DPRD Sidimpuan Rekomendasikan Lurah dan Kepling Dicopot

Ketua DPRD H.Aswar Syamsi Lubis, SE, MM disaksikan wakil ketua DPRD Taty Aryani Tambunan, SH, Asisten III Drs Khairul Alamsyah Lubis dan Sekwan Parlindungan Tambunan menyerahkan rekomendasi DPRD atas LKPJ Walikota Tahun 2013 kepada Walikota P.Sidimpuan Andar Amin Harahap, S.STP, MSi pada rapat paripurna istimewa di aula DPRD, Jalan Sutan Soripada Mulia, P.Sidimpuan, Sabtu (10/5).(FOTO:Analisa/hairul iman hasibuan)

INFO TABAGSEL.com-Diduga terlibat dalam politik praktis pada Pileg 2014 lalu, DPRD Kota P.Sidimpuan merekomendasikan sejumlah lurah dan oknum kepala lingkungan (Kepling) untuk dicopot dari jabatannya.

"DPRD Kota P.Sidimpuan meminta Walikota mengevaluasi kinerja dan menindak tegas aparatur pemerintah daerah. Menurut kami sudah menyimpang dari tugas pokok dan fungsi serta menyalahi ketentuan yang ada," ujar juru bicara panitia kerja pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota P.Sidimpuan Tahun 2013 Marataman Siregar pada rapat paripurna istimewa penyampaian rekomendasi DPRD terhadap LKPJ Walikota Tahun 2013 di aula Rapat DPRD, Jalan Sutan Soripada Mulia, P.Sidimpuan, Sabtu (10/5).

Para lurah itu, katanya, Lurah Wek V, Lurah Siborang, Lurah Aek Tampang, Lurah Sitamiang Lama, Lurah Ujung Padang, Lurah Lembah Lubuk Manik, Lurah Tano Bato, Lurah Wek I dan Wek II dan beberapa orang oknum kepala lingkungan.

"Harusnya mereka tidak ikut dalam berpolitik praktis, ini malah sebaliknya, bahkan sangat aktif turun ke lapangan mengarahkan warga untuk memenangkan caleg tertentu. Makanya, DPRD meminta agar para lurah dan kepling dicopot dari jabatannya," cetusnya.

Pada kesempatan itu anggota Fraksi Gabungan Karya Bersatu (FGKB) Erwin Nasution, SH memaparkan sejumlah temuannya atas keterlibatan langsung oknum lurah dan kepling dalam memenangkan caleg tertentu.

Bahkan, kata politisi PAN ini, oknum aparatur negara tersebut turun langsung ke lapangan memoblisasi warga agar memilih caleg tertentu. "Saya punya banyak bukti atas keterlibatan lurah dan oknum kepling berpolitik praktis pada pileg lalu. Oleh karena itu saya minta saudara walikota untuk mengevaluasi jabatan oknum lurah dan kepling tersebut," imbuhnya.

Hal senada diungkapakan anggota DPRD lainnya dari Fraksi Gabungan Nasonal Bersatu (FGNB) Mahmuddin Nasution.

"Pemerintah terbawah ini tidak lagi netral dalam Pileg bahkan cenderung berpihak kepada salah satu caleg dan partai tertentu. Mereka aktif melakukan pendekatan dan penggalangan serta terkesan melakukan intimidasi kepada masyarakat untuk memilih caleg tertentu," ungkap Mahmuddin seraya meminta walikota untuk mencopot yang bersangkutan dari jabatannya. (Analisa)

Menjawab kritikan anggota DPRD itu, walikota memerintahkan langsung sekdakota dan Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) untuk menindaklanjutinya, kemudian melaporkannya.

Lebih lanjut Andar mengatakan, dapat menanggapinya secara positif dan mengambil suatu kesimpulan bahwa berbagai masukan, saran dan tanggapan adalah berkaitan dengan ukuran keberhasilan ataupun kinerja yang belum diwujudkan secara optimal untuk dapat dijadikan sebagai bahan koreksi guna peningkatan pelaksanaan kinerja pemerintah kota P.Sidimpuan di tahun mendatang.

Hal tersebut telah memberikan suatu pemahaman kepada kita semua tentang bagaimana kesungguhan dan keseriusan serta perhatian seluruh dewan yang terhormat terhadap upaya mensejahterakan masyarakat kota P.Sidimpuan ke depan.

"Ini tentunya merupakan salah satu modal dasar bagi kita semua yang sekaligus sebagai sumber aspirasi untuk lebih dapat memacu akselerasi pembangunan di Kota P.Sidimpuan yang kita banggakan ini, yang bermuara pada kesejahteraan seluruh masyarakat, "ujarnya.

Rapat paripurna itu ditandai penyerahan rekomendasi panitia pembahasan LKPJ DPRD kepada ketua DPRD untuk diselanjutnya diserahkan ketua DPRD kepada walikota untuk ditindaklanjuti. Rapat paripurna istimewa itu dipimpin ketua H.Aswar Syamsi Lubis, SE, MM didampingi wakil ketua Taty Aryani Tambunan, SH dan dihadiri 15 dari 25 orang anggota DPRD, Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Asset Daerah (PPKAD) Erwin Hotmansyah Harahap, S.STP, Asisten I, II, III Drs AR Marjoni, Dr Ali Pada Harahap, Drs Khairul Alamsyah Lubis, Sekwan Parlindungan Tambunan dan Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), Camat, Kepala bagian (Kabag) dan Sekretaris se-Pemko P.Sidimpuan.