Jokowi Cuek Soal Menteri Jelekkan Presiden

INFO TABAGSEL.com-Menteri Sekretaris Negara Pratikno menyampaikan Presiden tidak peduli dengan informasi seorang menteri menjelek-jelekan Presiden. Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo yang pertama mengungkap hal tersebut menyatakan tindaklanjuti atas hal itu memang sepenuhnya di Presiden.

"Saya kira bapak Presiden dan Pak Wapres sudah tahu. Langkah selanjutnya ya terserah Presiden dan bapak wapres, saya nggak boleh melampaui," kata Tjahjo Kumolo di sela acara Rakernas Keuangan Daerah di Hotel Grand Sahid Jaya, Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta, Kamis (2/6/2015).

Sebagai Mendagri, Tjahjo mengatakan dia harus mendukung dan melindungi Presiden, termasuk  dari gangguan internal kabinet. Dalam bahasa Tjahjo, 'harus berani menentukan sikap siapa kawan siapa lawan'.

"Tugas saya adalah bemperi Presiden. Ini Presiden saya, jangan ganggu!" tegas Tjahjo.

Sementara saat ditanya soal sikap partai menyikapi dinamika di internal Kabinet Kerja tersebut, mantan Sekjen PDIP itu enggan menanggapi. "Saya bukan pengurus partai," ucap Tjahjo.

Sebelumnya, Mensesneg Pratikno menuturkan pasca Presiden mengetahui sosok menteri yang dikatakan menghina dirinya, Jokowi tetap memerintahkan kepada seluruh menterinya untuk bekerja lebih cepat.

"Beliau kan selalu konsisten bahwa kita harus meningkatkan kerja dan kapasitas delivery ke rakyat, selalu pertimbangannya itu. Presiden juga selalu tidak mudah terpengaruh, beliau tidak peduli, cuek-cuek saja. Beliau itu saja pesannya, untuk kerja ngebut," ujar Pratikno di Istana, Selasa (30/6).

Mendagri siap "pasang badan" bela Presiden

INFO TABAGSEL.com-Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengaku siap pasang badan bagi siapa saja yang menghina Presiden Joko Widodo.

Hal itu dikatakan Mendagri Tjahjo di Jakarta, Senin, terkait dugaan adanya sejumlah menteri dan tokoh yang menyampaikan pendapat secara tidak layak.

"Sebagai Mendagri, tadi pagi saya sampaikan kepada Presiden bahwa siapa saja yang menghina Presiden, menghina lambang Negara, maka Mendagri siap membela. Siapa pun itu," kata Tjahjo di Gedung Kemendagri.

Dia mendapati ada sejumlah menteri dan tokoh politik yang menyampaikan pendapatnya di hadapan publik tentang kritik terhadap Presiden Joko Widodo.

Terkait akan hal itu, Mendagri memperingatkan supaya pendapat dan kritik tersebut disampaikan langsung kepada Presiden, bukan kepada media massa terlebih dahulu dengan menggunakan kata-kata tidak sopan.

"Para pimpinan partai, anggota DPR kalau mau memberikan masukan dan saran secara terbuka kepada media, pers, silakan saja. Tapi jangan kasar kepada Presiden," katanya.

Kepada para menteri di jajaran Kabinet Kerja, Tjahjo juga memperingatkan untuk fokus bekerja daripada mengumbar pendapat ke media massa menjelang isu perombakan susunan atau reshuffle Kabinet.

Sebelumnya, Mendagri mengungkapkan ada beberapa menteri yang mengecilkan Presiden Joko Widodo.

"(Ada) orang yang suka mengecilkan Presiden-nya dari belakang layar, tidak berterima kasih sudah diberi jabatan sebagai pembantu radja (Presiden)," kata Tjahjo dalam pesannya yang diterima di Jakarta, Minggu malam.

Tjahjo mengaku mengantongi nama siapa saja menteri yang bertentangan dengan Presiden Joko Widodo. Namun dia enggan menyebutkan lebih lanjut nama-nama tersebut.

Dia memperingatkan kepada para menteri di Kabinet Kerja untuk menanggalkan kemasan partai dan golongan profesional mereka, untuk fokus pada program kerja pemerintah sesuai bidang masing-masing.

"Pembantu Presiden (menteri, red.) itu satu, artinya sudah tidak ada lagi sekat dari partainya. Semua itu kan pembantu Presiden, sesuai dengan bidangnya masing-masing," katanya.

Tjahjo mengatakan bahwa Presiden telah menginstruksikan semua menterinya untuk fokus bekerja dalam menjalankan pemerintahan.

Oleh karena itu, dia meminta kepada para menteri untuk tidak membuat pernyataan yang bertentangan dengan kebijakan Presiden kepada media.

"Beliau (Presiden Joko Widodo) sudah menginstruksikan kepada para menteri untuk fokus kerja. Saya juga mengajak para menteri untuk jangan membuat pernyataan yang bertentangan dengan pernyataan Presiden," ujarnya.

Empat Poin Islah Golkar

INFO TABAGSEL.com-Mantan Ketua Umum Partai Golkar yang juga Wakil Presiden Jusuf Kalla membacakan empat poin kesepakatan islah antara kubu Aburizal Bakrie dengan kubu Agung Laksono.

"Supaya lebih jelas apa yang ingin ditandatangani saya ingin bacakan," kata Wapres Kalla pada acara islah yang dilaksanakan di kediaman resmi Wakil Presiden di Jakarta, Sabtu sore.

Kesepakatan bersama tentang keikutsertaan Partai Golkar pada Pilkada serentak tersebut yaitu pertama setuju untuk mendahulukan kepentingan Partai Golkar ke depan sehingga ada calon kepala daerah yang bisa diusulkan pada Pilkada serentak tahun 2015.

Kedua, setuju untuk membentuk tim penyaringan bersama di daerah-daerah yang akan dilaksanakan pilkada serentak tahun 2015 baik provinsi maupun kabupaten/kota.

Ketiga, adapun calon yang akan diajukan harus memenuhi kriteria yang disepakati bersama. Keempat, untuk pendaftaran calon kepada orang yang diajukan Partai Golkar pada Juli 2015 usulan dari Partai Golkar ditandatangani oleh DPP Partau Golkar yang diakui oleh Komisi Pemilihan Umum.

Kesepakatan tersebut ditandatangani oleh kedua ketua kubu dan Sekjen masing-masing yang disaksikan langsung Wapres Kalla.

Jusuf Kalla mengatakan, islah tersebut adalah islah khusus untuk menghadapi Pilkada serentak sehingga partai berlambang pohon beringin itu bisa mendaftarkan calon-calon kepala daerah.

Jokowi:Jangan Dipikir Jokowi itu Penakut

INFO TABAGSEL.com-Presiden Joko Widodo menegaskan tidak khawatir popularitasnya turun akibat kebijakan yang tidak populer sepanjang kebijakan tersebut untuk kebaikan masyarakat.

"Waktu mengalihkan subsidi BBM November lalu saya diingatkan mengalihkan ini menghilangkan subsidi dan popularitas jatuh, itu resiko dan tidak ada masalah," katanya saat menghadiri Jambore Komunitas Juang Relawan Jokowi di Bumi Perkemahan Cibubur Jakarta Timur, Sabtu, (16/5). .

Presiden menegaskan kebijakan yang diambilnya memang tak mengenakan. Tapi, ia menyakini hal tersebut akan membawa perubahan meskipun memerlukan jangka waktu menengah dan panjang serta banyak pengorbanan.

"Memang sakit saya tahu, perubahan dimulai dengan yang sakit, banyak yang memaki ke saya, tapi yang hadir di sini nggak ada, saya siap tidak populer, saya siap dimaki-maki jangan dipikir Jokowi itu penakut," katanya.

Kepala Negara mengatakan meski tantangan ekonomi yang dihadapi tidak ringan namun ia optimistis pertumbuhan tahun ini lebih baik dari tahun kemarin.

"Kalau ada suara miring tolong diluruskan. Sebetulnya seperti ini, nanti golnya yang terakhir ini, bila tidak nanti jadi isu dan jadi rumor yang tidak baik," kata presiden.

SBY: Jokowi Jangan Terlalu Sering Salahkan Pemerintahan yang Lalu

INFO TABAGSEL.com-Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono meminta Presiden Joko Widodo fokus dengan pemerintahan saat ini. SBY meminta Jokowi tidak terlalu sering menyalahkan pemerintahan sebelumnya karena setiap pemerintahan pasti memiliki persoalannya masing-masing.

"Fokus saja pada pekerjaan yang ada sekarang, jangan terlalu sering menyalahkan pemerintahan yang lalu, termasuk pemerintahan yang saya pimpin," kata SBY saat berpidato dalam penutupan Rapimnas II Ikatan Muda Demokrat Indonesia di Jakarta, Jumat (24/4/2015).

Ketua Umum Partai Demokrat ini mengatakan, hal baik yang dilakukan pemimpin terdahulu, termasuk 10 tahun pemerintahannya, harus dijaga oleh Jokowi.

"Jagalah, tidak perlu ditinggalkan dan dibuang ke sana kemari. Begitulah hakikat kepemimpinan. Kalau belum baik, perbaiki. Rakyat akan senang kalau pemerintah tidak terlalu sering menyalahkan pemerintahan terdahulu," kata SBY.

Sebaliknya, lanjut dia, Demokrat juga tidak akan mengganggu pemerintahan yang saat ini dibangun Jokowi. Segala sesuatu yang baik dari pemerintahan Jokowi harus didukung. Adapun hal yang dirasa kurang baik harus dikritisi dan diberikan solusi.

"Dulu 10 tahun ada elemen yang konsisten mengganggu saya, kita tak perlu lakukan hal yang sama. Beri kesempatan kepada Jokowi. Dukunglah," ujar SBY.(KOMPAS.com)

Megawati: tak mau disebut petugas partai silakan keluar

INFO TABAGSEL.com-Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan periode 2015-2020, Megawati Soekarnoputri, menyilakan kader yang tak mau disebut sebagai petugas partai untuk keluar.

"Ingat kalian adalah petugas partai. Petugas partai itu adalah perpanjangan tangan dari partai," katanya saat menyampaikan pidato penutupan Kongres IV Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) di Sanur, Bali, Sabtu.

"Kalau kalian tidak mau disebut sebagai petugas partai, silakan keluar dari partai," katanya.

Ia menegaskan bahwa semua kader PDIP yang menduduki jabatan di legislatif maupun eksekutif di semua tingkatan adalah petugas partai.

Megawati juga menyinggung soal sebutan petugas partai ketika menyampaikan pidato politik pada pembukaan kongres Kamis (9/4).

Saat itu dia mengatakan proses seleksi kader untuk menduduki jabatan di struktur kepengurusan partai dilakukan dengan serangkaian pengujian kapasitas, kepemimpinan, loyalitas, dan dedikasi.

Dalam proses tersebut, Megawati mengatakan, ada beberapa kader yang enggan disebut sebagai petugas partai.

"Dari sikap tersebut, saya jadi lebih mengetahui karakter kader tersebut," katanya.

Ia menambahkan dari serangkaian seleksi yang dia lakukan dia menyimpulkan bahwa ada tiga kelompok kader di PDIP.

"Ada kader yang sungguh-sungguh ingin mengabdi di partai, kader yang ingin mencari keuntungan di partai, serta kader yang memanfaatkan partai untuk menjadi batu loncatan meraih jabatan yang lebih tinggi," katanya.

Konsolidasi Golkar kubu Agung di Medan ricuh

Leo Nababan

INFO TABAGSEL.com-Rapat konsolidasi Partai Golkar Sumatera Utara yang dihadiri Agung Laksono di salah satu hotel berbintang di Medan, Sabtu, berlangsung ricuh.
Potensi kericuhan mulai terlihat ketika beberapa peserta rapat konsolidasi menuduh Ketua Panitia Rapat Konsolidasi yang juga Plt Sekretaris Partai Golkar Sumut Yasir Ridho Lubis sebagai pengkhianat.
Kericuhan meninggi ketika Leo Nababan yang ditunjuk menjadi Plt Ketua Partai Golkar Sumut menyampaikan sambutan.
Beberapa kader yang menggunakan atribut Partai Golkar berteriak dan mengatakan kepengurusan Agung Laksono tidak sah.
Leo Nababan yang berada di podium menanggapi teriakan tersebut agar seluruh kader dapat menghormati rapat konsolidasi yang tengah berlangsung.
"Silahkan Anda keluar kalau ini dianggap tidak sah," katanya.
Kader yang tidak setuju dengan kepengurusan Agung Laksono tersebut berteriak lagi dan menyatakan masalah itu sedang menjalani proses hukum di PTUN.
Menanggapi pernyataan itu, Leo Nababan menyatakan bahwa pihaknya menghormati upaya hukum yang ditempuh kepengurusan kubu Aburizal Bakrie tersebut.
"Silahkan ke PTUN, tetapi kami menghormati keputusan Menkumham RI," katanya.
Pernyataan Leo Nababan tersebut dianggap kurang memuaskan sehingga puluhan kader yang memprotes kepengurusan Agung Laksono itu maju hingga mendekati podium.
Upaya kader-kader Partai Golkar itu dikawal personel kepolisian yang menggunakan pakaian sipil agar tidak mendekati meja yang ditempati Agung Laksono.
Agung Laksono yang duduk bersama senior Partai Golkar Sumut Dharma Indra Siregar terlihat hanya tersenyum melihat
Usai memberikan kata sambutan, Agung Laksono keluar dari lokasi pertemuan melalui jalur evakuasi dengan pengawalan ketat dari puluhan personel kepolisian.

Susunan Pengurus DPP PDI Perjuangan 2015-2020

INFO TABAGSEL.com-Ketua Umum DPP PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri mengumumkan struktur kepengurusan DPP PDI Perjuangan periode 2015-2020 pada rapat paripurna III Kongres IV PDI Perjuangan di Hotel Inna Grand Bali Beach, Sanur, Bali, Jumat.

Di hadapan sekitar 1.500 peserta kongres, Megawati menyampaikan sambutannya yang dilanjutkan dengan mengumumkan struktur kepengurusan DPP PDI Perjuangan periode 2015-2020.

"Pengurus pada kepengurusan ini masih banyak yang sama dengan periode sebelumnya. Karena pengurus periode sebelumnya telah terbukti bekerja baik dan dapat mengantarkan PDI Perjuangan memenangkan pemilu legislatif dan pemilu presiden 2014," katanya.
Struktur kepengurusan DPP PDI Perjuangan periode 2015-2020 meliputi:

1. Ketua Umum: Megawati Soekarnoputri.
2. Ketua Bidang Kehormatan Partai: Komarudin Watubun.
3. Ketua Bidang Pemenangan Pemilu: Bambang Dwi Hartono.
4. Ketua Bidang Ideologi dan Kaderisasi: Idam Samawi.
5. Ketua Bidang Keanggotaan dan Organisasi: Djarot Syaiful Hidayat.
6. Ketua Bidang Politik dan Keamanan: Puan Maharani (non-aktif karena jadi menteri).
7. Ketua Bidang Hukum HAM dan Perundang-undangan: Trimedya Pandjaitan.
8. Ketua Bidang Perekonomian: Hendrawan Supratikno.
9. Ketua Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup: Muhammad Prakosa.
10. Ketua Bid Kemaritiman: Rohmin Dahuri.
11. Ketua Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan: Andreas Hugo Pareira.
12. Ketua Bidang Sosial dan Penanggulangan Bencana: Ribka Tjiptaning.
13. Ketua Bidang Buruh Tani dan Nelayan: Mindo Sianipar.
14. Ketua Bidang Kesehatan dan Anak: Sri Rahayu.
15. Ketua Bidang Pendidikan dan Kebudayaan: I Made Urip.
16. Ketua Bidang Koperasi dan UMKM: Nusirwan Sujono.
17. Ketua Bid Pariwisata: Sarwo Budi Wiranti Sukamdani.
18. Ketua Bidang Pemuda dan Olahraga: Sukur Nababan.
19. Ketua Bid Keagamaan dan Kepercayaan kepada Tuhan YME: Hamka Haq.
20. Ketua Bidang Ekonomi Kreatif : Prananda Prabowo.
21. Sekretaris Jenderal (Sekjen): Hasto Kristiyanto.
22. Wakil Sekjen Bidang Internal: Utut Adianto.
23. Wakil Sekjen Bidang Program Kerakyatan: Erico Sotarduga.
24. Wakil Sekjen Bidang Program Pemerintahan: Ahmad Basarah.
25. Bendahara Umum: Olly Dondo Kambey.
26. Wakil Bendahara Umum Bidang Internal: Rudiyanto Chen.
27. Wakil Bendahara Umum Bidang Program: Yuliari Peter Batubara.

JK bicara penyelesaian sengketa Golkar

INFO TABAGSEL.com-Wakil Presiden Indonesia Jusuf Kalla mengatakan sengketa internal Partai Golongan Karya (Golkar) akan diselesaikan dengan jalan yang baik.

"Saya yakin diselesaikan dengan musyawarah yang baik," kata Kalla ditemui usai meresmikan kegiatan Donor Darah Taruna Merah Putih di Bundaran Hotel Indonesia, Jakarta pada Minggu pagi.

Menurut Kalla, konflik internal partai berlambang beringin itu bukanlah karena saling berebut kekuasaan.

"Hanya tentu sesuai garis organisasi. Saling ganti-gantilah. Tidak rebut-merebut," kata Kalla.

Sebelumnya pada Jumat (27/3), Wapres meminta semua pihak di internal Partai Golkar untuk bijaksana terkait kabar perebutan Fraksi partai tersebut di DPR.

Sejak diputuskan kepengurusan Golkar kubu Agung Laksono diakui oleh Menkum HAM Yassona Laoly atas kubu Aburizal Bakrie atau Ical, kisruh di internal partai itu masih terus berlanjut.

Agung Laksono berniat merombak fraksi Golkar di DPR RI yang saat ini dipimpin Ade Komaruddin dan Bambang Soesatyo sebagai ketua dan sekretaris fraksi.

Romy dan Agung larang PPP dan Golkar ikut hak angket

INFO TABAGSEL.com-Ketua Umum DPP PPP hasil Muktamar Surabaya M. Romahurmuziy dan Ketua Umum DPP Partai Golkar Agung Laksono kompak melarang anggota DPR RI dari kedua partai itu untuk melayangkan hak angket kepada Menteri Hukum dan HAM.

Romahurmuziy melarang seluruh anggota Fraksi PPP di DPR RI turut serta dalam penggunaan hak angket itu karena dia menilai  Menkumham sudah menjalankan amanat Undang-Undang Partai Politik dalam mengakui eksistensi Golkar di bawah kepemimpinan Agung Laksono.

"Sehingga tidak pada tempatnya hak angket dijalankan kepada pejabat negara yang menjalankan undang-undang. Apalagi keputusan Menkumham terkait Golkar belum terbit," ujar Romahurmuziy.

Hal serupa diutarakan Agung Laksono yang meminta anggota DPR dari Partai Golkar tidak perlu menambah persoalan yang tidak ada manfaatnya.

"Nanti saya akan menyampaikan ke anggota (di DPR), jangan menambah persoalan yang tidak ada manfaatnya," kata Agung.

Jumat siang ini, pengurus DPP Golkar di bawah kepemimpinan Agung Laksono bertemu dengan pengurus DPP PPP kubu Romahurmuziy di Hotel Crowne Plaza di Jakarta.

Romahurmuziy menyebut pertemuan silahturahmi itu dilakukan guna mendinginkan suasana politik nasional serta menilai PPP dan Golkar akan bertukar gagasan dalam soal polemik internal partai yang belakangan terjadi.

"DPP PPP beberapa waktu lalu juga mengalami proses ini (polemik internal partai). Tentu banyak hal yang bisa kita diskusikan sebagai partai politik yang setelah Pilpres lalu kami mengalami ritme yang kurang lebih sama. Ada beberapa hal yang kami akan bicarakan secara tertutup," jelas Romahurmuziy.

Sebelumnya Menteri Hukum dan HAM mensahkan kepemimpinan Agung Laksono dalam Partai  Golkar yang disesalkan Golkar kubu Aburizal Bakrie sehingga menuai gagasan hak angket untuk menyelidiki keputusan Menkumham yang dinilai manipulatif dan politis itu.

Kubu Aburizal minta presiden turun tangan

Ade Komaruddin (FOTO ANTARA)

INFO TABAGSEL.com-DPP Partai Golkar hasil Munas Bali di bawah kepemimpinan Aburizal Bakrie meminta Presiden Joko Widodo turun tangan membantu menyelesaikan perselisihan Partai Golkar.

"Kami meminta Presiden bersikap bijaksana untuk membantu menyelesaikan persoalan parpol secara hukum, bukan melalui pendekatan negara kekuasaan," kata Wakil Ketua Umum Partai Golkar hasil Munas Bali Ade Komaruddin di gedung MPR/DPR/DPD Jakarta, Jumat.

Menurut dia, langkah Menteri Hukum dan HAM yang mensahkan DPP Partai Golkar hasil Munas Jakarta pimpinan Agung Laksono adalah keliru karena perselisihan Partai Golkar masih berlangsung.

Menteri Hukum dan HAM, lanjut Ketua Fraksi Partai Golkar itu, hendaknya menunggu keputusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (inkracht) untuk menerbitkan suratnya.

"Partai Golkar mengingatkan Menkumham agar memperbaiki langkahnya. Kami juga meminta bantuan kepada Presiden untuk membantu menyelesaikan persoalan Partai Golkar secara independen," kata dia.

Adde menjamin jika keputusan diambil setelah ada keputusan hukum, maka apa pun keputusannya FPG akan mematuhinya.

Sekretaris Fraksi Partai Gerindra DPR Fary Djemi Francis menambahkan, pihaknya melihat situasi politik nasional menjadi kurang kondusif menyusul perselisihan internal di Partai Golkar dan Partai Persatuan Pembangunan.

Menurut dia, Fraksi Gerindra DPR mengetuk hati Presiden Joko Widodo untuk tidak tinggal diam menyikapi situasi politik nasional saat ini, khususnya pada kemelut yang terjadi pada Partai Golkar dan PPP.

Ical dukung Perppu Pilkada Langsung

INFO TABAGSEL.com - Ketua Umum Partai Golkar versi Munas Bali Aburizal Bakrie atau Ical menegaskan partainya mendukung Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Daerah karena merupakan kehendak rakyat.

"Pendapat rakyat mengharapkan Pilkada langsung dan tentu kami harus mengatakan Pilkada Langsung itu yang harus dilakukan. Hal ini karena suara Golkar adalah suara rakyat," kata Ical di acara Mukernas PPP di Jakarta, Rabu.

Ical mengatakan dirinya secara pribadi pasti mengharapkan Pilkada tidak langsung namun partainya tentu mendengarkan suara rakyat sehingga Golkar mendukung Perppu itu.

Menurut dia, Golkar mendukung Perppu Pilkada karena tiga hal pertama kehendak rakyat untuk menyelenggarakan Pilkada secara langsung.

Kedua, ada kesepakatan Golkar satu dukungan dalam paket pimpinan DPR/MPR dan enam partai KMP akan mendukung suatu Perppu yang akan dikeluarkan pemerintah tentang Pilkada.

"Ketiga kami sudah bicara dengan KMP dan mengatakan bahwa rakyat memang masih menginginkan pilkada langsung," ujarnya.

Dia mengatakan sudah bertemu dengan pimpinan KMP terkait Perppu Pilkada untuk membicarakan lebih lanjut. Namun Ical enggan menyebutkan waktu dan hasil pertemuan tersebut.

Selain itu Ical menegaskan Golkar mendukung Pilkada langsung bukan berkoalisi dengan pemerintah.

Jusuf Kalla pilih Munas Golkar demokratis

INFO TABAGSEL.com-Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) mengatakan, ia memilih ketua umum Partai Golkar yang dipilih secara demokratis, namun tidak bersedia menjawab secara tegas apakah pernyataan dimaksud yang dipimpin Aburizal Bakrie atau Agung Laksono.

"Saya tidak dalam posisi memilih. Tapi tentu saya menghargai yang dipilih lebih demokratis," kata Jusuf Kalla kepada pers di Kantor Wapres Jakarta, Senin, menjawab pertanyaan pers terkait terpecahnya kepemimpinan Partai Golkar yang diketuai Aburizal Bakrie sesuai hasil Munas IX di Bali, dan yang diketuai Agung Laksono sesuai hasil Munas IX di Jakarta.

Jusuf Kalla mengatakan, sebagai wakil presiden ia memang tidak dalam posisi memilih Munas versi yang mana dan tidak pula bersedia duduk dalam kepengurusan partai.

Wapres mengatakan, yang pasti ia bersama Presiden Joko Widodo sudah memiliki keputusan untuk tidak aktif di jabatan partai politik. "Termasuk semua menteri harus keluar dari partai dan nonaktif dari partai," katanya.

Terkait adanya usulan Agung Laksono yang menginginkan Jusuf Kalla menjadi ketua dewan pertimbangan partai beringin tersebut Jusuf Kalla mengaku sudah mendengar kabar tersebut walaupun secara resmi belum disampaikan kepadanya.

"Ya saya dengar juga banyak yang mengusulkan itu. Walaupun belum sampai sama saya, tapi tentu semuanya harus dipertimbangkan segala aspek," katanya.

Ketika ditanya apakah yang dimaksud Munas Partai Golkar yang demokratis adalah yang dilakukan di Ancol, Jakarta, Jusuf Kalla secara diplomatis mengatakan "Masak kalian tak tahu," katanya.

Namun ketika ditegaskan lagi oleh wartawan apakah yang dimaksud yang demokratis Munas yang dilakukan di Ancol, Jusuf Kalla mengatakan "Kau yang bilang yah," kata Jusuf Kalla sambil tertawa.

Mengenai Perppu Pilkada Langsung, Wapres Jusuf Kalla mengatakan ia sangat yakin bakal diterima parlemen mengingat ada dua partai yang bersikap sama seperti Koalisi Indonesia Hebat (KIH) yang bakal menerima Perppu tersebut.

Wapres berhitung kalau Partai Demokrat dan PAN masuk KIH maka kira-kira sudah 70 persen dan keinginan mereka sudah disampaikan secara terbuka.

Jusuf Kalla tetap mengaku optimistis Perppu Pilkada Langsung yang dikeluarkan Presiden RI ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono itu bakal mulus di DPR sekalipun sejumlah parpol anggota Koalisi Merah Putih (KMP) berwacana menolak Perppu ini. "Dapat dipastikan Perppu lolos karena posisinya 60 persen lebih," kata JK.

Agung Laksono Ketum Golkar pada Munas IX di Jakarta

 

Ketua Umum Partai Golkar terpilih Agung Laksono menyampaikan pidato sambutan usai memenangkan penghitungan suara pemilihan ketua umum pada Musyawarah Nasional IX Partai Golkar di Ancol, Jakarta, Senin (8/12). Pada pemilihan itu Agung Laksono berhasil meraih suara terbanyak dengan 147 suara disusul Priyo Budi Santoso dengan 77 suara dan Agus Gumiwang Kartasasmita dengan 71 suara. (ANTARA FOTO/Vitalis Yogi Trisna)

INFO TABAGSEL.com-Musyawarah Nasional ke-IX Partai Golongan Karya versi Jakarta, yang dilangsungkan hingga Senin dini hari, menetapkan Agung Laksono sebagai ketua umum, mengalahkan dua kandidat lainnya Priyo Budi Santoso dan Agus Gumiwang Kartasasmita.

Agung ditetapkan sebagai Ketum setelah meraih 147 suara, mengalahkan Agus dan Priyo yang masing-masing mendapat 71 dan 77 suara dalam pemungutan suara tertutup oleh 296 perwakilan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Tingkat I dan DPD Tingkat II.

"Yang terpilih sebagai Ketum adalah Bapak Agung Laksono," kata Ketua Steering Commite Munas Golkar, Ibnu Munzier saat mengumumkan hasil pemungutan suara di Jakarta, Senin dini hari. Adapun satu suara lainnya dinyatakan abstain.

Setelah diresmikan sebagai pemenang, Agung dalam pidatonya menyampaikan bahwa kemenangan yang dia peroleh adalah kemenangan milik Partai Golkar setelah proses Munas sejak Sabtu (6/12) hingga Senin dini hari yang demokratis.

"Ini kemenangan Partai Golkar, dan juga kemenangan demokrasi. Selamat bagi Partai Golkar, selamat bagi Indonesia," kata Ketum Ormas sayap Golkar, Kosgoro ini.

Agung langsung disambut oleh dua mantan kandidat ketum lainnya, Priyo dan Agus, yang tampak menerima dengan lapang dada. Priyo dan Agus memeluk erat Agung dan memberi ucapan selamat.

Suasana di ruangan Munas tampak meriah, meskipun malam sudah semakin larut. Ratusan peserta Munas dari berbagai daerah pun berusaha untuk menyelamati Agung.

Agung dan juga Priyo dan Agus adalah tiga dari sejumlah kader Partai Golkar yang dpecat oleh Munas IX Partai Golkar di Bali. Ketiga tokoh Golkar ini dianggap melawan kebijakan partai dengan mempelopori gerakan Presidium Penyelamat Partai Golkar yang tak mengakui hasil munas Bali.

Dalam pemaparan visi misinya di Munas Jakarta, Agung berjanji akan membawa Golkar menjadi partai modern berbasis kerakyaataan untuk Indonesia adil, makmur dan sejahtera berdasarkan Pancasila.

Kemudian, Agung juga memiliki sembilan misi yaitu membangun institusional Golkar agar tidak bergantung pada orang pribadi, tetapi kepada sistem pengorganisasian berdasarkan konstitusi partai dan sistem manajemen modern.

Kedua, memperkuat Golkar berjiwa, berjati diri dan berkarakter Pancasila serta berbasis kerakyatan.

Agung juga pada misi ketiganya berjanji akan memperkuat investasi ideologi bangsa sebagai sarana menjamin kesinambungan NKRI.

Kemudian, keempat, Agung akan mempercepat proses regenerasi kader partai untuk sebagai sumber kader bangsa dan di poin kelima, membangun sistem kaderisaasi partai secara bertahap dan sistematis dari hulu hingga ke hilir.

Sedangkan di misi ke-enam, Agung akan membangun sistem internal dan pendanaan partai yang modern, transparan, akuntabel, dapat diaudit dengan mengatur perimbangan antara keuangan yang bersumber dari negara secara sah.

Di misi ketujuh, Agung berjanji membawa Golkar memelopori dan memperjuangkan kebijakan publik menjadi kebijakan negara yang menguntungkan rakyat banyak.

Misi kedelapan, Agung akan membawa haluan perjuangan partai untuk menjadi jiwa dan ruh dari program dan kegiatan partai sehingga memiliki kemantapan ideologi, kemantapan organisasi dan pergerakan partai serta menjiwai kebijakan-kebijakan publik menjadi kebijakan negara.

Misinya yang terakhir adalah memenangkan pemilihan umum legislatif, dan pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden 2019, serta pemilihan kepada daerah di tingkat Provinsi dan Kabupaten.

PAN dukung Perppu Pilkada

INFO TABAGSEL.com - Wakil Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN), Dradjad Wibowo menyatakan, partainya akan mendukung Peraturan Pemerintah Pengganti UU (Perppu) Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Daerah.

"Masih ada dua pandangan di PAN terhadap Perppu. Tapi sekarang lebih cenderung ke arah mendukung. Nanti pada saatnya akan diputuskan secara resmi," kata Wakil Ketua Umum PAN, Dradjad H Wibowo di Jakarta, Minggu.

PAN beralasan, Perppu Pilkada itu adalah diterima atau ditolak.

"Tidak ada ruang untuk pembahasan di DPR. Tidak ada ruang untuk perbaikan," katanya.

Sebenarnya, konsep-konsep yang ada dalam Perppu itu belum tentu bisa mengatasi efek negatif pilkada langsung yang sidah kita ketahui bersama. Atau bisa saja malah sebaliknya.

"Konsep yang diajukan SBY malah terlalu berlebihan mengaturnya. Nah dengan Perppu, ruang untuk memperbaiki isi Perppu nol sama sekali," kata dia.

PPP yakin DPR terima Perppu Pilkada

INFO TABAGSEL.com-Partai Persatuan Pembangunan (PPP) meyakini Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) akan menerima Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) Pilkada.


Usai membuka kegiatan Pemantapan Peran dan Fungsi Anggota DPRD PPP Kabupaten/kota se-Sumut di Medan, Sabtu, Ketua Umum PPP Romahurmuziy mengatakan keyakinan itu muncul setelah melihat konstelasi politik di DPR belakangan ini.

Dengan jumlah kursi parpol bergabung dalam Koalisi Indonesia Hebat (KIH) ditambah Fraksi Partai Demokrat, maka hampir dipastikan Pilkada Langsung dilaksanakan sesuai Perppu.

Meski secara khusus belum berkomunikasi dengan Demokrat, tetapi PPP yakin parpol yang dipimpin Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) akan meloloskan Perppu, apalagi yang menerbitkan Perppu itu adalah Susilo Bambang Yudhoyono yang saat itu menjadi Presiden RI.

"Kita tahu persis yang menerbitkan Perppu ini adalah Pak SBY selaku Presiden RI saat itu," kata dia.

Mengenai pembalikkan sikap PPP, Romahurmuziy menyatakan hal itu bagian dari upaya memperjuangkan aspirasi rakyat.

Dia menyatakan PPP mengakui secara gentleman bahwa mereka memang salah satu parpol yang menjadi pengusul pertama agar Pilkada dikembalikan ke DPRD.

Namun, dalam perjalanan waktu sambil melihat perkembangan masyarakat, PPP menangkap denyut aspirasi rakyat yang menginginkan Pilkada Langsung dipertahankan.

"Jadi, ketika ditanyakan hari ini, kita pastikan PPP tetap mendukung Perppu Pilkada Langsung," katanya.

Romahurmuziy telah menginstruksikan seluruh anggota Fraksi PPP untuk melobi parpol-parpol yang memiliki pandangan menolak Pilkada langsung guna mengurungkan niatnya.

Fahmi Idris dan Andi Matalata Hadir di Munas Golkar Ancol

INFO TABAGSEL.com-Munas tandingan Golkar yang digawangi Presidium Penyelamat Partai Golkar segera dibuka di Hotel Mercure, Jakarta Utara. Ratusan kursi sudah dipenuhi oleh para peserta Munas.

Berdasarkan pantauan, Sabtu (6/12/2014), gelaran Munas yang dilangsungkan di Ballroom Hotel Mercure itu ‎sudah dipenuhi peserta Munas. Namun tak ada daftar absen yang biasanya terdapat di luar ruangan.

Para peserta langsung masuk saja ke dalam ruangan. Mereka juga dipersilakan untuk segera duduk di kursi-kursi yang sudah disediakan. Namun ada pula yang masih berdiri.

Tampak di jejeran bangku paling depan sudah ada Fahmi Idris dan Andi Matalata. Sementara itu, ketiga calon ketua umum yang akan bertarung dalam Munas tandingan ini juga sudah tiba yaitu Agung Laksono, Priyo Budi Santoso, dan Agus Gumiwang.

Munas tandingan itu dijadwalkan untuk dibuka pada pukul 19.00 WIB. Munas itu diklaim akan ada 384 DPD yang telah mendaftar untuk hadir di Munas tersebut.‎

Munas Ancol dapat restu pemerintah

INFO TABAGSEL.com-Calon Ketua Umum Golkar yang juga anggota Presidium Penyelamat Partai Golkar, Priyo Budi Santoso, mengatakan, pelaksanaan Munas Golkar IX Ancol sudah mendapat restu dari pemerintah.

"Kami mengucapkan terima kasih kepada pemerintah dan Wakil Presiden Jusuf Kalla yang telah berkomunikasi dengan kami terkait pelaksanaan Munas ini," kata Priyo di arena Munas IX Golkar yang digelar di Hotel Mercure, Ancol, Jakarta, Sabtu.

Kata Priyo, tiga hari lalu, dia bersama Agung Laksono dan Agus Gumiwang dari Tim Penyelamat Partai Golkar sudah menemui dan diterima Jusuf Kalla. Disitu kami berbincang banyak hal salah satunya soal Munas. "Kami bersyukur dan berterima kasih kepada Pak JK yang pernyataannya telah menguatkan kami untuk membulatkan tekad menyelenggakan munas ini," ujarnya.

Dia bersama Laksono dan Gumiwang termasuk dalam 19 kader Partai Golkar yang dipecat kepemimpinan Aburizal Bakrie, hanya beberapa jam setelah pengusaha nasional itu kembali menduduki kursi ketua umum DPP Partai Golkar itu

Selain mendapat restu dari pemerintah, Munas IX Golkar Ancol ini juga sudah mengantongi izin dari Kepolisian RI.

"Untuk keamanan, kita sudah mendapat surat izin dari Mabes Polri dan ‎akan diback up pengamanan berlapis dari kepolisian," sebutnya.

Ditambahkannya, pelaksanaan Munas IX Golkar Ancol akan dilakukan dengan suka cita, tidak ada intimidasi, dan demokratis.

Kalau Munas disana (Bali) itu, imbuhnya, dinilai banyak cacat, bahkan tidak ada nilai-nilai demokrasinya. Tapi kali ini akan kita lakukan secara demokratis, untuk membawa partai Golkar seperti apa ke depannya.

"Munas di Jakarta tidak seperti di Bali, Tidak menakutkan dan lebih bersuka-cita untuk dijadikan partai yang lebih baik ke depan," kata Priyo.

Munas IX Golkar Ancol akan dibuka pukul 19.00 WIB. Rencananya petinggi partai dari Koalisi Indonesia Hebat akan datang menghadiri pembukaan Munas.

Saat ini ada tiga kandidat calon ketua umum Golkar, yakni Agung Laksono, Priyo Budi Santoso dan Agus Gumiwang Kartasasmita.

JK Calon ketua Dewan Pertimbangan Golkar

INFO TABAGSEL.com-Ketua Steering Committee Munas IX Golkar Ancol Ibnu Munzier menyatakan, Wakil Presiden Jusuf Kalla menyatakan bersedia menjadi Ketua Dewan Pertimbangan Golkar.

"Pak JK bersedia menjadi Ketua Dewan Pertimbangan. Beliau menyatakan bersedia menjadi Ketua Dewan Pertimbangan Golkar," kata Ibnu Munzier di arena Munas IX Golkar Ancol, Jakarta, Sabtu.

Ibnu juga menjanjikan bahwa kepengurusan Partai Golkar hasil Munas IX Ancol akan lebih ramping dibanding kepengurusan sebelumnya.

"Lebih ramping, Nanti kita cari format yang pas dan tepat untuk kepengurusan Golkar. Selama ini sudah gemuk," kata mantan anggota Komisi II DPR RI periode 2009-2014 itu.

Munas Golkar Ancol ini akan memilih Ketua Umum Golkar periode 2014-2019 dengan tiga kandidat calon ketua umum dari Presidium Penyelamat Partai Golkar, yakni Agus Gumiwang Kartasasmita, Agung Laksono dan Priyo Budi Santoso.

SBY Serukan Merapat ke PDIP

INFO TABAGSEL.com-Susilo Bambang Yudhoyono mengatakan Partai Golkar mengingkari kesepakatan bersama dalam mendukung Peraturan Pengganti Undang-Undang (Perpu) Pemilihan Kepala Daerah Langsung. SBY menyebut Golkar melanggar nota perjanjian yang disepakati saat Partai Demokrat hendak bergabung dengan Koalisi Merah Putih di kepemimpinan parlemen.



"Waktu itu Partai Demokrat bersedia bersama Koalisi Merah Putih dalam kepemimpinan DPR dan MPR, dgn syarat (mutlak) KMP harus menyetujui dan mendukung Perppu. Kini, secara sepihak Partai Golkar menolak Perppu, berarti mengingkari kesepakatan yang telah dibuat. Bagi saya hal begini amat prinsip," tulis SBY di akun Twitter resminya @SBYudhoyono, Kamis malam, 4 Desember 2014.

Dengan perubahan sikap Golkar ini, SBY menyerukan agar pimpinan partainya mulai merapat ke PDI Perjuangan dan Koalisi Indonesia Hebat agar Perppu Pilkada tidak diubah. "Bagi saya, politik juga tentang kebenaran. Politik akan indah jika para pelakunya sungguh memegang etika dan juga bisa dipercaya," ujar SBY.



Selama satu jam, SBY mencuit sebanyak 15 pernyataan soal sikapnya terhadap Perppu Pilkada langsung. SBY memposisikan dirinya sebagai mantan Presiden yang mengeluarkan kebijakan tersebut dan sebagi Ketua Umum Demokrat.



Ketika menuliskan pendapatnya, SBY mengaku sambil memegang nota Kesepakatan Bersama 6 Parpol tertanggal 1 Oktober. Nota tersebut ditandatangani oleh Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal Partai Golkar, Gerindra, Partai Demokrat, Partai Amanat Nasional, Partai Keadilan Sejahtera, dan Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan.



"Nota Kesepakatan ini saya terima tgl 1 Oktober 2014 sore hari di Jakarta, sebelum dilaksanakan pemilihan Pimpinan DPR RI," kata SBY. Demokrat, kata SBY, tak akan bekerja sama dengan pihak yang tak konsisten dan ingkar janji seperti Golkar.