“Anggaran sebagai modal awal pembangunan dibagi ke enam satuan kerja (satker) dan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD),”kata Gubernur Sumut H Gatot Pujo Nugroho di Medan, Kamis.
Dia mengatakan itu pada penyerahan DIPA ke satker dan SKPD.
Satker vertikal Kementerian Kelembagaan mendapat Rp14,861 triliun disusul untuk, SKPD dalam rangka dekosentrasi sebesar Rp 300,55 miliar, SKPD tugas perbantuan Rp384,36 mliar, SKPD dalam rangka urusan bersama Rp510,78 miliar, transfer daerah untuk ke provinsi Rp3,461 triliun serta transfer daerah untuk kabupaten/kota sejumlah Rp29,167 triliun.
Gatot berharap dengan anggaran DIPA tersebut, para bupati dan walikota dapat melakukan langkah-langkap perbaikan perekonomian dengan cara menciptakan iklim usaha yang kondusif serta melakukan harmonisasi peraturan di daerah agar sejalan dengan kebijakan nasional.
“Para bupati/wali kota diharapkan bisa memaksimalkan pengelolaan sumber daya alam dan termasuk memberikan kemudahan perizinan agar investasi masuk ke daerah,” katanya.
Dia menyebutkan dengan langkah-langkah itu, maka bisa mendukung target pendapatan negara sebesar Rp1.647 triliun, belanja negara Rp4.842 trilun dan defisit anggaran sebesar Rp175,4 triliun atau setara 1,69 persen dari pendapatan domestik bruto (PDB).
Melalui DIPA itu, ia juga berhara bisa mengurangi angka pengangguran dan kemiskinan.
“Adapun pemanfaatan dana DIPA menjadi tanggung jawab sepenuhnya dari pengguna anggaran sehingga sewajarnya dana itu dimanfaatkan maksimal,” ujar dia.
Menurut Gubernur, ada beberapa program strategis yang perlu mendapat perhatian yaitu pembangunan infrastruktur, ketahanan pangan dan energi, transportasi publik, program perlindungan sosial, seperti bantuan operasional sekolah, kredit usaha rakyat dan sistem jaminan sosial nasional bidang kesehatan, maupun dalam menjaga pelaksanaan Pemilu 2014 agar berjalan demokratis, lancar, aman, jujur dan adil.
Pelaksana Harian Kepala Kanwil Pembendaharaan, Fardi Harto menegaskan penggunaan anggaran harus dilakukan secara efesien dan tepat guna sesuai dengan prinsip-prinsip good governance.
“
“Penyalahgunaan dan kebocoran anggaran harus dicegah melalui perencanaan yang kredibel, pelaksanan yang akuntabel dan pengawasan yang penuh disiplin,” katanya.
Bupati Labuhan Batu, Tigor Panusunan Siregar mengakui perlunya prioritas sektor insfrastruktur. Pemkab Labuhan Batu, lanjutnya, sudah merencanakan prioritas pembangunan infrastruktur di kawasanl Kecamatan Rantau Utara dan Rantau Selatan yang jumlah penduduknya mencapai 140 ribu jiwa lebih.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar