"Hal itu merupakan momentum untuk meneguhkan komitmen Indonesia pada pemajuan toleransi dan jaminan kebebasan beragama atau berkeyakinan di Indonesia," kata Hendardi di Jakarta, Minggu.
Berbagai peristiwa pelanggaran kebebasan beragama atau berkeyakinan lima tahun terakhir menunjukkan kecenderungan yang memburuk akibat rendahnya komitmen negara untuk melakukan terobosan-terobosan konkret dalam pemajuan Hak Asasi Manusia (HAM), katanya.
"Kemitraan Indonesia-Amerika Serikat tidak melulu pada kerja sama bidang bisnis dan kegiatan sosial budaya tapi harus mengintegrasikan agenda-agenda penanganan intoleransi dan pelanggaran kebebasan beragama atau berkeyakinan, termasuk juga soal kekerasan terhadap tahanan politik di Papua," katanya.
"Hak asasi manusia termasuk hak untuk bebas beragama adalah hak universal. Karena itu sahih bagi siapa pun untuk menyoal pemajuan HAM di dalam suatu negara, termasuk Hillary Clinton, katanya.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar