INFO TABAGSEL.com-Tokoh
Pemuda Madina yang juga Ketua Peradi Tabagsel, H Ridwan Rangkuty SH
MHum, menilai, sikap tiga pimpinan DPRD dan beberapa anggota Badan
Musyawarah (Banmus) sangat memalukan.
Pasalnya, untuk menjadwalkan pembahasan perhitungan APBD Tahun 2011
tidak bisa, meskipun surat undangan telah dibuat sampai tiga kali selalu
tidak memenuhi quorum.
“Memalukan, asyik bagi jabatan dan proyek TA 2012 anggota DPRD Madina lalai menjadwalkan perhitungan APBD Tahun 2011, sungguh malang memang nasib masyarakat yang memilih anggota para anggota DPRD Madina periode 2009-2014, karena hingga akhir Agustus 2012 belum juga mampu membuat jadwal pembahasan,” kata Ketua Peradi Tabagsel H Ridwan Rangkuty SH MHum kepada wartawan, Kamis (30/8), menanggapi kisruh antara Pimpinan DPRD dengan sebagian anggota DPRD Madina.
Kata dia, ada dugaan masih belum terjadwalnya waktu pembahasan, karena para pimpinan DPRD lagi berbulan madu. “Jadi, masih berbunga-bunga pasca islahnya pimpinan DPRD/anggota DPRD yang melakukan mosi tidak percaya kepada Ketua DPRD beberapa waktu lalu,” katanya.
Mungkin, ujar Ridwan, bagi- bagi jabatan belum clear, termasuk kemungkinan besar pembagian angpau-nya belum selesai antara pimpinan dan anggota DPRD, apalagi anggota DPRD lainnya masih asyik mengurusi proyek aspirasi, tentu butuh waktu untuk menarik fee-nya dari para rekanan pemenang tender yang di kondisikan dalam tender ulang.
Sehingga, katanya, sebagian anggota DPRD Madina jarang masuk kantor dan bahkan ada yang sama sekali tidak masuk-masuk kantor, padahal pembahasan perhitungan APBD TA 2011 sangat penting dan wajib dilaksanakan untuk mengetahui kinerja Bupati Madina HM Hidayat Batubara selama satu Tahun terahir dalam merealisasikan APBD Tahun 2011.
Menurutnya, berdasarkan penilaian kinerja, hanya 5%-10% dari 40 anggota DPRD Madina yang layak menjadi anggota DPRD dan layak untuk dipilih lagi pada Pemilu 9 April 2014 hanya berkisar 2-5 orang, tanpa kecuali partai berazaskan apapun.
“Pada umumnya, anggota DPRD Madina bermental proyek, pelesiran dengan dalih study banding atau kunker sehingga sering keluar Madina, dapat uang saku, uang hotel dan bantuan perusahaan, hasilnya nihil alias nggak ada aplikasinya setelah pulang. Masak untuk menjadwalkan pembahasan perhitungan APBD saja nggak bisa,” katanya.
Dia mengimbau masyarakat, agar jangan lagi memilih anggota DPRD Madina yang sekarang yang dinilai bermental korup.
“Saya akan kampanyekan, bahwa anggota DPRD Madina periode 2009-2014 ada yang hitam dan putih,” ujar Ketua Peradi Tabagsel ini.
Anggota DPRD Madina Iskandar Hasibuan yang dikonfirmasi wartawan, Rabu (29/8) mengatakan, tertundanya Banmus menjadwalkan Pembahasan Perhitungan APBD adalah disebabkan antara anggota 7 Fraksi yang ada di DPRD dengan tiga Pimpinan DPRD kurang harmonis, meskipun telah terjadi Islah antara yang memosi Ketua DPRD, sebab komunikasi sesama anggota kemungkinan masih kurang bagus.
“Nggak ada yang lain, setahu saya, antara anggota dan tiga pimpinan kemungkinan komunikasi kurang bagus, tapi saya yakin Badan Musyawarah akan menjadwalkannya sesuai kepentingan masyarakat, nggak ada yang lain kok, anggota DPRD itu ngak boleh main proyek,” ujar Iskandar Hasibuan.
Benarkah gara-gara ada janji pimpinan kepada anggota dewan tanya wartawan, setahu dirinya ia tidak ada janji.
“Karena saya berada di Badan Anggaran, kalau di Banmus saya tidak tau, nggak mungkinlah ada janji-janji, sebab kita semua satu SK-nya, jadi Undang-undang saja yang membedakan antara pimpinan dan anggota jadi tuduhan itu tidak benar,” katanya.
Dia menyarankan agar dikonfirmasi langsung kepada anggota Banmus. “Dan, tolong jangan disamakan semua anggota DPRD itu, sebab masing-masing anggota punya hak dan kewajiban sebagai wakil rakyat.
Jika ada yang melenceng tugasnya atau yang lalai itulah tugas pimpinan dan Badan Kehormatan untuk menegurnya,” katanya.(MedanBisnis)
tidak bisa, meskipun surat undangan telah dibuat sampai tiga kali selalu
tidak memenuhi quorum.
“Memalukan, asyik bagi jabatan dan proyek TA 2012 anggota DPRD Madina lalai menjadwalkan perhitungan APBD Tahun 2011, sungguh malang memang nasib masyarakat yang memilih anggota para anggota DPRD Madina periode 2009-2014, karena hingga akhir Agustus 2012 belum juga mampu membuat jadwal pembahasan,” kata Ketua Peradi Tabagsel H Ridwan Rangkuty SH MHum kepada wartawan, Kamis (30/8), menanggapi kisruh antara Pimpinan DPRD dengan sebagian anggota DPRD Madina.
Kata dia, ada dugaan masih belum terjadwalnya waktu pembahasan, karena para pimpinan DPRD lagi berbulan madu. “Jadi, masih berbunga-bunga pasca islahnya pimpinan DPRD/anggota DPRD yang melakukan mosi tidak percaya kepada Ketua DPRD beberapa waktu lalu,” katanya.
Mungkin, ujar Ridwan, bagi- bagi jabatan belum clear, termasuk kemungkinan besar pembagian angpau-nya belum selesai antara pimpinan dan anggota DPRD, apalagi anggota DPRD lainnya masih asyik mengurusi proyek aspirasi, tentu butuh waktu untuk menarik fee-nya dari para rekanan pemenang tender yang di kondisikan dalam tender ulang.
Sehingga, katanya, sebagian anggota DPRD Madina jarang masuk kantor dan bahkan ada yang sama sekali tidak masuk-masuk kantor, padahal pembahasan perhitungan APBD TA 2011 sangat penting dan wajib dilaksanakan untuk mengetahui kinerja Bupati Madina HM Hidayat Batubara selama satu Tahun terahir dalam merealisasikan APBD Tahun 2011.
Menurutnya, berdasarkan penilaian kinerja, hanya 5%-10% dari 40 anggota DPRD Madina yang layak menjadi anggota DPRD dan layak untuk dipilih lagi pada Pemilu 9 April 2014 hanya berkisar 2-5 orang, tanpa kecuali partai berazaskan apapun.
“Pada umumnya, anggota DPRD Madina bermental proyek, pelesiran dengan dalih study banding atau kunker sehingga sering keluar Madina, dapat uang saku, uang hotel dan bantuan perusahaan, hasilnya nihil alias nggak ada aplikasinya setelah pulang. Masak untuk menjadwalkan pembahasan perhitungan APBD saja nggak bisa,” katanya.
Dia mengimbau masyarakat, agar jangan lagi memilih anggota DPRD Madina yang sekarang yang dinilai bermental korup.
“Saya akan kampanyekan, bahwa anggota DPRD Madina periode 2009-2014 ada yang hitam dan putih,” ujar Ketua Peradi Tabagsel ini.
Anggota DPRD Madina Iskandar Hasibuan yang dikonfirmasi wartawan, Rabu (29/8) mengatakan, tertundanya Banmus menjadwalkan Pembahasan Perhitungan APBD adalah disebabkan antara anggota 7 Fraksi yang ada di DPRD dengan tiga Pimpinan DPRD kurang harmonis, meskipun telah terjadi Islah antara yang memosi Ketua DPRD, sebab komunikasi sesama anggota kemungkinan masih kurang bagus.
“Nggak ada yang lain, setahu saya, antara anggota dan tiga pimpinan kemungkinan komunikasi kurang bagus, tapi saya yakin Badan Musyawarah akan menjadwalkannya sesuai kepentingan masyarakat, nggak ada yang lain kok, anggota DPRD itu ngak boleh main proyek,” ujar Iskandar Hasibuan.
Benarkah gara-gara ada janji pimpinan kepada anggota dewan tanya wartawan, setahu dirinya ia tidak ada janji.
“Karena saya berada di Badan Anggaran, kalau di Banmus saya tidak tau, nggak mungkinlah ada janji-janji, sebab kita semua satu SK-nya, jadi Undang-undang saja yang membedakan antara pimpinan dan anggota jadi tuduhan itu tidak benar,” katanya.
Dia menyarankan agar dikonfirmasi langsung kepada anggota Banmus. “Dan, tolong jangan disamakan semua anggota DPRD itu, sebab masing-masing anggota punya hak dan kewajiban sebagai wakil rakyat.
Jika ada yang melenceng tugasnya atau yang lalai itulah tugas pimpinan dan Badan Kehormatan untuk menegurnya,” katanya.(MedanBisnis)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar