambar wujud fisik Nabi Muhammad SAW, kata Menag melalui release yang dikirim Kamis (15/1) pagi, menyikapi terbitnya Charlie Hebdo edisi Karikatur Nabi.

Menurutnya, kasus terjadinya penembakan atas sejumlah wartawan di Paris haruslah benar-benar menjadi pelajaran semua pihak. Menag meminta peristiwa itu jangan sampai disikapi dengan hal-hal yang malah menimbulkan reaksi balik yang memperkeruh keadaan.

“Reaksi emosional dengan menggalang kekuatan dengan cara membuat karikatur besar-besaran sebagai bentuk dukungan dan wujud simpati atas tewasnya insan media justru bisa  timbulkan reaksi balik yang lebih keras yang sama sekali tak diharapkan,” tulis Menag.

Selain itu, Menag juga meminta semua pihak, khususnya umat Islam, bahwa sebesar apapun kekecewaan dan amarah kita atas penghinaan seseorang terhadap keyakinan kita, tidak lantas membolehkan kita untuk main hakim sendiri dengan tindak kekerasan, apalagi sampai menghilangkan nyawa orang lain.

“Rasulullah SAW mencontohkan saat dihina dan dilecehkan orang kafir, beliau justru mendoakan orang yang menghinanya itu, bukan membalas dengan kekerasan, apalagi membunuhnya,” tulisnya lagi.

Menag mengimbau semua silang sengketa mestinya diselesaikan dengan menempuh jalur hukum di pengadilan. “Itulah cara beradab, bukan  dengan main hakim sendiri, apalagi dengan menumpahkan darah sesama kita,” tegasnya.

Umat Islam Indonesia, imbau Menag, tidak perlu terprovokasi dengan aksi tidak simpatik. “Muslimin Indonesia harus tunjukkan bahwa esensi ajaran Islam adalah memanusiakan manusia, bukan justru menistanya,” jelasnya.

Perusahaan Kecam Kekerasan Terhadap Pekerja Proyek Panas Bumi di Mandailing Natal

INFO TABAGSEL.com-OTP Geothermal mengecam tindak penyerangan yang terjadi di sekitar lokasi kerja OTP Geothermal di Kabupaten Mandailing Natal, Sumatera Utara, pada Minggu, 11 Januari 2015, ujar Satria Djaya, General Manager Stakeholder and Business Support di OTP Geothermal.

Penyerangan tersebut merupakan aksi tidak bertanggung jawab oleh sekelompok preman yang ingin mengintimidasi masyarakat setempat, kata Satria.

Setidaknya tiga orang terluka dalam penyerangan yang dilakukan kelompok massa beranggotakan lebih dari 40 orang pada Minggu (11/1).

Kelompok massa ini juga diketahui telah menarik pungutan liar dari warga yang ingin menggunakan beberapa akses jalan di Mandailing Natal.

Para korban yang terluka merupakan warga setempat yang dikontrak untuk bekerja oleh CBN, perusahaan yang menyediakan layanan pekerjaan umum bagi OTP Geothermal di proyek panas bumi di Mandailing Natal.

Pengembangan energi panas bumi merupakan prioritas nasional dan setiap pihak yang dengan sengaja menghalang-halangi pengembangan energi panas bumi menghadapi ancaman tujuh tahun penjara dan denda hingga Rp 70 juta menurut hukum, ujar Satria.

“Para pelaku tindak kekerasan ini harus dihukum sesuai aturan yang berlaku dan OTP akan terus bekerja sama dengan masyarakat setempat, pemerintah kabupaten dan pihak Kepolisian. Kami yakin bahwa para pelaku kejahatan ini akan segera diadili,” kata Satria melanjutkan.

Tindakan dan penegakan hukum yang tegas dibutuhkan agar Indonesia dapat mengembangkan energi terbarukan untuk memenuhi kebutuhan listrik dan memajukan perekonomian di tingkat daerah dan nasional.

Proyek pembangkit listrik tenaga panas bumi di Mandailing Natal akan memproduksi listrik sebesar 240 megawatt dalam bentuk yang aman, bersih, dan terbarukan.

“Bukan hanya warga setempat yang akan menjadi korban dari aksi kekerasan ini, namun juga seluruh penduduk Sumatera Utara yang hingga kini masih mengalami defisit listrik sebesar 300 megawatt,” dia melanjutkan.

Pemda Paluta Diminta Turun Atasi Harga Karet

 Ketua Komisi B DPRD Padang Lawas Utara (Paluta) Abdul Gafur Simanjuntak ST(kiri) bersama anggota DPRD Paluta Orial Badri Harahap, Senin (12/1).

INFO TABAGSEL.com-Ketua Komisi B DPRD Padang Lawas Utara (Paluta) Abdul Gafur Simanjuntak ST meminta pemerintah daerah dapat menjaga keseimbangan harga karet yang hingga seka­rang mengalami ketidakstabilan di wilayah Paluta.

Kondisi ini menjadikan para petani terpuruk akibat tidak stabil serta lesunya harga pasar dalam menampung hasil karet sehingga sangat membutuhkan perhatian serius pemerintah Paluta untuk mengamankan harga komoditas di tingkat petani.

”Pemerintah daerah, seharus­nya turut menjaga kestabilan harga, dengan menerapkan strategi yang memadai agar harga tidak dipermainkan diting­kat petani,” kata Politisi muda dari Partai Gerindra ini, Senin (12/1) menyikapi pergejolakan harga getah di wilayah Paluta.

Menurutnya, persoalan harga karet yang cenderung meng­alami penurunan tidak seha­rusnya dibebankan kepada petani karet itu sendiri. Hendak­nya pihak terkait dilingkungan Pemda Paluta melihat kondisi kesulitan yang dialami para petani karet ini, terutama ketika harga turun dan pasar lesu.

"Kondisi saat ini, kearifan pemerintah daerah untuk turun tangan menjaga keseimbangan dalam harga sangat dibutuhkan bagi petani, sehingga stabilisasi harga karet terwujud," ung­kapnya.

Hal senada diungkapkan, Wakil Ketua Forum Pemuda Peduli Paluta Haris Lubis. Menurutnya rendahnya harga karet saat ini bisa menyebabkan kemungkinan bertambahnya anak putus sekolah karena disebabkan berkurangnya ke­mampuan orang tua untuk membiayai pendidikan anaknya. Karena itu sangat diperlukan langkah serius dari pemerintah daerah dalam menyikapi krisis ini yakni melakukan Operasi Pasar untuk mencegah jatuhnya perekonomian petani.

Baruna Jaya temukan lokasi kotak hitam AirAsia

INFO TABAGSEL.com-Kapal Baruna Jaya I berhasil menemukan lokasi kotak hitam (black box) pesawat AirAsia QZ8501 yang jatuh di perairan Selat Karimata pada 28 Desember 2014.

Terkait dengan ditemukannya kotak hitam tersebut Menteri Koordinator Kemaritiman Indroyono Soesilo dan Tim Baruna Jaya akan memberikan keterangan pers di Posko BPPT Jakarta, Minggu siang.

Sebelumnya, sebanyak tiga kapal berhasil menangkap sinyal kotak hitam tidak jauh dari lokasi penemuan ekor pesawat AirAsia.

Tiga kapal yang berhasil menangkap sinyal kotak hitam pesawat AirAsia yaitu kapal Baruna Jaya, Java Interior, dan Kapal GeoSurvey.

Sinyal tersebut terdeteksi kurang lebih 1 km dari arah timur lokasi penemuan ekor pesawat berdasarkan keterangan Direktur Operasional Basarnas Marsma SB Supriyadi.

Sementara untuk ekor AirAsia QZ8501 sendiri telah diangkat dan diangkut oleh Kapal Crest Onyx menuju ke Pelabuhan Kumai siang ini.

Tim SAR gabungan juga menemukan serpihan baru yang kemudian diangkut ke Pelabuhan Panglima Utar Kumai oleh Kapal Trisula.

Basyral Hamidy Harahap, Budayawan Mandailing-Angkola Tutup Usia

INFO TABAGSEL.com-Ketua Komisi VIII DPR RI Saleh Partaonan Daulay berbela sungkawa atas meninggalnya intelektual dan budayawan Mandailing-Angkola, Basyral Hamidy Harahap.

Tokoh kelahiran November 1940 di Sihepeng, Madina, Sumatera Utara ini menghembuskan nafas terakhir tadi pagi karena serangan jantung. Meski memang dalam beberapa tahun ini juga menderita stroke ringan.

Saat ini jenazah disemayamkan di rumah duka, Jalan Rajungan I nomor 19, Rawamangun, Jakarta. Dan akan dimakamkan setelah shalat Jumat di Pemakaman Layur, Rawamangun.

"Almarhum bukan hanya pemikir tapi juga penggiat kebudayaan Mandailing. Barangkali belum ada yang menyamainya dalam bidang tersebut," jelas Saleh kepada Kantor Berita Politik RMOL (Jumat, 9/1).

Saleh mengenal Almarhum pada tahun 2001 ketika seorang temannya, Rjick Dolphine, peneliti dari Belanda melakukan riset untuk penulisan disertasi tentang kebudayaan Indonesia. Salah satunya, kebudayaan Madina.

Saat itu, Rjick meminta bantuan untuk dicarikan narasumber. Saleh pun mencari tahu siapa tokoh Mandailing yang menguasai dan paham masalah kebudayaan. Akhirnya direkomendasikan oleh tokoh-tokoh Mandailing yang ada di Jakarta untuk menemui Almarhum.

"Setelah mencari-cari alamat, akhirnya kami bisa bertemu. Dia sangat smart. Bahasa Inggrisnya luar biasa bagus. (Dalam wawancara) terkadang diselilingi pakai bahasa Belanda," ungkapnya.
Karena memang, almarhum bekerja di lembaga kerjasama Indonesia-Belanda berkenaan dengan peningkatan budaya, KITLV, Koninklijk Instituut voor Taal- Land- en Volkenkunde atau The Royal Netherlands Institute of Southeast Asian and Caribbean.

Satu tahun kemudian, Saleh bertemu lagi yaitu sewaktu pernikahan. Karena ternyata Almarhum adalah paman kandung istri Ketua DPP PAN tersebut.

Saleh semakin kagum terhadap pustakawan tersebut saat mengetahui buku-buku Almarhum terdapat di perpustakaan-perpustakaan universitas di Amerika Serikat, Eropa dan Australia. "Kalau meneliti Mandailang bukunya akan jadi rujukan," jelas Saleh, alumni Universitas Colorado, Amerika Serikat ini.

Beberapa buku yang ia tulis misalnya, Siala Sampagul: Nilai-Nilai Luhur Budaya Masyarakat Kota Padangsidimpuan, Pemerintah Kota Padangsidimpuan Menghadapi Tantangan Zaman, dan Greget Tuanku Rao. Bersama sosiolog Hotman M. Siahaan, dia juga menulis buku Orientasi Nilai-Nilai Budaya Batak: Suatu Pendekatan Terhadap Perilaku Batak Toba dan Angkola-Mandailing. Juga menerjemahkan buku Si bulus-Bulus Si Rumbuk-Rumbuk: Sada Buku Basaon, karya Willem Iskandar (1840-1876).

"Salah satu buku yang paling mendapat perhatian itu buku Horja. Bicara tentang tradisi kerja gotong royong dalam pesta adat budaya Mandailing," tandasnya.

Sebagai pustawakan, Almarhum semasa hidup sangat rapi dalam mendokumentasikan tulisan serta sejumlah puisinya. Misalnya, lewat situs pribadinya yang beralamat basyral-hamidy-harahap.com