Dalam konperensi pers di Hotel Shangri-La, Manila, Filipina, Sabtu (24/5) pagi, Presiden SBY mengemukakan, tidak pernah ia selama sepuluh tahun ini, kalau ada 1-2-3 orang yang melakukan tindak pidana korupsi kebetulan dari kalangan pemerintahan atau barangkali dari kalangan partai politik dipimpinnya langsung mengatakan ini intervensi, ini pesanan politik, ini dicari-cari.
“Saya selalu menghormati penegak hukum, termasuk Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Tentu harapannya, hukum ditegakkan seadil-adilnya, transparan, logis di mata semua,” kata SBY seraya menegaskan, sikap itulah yang dilakukannya manakala ada menteri yang dinyatakan terlibat di dalam korupsi.
Terhadap Menteri Agama Suryadharma Ali yang telah ditetapkan oleh KPK sebagai tersangka kasus korupsi haji, Presiden SBY menegaskan, segera sampai di tanah air, ia akan melakukan sesuatu yang paling tepat, agar di satu sisi konsentrasi dan upaya Suryadharma Ali untuk menghadapi sangkaan hukum bisa dilaksanakan secara efektif, dan di sisi lain kementerian agama, kementerian yang penting, tidak terganggu.
“Seorang menteri adalah juga top decision maker, top policy maker di kementeriannya yang harus mendapatkan kepercayaan penuh dari rakyat, trust dari rakyat itu agar tidak terganggu. Itulah yang akan saya lakukan segera nanti setelah sampai di tanah air,” terang SBY.
Presiden menegaskan, ia punya kebiasaan kalau di luar negeri tidak menembak-nembak di dalam negeri. Kalau sudah sampai di Jakarta itulah tugas dan kewajibannya. “Jadi masih ada sekian jam, sabar dulu rakyat Indonesia. Saya tetap akan konsisten, saya tetap akan adil, adil bagi semua,” tegasnya.
Menurut Presiden, setiap pemimpin harus begitu. Ia menegaskan, pemimpin tidak boleh kalau ada kelompoknya, untuk partai politiknya seolah-olah dibela habis, salah pun harus dibikin benar, tetapi kalau pihak lain, dihantam habis-habisan. “Itu bukan pemimpin-- adil dan kemudian mengayomi semua,” ujarnya.
Mendampingi Presiden SBY saat menyampaikan konperensi pers itu, antara lain Mensesneg Sudi Silalahi, Seskab Dipo Alam, dan Menlu Marty Natalegawa.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar