INFO TABAGSEL.com-Susilo Bambang Yudhoyono mengatakan Partai Golkar mengingkari kesepakatan bersama dalam mendukung Peraturan Pengganti Undang-Undang (Perpu) Pemilihan Kepala Daerah Langsung. SBY menyebut Golkar melanggar nota perjanjian yang disepakati saat Partai Demokrat hendak bergabung dengan Koalisi Merah Putih di kepemimpinan parlemen.
"Waktu itu Partai Demokrat bersedia bersama Koalisi Merah Putih dalam kepemimpinan DPR dan MPR, dgn syarat (mutlak) KMP harus menyetujui dan mendukung Perppu. Kini, secara sepihak Partai Golkar menolak Perppu, berarti mengingkari kesepakatan yang telah dibuat. Bagi saya hal begini amat prinsip," tulis SBY di akun Twitter resminya @SBYudhoyono, Kamis malam, 4 Desember 2014.
Dengan perubahan sikap Golkar ini, SBY menyerukan agar pimpinan partainya mulai merapat ke PDI Perjuangan dan Koalisi Indonesia Hebat agar Perppu Pilkada tidak diubah. "Bagi saya, politik juga tentang kebenaran. Politik akan indah jika para pelakunya sungguh memegang etika dan juga bisa dipercaya," ujar SBY.
Selama satu jam, SBY mencuit sebanyak 15 pernyataan soal sikapnya terhadap Perppu Pilkada langsung. SBY memposisikan dirinya sebagai mantan Presiden yang mengeluarkan kebijakan tersebut dan sebagi Ketua Umum Demokrat.
Ketika menuliskan pendapatnya, SBY mengaku sambil memegang nota Kesepakatan Bersama 6 Parpol tertanggal 1 Oktober. Nota tersebut ditandatangani oleh Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal Partai Golkar, Gerindra, Partai Demokrat, Partai Amanat Nasional, Partai Keadilan Sejahtera, dan Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan.
"Nota Kesepakatan ini saya terima tgl 1 Oktober 2014 sore hari di Jakarta, sebelum dilaksanakan pemilihan Pimpinan DPR RI," kata SBY. Demokrat, kata SBY, tak akan bekerja sama dengan pihak yang tak konsisten dan ingkar janji seperti Golkar.
