“Meskipun usaha kerajinan anyaman pandan ini berskala kecil, tapi dapat membuka lapangan kerja bagi warga sekitar, yang pada gilirannya mampu meningkatkan penghasilan ekonomi rumah tangga para pengrajin,” ujar Hj.Sutias di Panyabungan, Sabtu.
Desa Hutabaringin, merupakan salah sentra produksi anyaman pandan di Kabupaten yang terletak di pantai barat Sumatera Utara, dan hasilnya banyak dipasarkan ke berbagai daerah.
Hj.Sutias menghimbau agar para pengrajin di daerah tersebut dapat menjalin kerjasama yang baik dengan Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda) Madina supaya tidak mendapat kesulitan dalam hal pemasaran.
Ia juga meminta kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten setempat menghubungi para penghasil bahan baku agar pengrajin dimaksud tidak kesulitan untuk memperoleh bahan yang diperlukan.
“Saya berharap para pengrajin di daerah ini membentuk kelompok untuk mendirikan Koperasi dan terus berkarya meningkatkan produksi. Tentang kekurangan modal, nanti bisa menghubungi Dinas Koperasi,” ujar Hj.Sutias.
Sementara itu, Ketua Dekranasda Madina, Ny. Ika Desika Dahlan Hasan menyatakan kesediaan untuk menjalin kerjasama dengan para pengerajin di Kabupaten hasil pemekaran dari Kabupaten Tapanuli Selatan tersebut.
Ia juga berjanji akan mengupayakan teknik pemasaran yang lebih baik, agar anyaman pandan itu bisa menembus pasar sampai ke ibukota Jakarta maupun manca negara.
“Dengan jangkauan pasar yang lebih luas, para pengrajin tidak akan mendapat kesulitan lagi untuk memasarkan hasil anyaman tersebut,” kata Ny. Ika Desika.
Boru Harahap, seorang perajin anyaman pandan dari desa Hutabaringin meminta kepada instansi terkait agar terus mendukung usaha yang telah mereka tekuni selama berpuluh tahun untuk menopang ekonomi keluarga masing-masing.
“Kami masih sangat mengharapkan bimbingan dan pembinaan serta bantuan dari pihak-pihak terkait untuk meningkatkan hasil dan kualitas produksi anyaman pandan ini,” katanya. Sebelum Mandailing Natal menjadi sebuah kabupaten, wilayah ini masih termasuk Kabupaten Tapanuli Selatan. Setelah terjadi pemekaran, dibentuklah Kabupaten Madina berdasarkan undang-undang Nomor 12 tahun 1998, secara formal diresmikan oleh Menteri Dalam Negeri pada tanggal 9 Maret 1999.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar