Menurut praktisi pendidikan Kota Malang Nurcholis Sunuyeko, Minggu, UKG tidak tepat dan kurang efektif jika dijadikan alat utnuk mengukur kualitas guru maupun LPTK, sebab belum tentu bisa dan mampu memotret dengan benar.
"Apa yang dilakukan oleh guru di kelas akan berbeda dengan materi yang diujikan dalam UKG, sehingga kalau ada guru yang hasil UKG-nya kurang bagus bukan berarti guru bersangkutan tidak berkualitas atau tidak berkompeten," tegas Rektor IKIP Budi Utomo tersebut, Minggu (19/8/2012).
Bisa jadi, lanjutnya, materi yang diujikan itu menyimpang dari praktik di lapangan atau keseharian guru di sekolah. Apalagi, UKG yang digelar di Tanah Air belum lama ini hasilnya juga kurang memuaskan, bahkan jeblok secara nasional.
Oleh karena itu, tegasnya, akan lebih baik kalau kualitas guru itu dikembalikan seperti semula, yakni dipantau dan dinilai oleh kepala sekolah masing-masing serta pengawas sekolah.
"Keberadaan kepala sekolah dan pengawas inilah yang difungsikan secara maksimal untuk menilai dan mengawasi guru. Jadi serahkan saja pada mereka dan tidak perlu ada UKG lagi," tandasnya.
Sementara itu Pembantu Rektor (PR) I Universitas Negeri Malang (UM) Prof Dr Hendyat Soetopo mengatakan, jika UKG yang diselenggarakan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) itu dijadikan koreksi bagi LPTK, akan baik sekali.
Ia mengemukakan, Kemendikbud memang harus mengontrol penyelenggaraan pendidikan di LPTK, baik negeri maupun swasta. Sehingga, pemerintah juga bisa mengontrol kualitas lulusannya.
Di Indonesia, katanya, LPTK negeri hanya ada 12, sedangkan swasta hampir 400 kampus. "Itu artinya, guru lulusan LPTK swasta jumlahnya lebih banyak, sementara banyak LPTK swasta yang fasilitas dan sarana pendukung lainnya masih kurang memadai," tegasnya.
Sumber :ANTAR
Tidak ada komentar:
Posting Komentar