“Indonesia menyerukan kepada kedua pihak untuk menahan diri, menghormati komitmen-komitmen yang tercermin dalam Declaration on the Conduct of tha Parties in the South China Sea,” seru Menteri Luar Negeri (Menlu) Marty Natalegawa dalam siaran persnya, Jumat (16/5).
Menurut Menlu, Indonesia terus mengikuti dengan keprihatinan yang mendalam perkembangan terkini di Laut Tiongkok Selatan, khusus yang terkait dengan hubungan RRT dengan Vietnam.
“Indonesia secara khusus prihatin dengan resiko yang nyata bagi terjadinya peningkatan ketegangan dan miskalkulasi yang ditimbulkan oleh maneuver-manuver membahayakan yang dilakukan oleh kapal-kapal di laut, yang menyebabkan korban luka dan kerusakan materi, serta danya insiden-insiden protes dan kekerasan yang menyebabkan korban jiwa, korban luka, dan kerugian materi,” kata Menlu.
Marty mengingatkan, hanya ada satu pilihan dalam menyelesaikan sengketa di Laut Tiongkok Selatan antara RRT dan Vietnam, yaitu penyelesaian sengketa secara damai.
“Penggunaan kekerasan, pelanggaran hukum internasional, termasuk Konvensi Hukum Laut PBB dan DOC tidak memiliki tempat di kawasan kita sekarang ini,” tegas Marty.
Ia menyebutkan, Indonesia telah secara aktif berkomunikasi dengan semua pihak. “Kita akan terus-menerus mendesak adanya komunikasi dan sikap yang saling menahan diri,” pungkas Marty.
Sebagaimana diketahui, terkait sengketa Laut Tiongkok Selatan ini, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) pada konperensi pers seusai menghadiri KTT ASEAN di Myanmar, pekan lalu, mengemukakan ia telah menugaskan Menlu Marty Natalegawa untuk menjembatani hubungan antara Menlu RRT dengan Menlu Vietnam.
Presiden menegaskan, ASEAN harus mencegah terjadinya konflik terbuka antara RRT dengan Vietnam, apalagi perseteruan RRT dengan ASEAN.
“Vietnam sudah meminta Indonesia untuk menjembatani perundingan dengan RRT yang mengalami jalan buntu,” ungkap Presiden SBY.
Ditegaskan oleh Presiden SBY, meski bukan negara yang terlibat dalam sengketa Laut Tiongkok Selatan, Indonesia berada di garda depan dalam menyelesaikan sengketa di kawasan itu.
Untuk itulah, menurut Presiden SBY, ia sudah memerintahkan Menlu Marty Natalegawa untuk ikut meredakan ketengan hubungan antara Vietnam dan RRT itu.
“Saya sudah memerintahkan Menlu Marty (Natalegawa, red) untuk pada kesempatan pertama menghubungi rekannya Menlu RRT, sehingga kita bisa menjembatani peredaan keteganan,” papar SBY.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar