Sejauh ini belum ada kebijakan yang saya anggap tidak populer
-- Susilo Bambang Yudhoyono
Kendati demikian, Presiden mengingatkan, di masa mendatang pemerintahannya bisa saja mengeluarkan kebijakan yang mungkin kurang populer terkait penyelamatan perekonomian nasional. "Saya minta pengertian rakyat Indonesia, jika ada kebijakan atau langkah yang tidak populer. Apa pun yang kita lakukan, kita utamakan perlindungan kepada rakyat berpenghasilan rendah," kata Kepala Negara.
Saat menyampaikan keterangan pemerintah atas RUU RAPBN Tahun Anggaran 2013 beserta Nota Keuangannya di depan Rapat Paripurna DPR RI, Jakarta, Kamis (16/8/2012), Presiden mengatakan bahwa pemerintah berencana mengusulkan penurunan beban subsidi listrik. Hal itu dilakukan dengan menyesuaikan tarif tenaga listrik (TTL) secara otomatis setiap triluwan mulai bulan Januari 2013. Terkait besarannya, Presiden tidak merincinya.
"Penyesuaian otomatis secara berkala diterapkan oleh banyak negara di dunia, antara lain karena beban bagi konsumen terasa lebih ringan dibanding dengan penyesuaian yang hanya dilakukan setiap satu tahun atau lebih. Penyesuaian TTL ini tentu harus disertai dengan perbaikan struktur tarif dan perbaikan efisiensi terus menerus," kata Presiden.
Pada kesempatan tersebut, Presiden mengatakan, pemerintah juga akan mengendalikan subsidi bahan bakar minyak (BBM) pada 2013 yang jumlahnya Rp 193,8 triliun. Presiden juga menyampaikan bahwa pemerintah akan melanjutkan upaya perbaikan mekanisme penyaluran subsidi agar lebih efisien, efektif, dan tepat sasaran.
"Volume BBM bersubsidi akan kita kendalikan melalui optimalisasi program konversi minyak tanah ke LPG tabung 3 kg; peningkatan pemanfaatan energi alternatif, seperti bahan bakar nabati (BBN) dan bahan bakar gas (BBG); serta pembatasan volume konsumsi BBM bersubsidi secara bertahap," kata Presiden.
Sumber :Kompas.com
Tidak ada komentar:
Posting Komentar