INFO TABAGSEL.com-Panyabungan. Anggota DPRD Kabupaten Mandailing Natal (Madina) Iskandar Hasibuan mengharapkan kepada Bupati Mandailing Natal HM Hidayat Batubara dan Wakil Bupati Madina Drs H Dahlan Hasan Nasution untuk segera melakukan evaluasi dan mengambil tindakan tegas kepada Seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah ( SKPD ) yang tidak dapat mencapai target pendapatan asli daerah (PAD) hingga Bulan Juni 2012.
Karena berdasarkan
data diperoleh dari Dinas Pengelolaan Keuangan Aset Daerah Kabupaten
Madina dari target Rp 45 miliar, baru terealisasi Rp 12,541 miliar atau
27, 87 %.
Hal ini disebabkan dari 14 SKPD yang memiliki target PAD, masih ada yang realisasinya minim, sehingga perlu mendapat perhatian khusus dari Bupati/Wakil dan Sekdakab Madina.
Hal itu disampaikan Iskandar Hasibuan kepada sejumlah wartawan, Jumat ( 3/8) di ruang kerja Fraksi Perjuangan Reformasi DPRD Madina menjawab pertanyaan sekitar kinerja SKPD Madina di Tahun 2011-2012.
Menurut Iskandar Hasibuan, masih minimnya di peroleh SKPD terkait dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD) hingga Juli 2012 disebabkan Pimpinan SKPD yang bersangkutan tidak mengerti dengan kinerjanya.
Sehingga staf yang ditugasi untuk masalah PAD di instansi itu tidak berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Maka sangat wajar sekali Bupati Madina dan Sekdakab Madina harus bertindak secara tegas guna untuk meningkatkan PAD.
“Selaku anggota Badan Anggaran DPRD Madina saya mengharapkan kepada Bupati dan Sekdakab Madina untuk tidak ada keraguan dalam memberikan tindakan kepada SKPD yang PAD nya tidak tercapai sesuai dengan target setiap bulannya,” ujar Iskandar Hasibuan.
Anggota Komisi 3 DPRD Madina H Binsar Nasution yang ditanya wartawan, Kamis (2/8) di ruang Fraksi Perjuangan Reformasi, mengatakan, tidak tercapainya Pendapatan Asli Daerah ( PAD ) di setiap SKPD di jajaran Pemkab Madina disebabkan pemerintah tidak mempunyai keberanian dalam menegakkan peraturan yang ada.
Misalnya masalah IMB terlihat pemerintah dalam menegakkan Perda tidak berani. “Pemerintah tidak pernah berani dalam menegakkan peraturan yang ada, makanya PAD tidak tercapai disebabkan tidak adanya keberanian pemerintah dalam menegakkan Perda,” ujar H.Binsar Nasution dengan tegas.(MedanBisnisi)
Hal ini disebabkan dari 14 SKPD yang memiliki target PAD, masih ada yang realisasinya minim, sehingga perlu mendapat perhatian khusus dari Bupati/Wakil dan Sekdakab Madina.
Hal itu disampaikan Iskandar Hasibuan kepada sejumlah wartawan, Jumat ( 3/8) di ruang kerja Fraksi Perjuangan Reformasi DPRD Madina menjawab pertanyaan sekitar kinerja SKPD Madina di Tahun 2011-2012.
Menurut Iskandar Hasibuan, masih minimnya di peroleh SKPD terkait dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD) hingga Juli 2012 disebabkan Pimpinan SKPD yang bersangkutan tidak mengerti dengan kinerjanya.
Sehingga staf yang ditugasi untuk masalah PAD di instansi itu tidak berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Maka sangat wajar sekali Bupati Madina dan Sekdakab Madina harus bertindak secara tegas guna untuk meningkatkan PAD.
“Selaku anggota Badan Anggaran DPRD Madina saya mengharapkan kepada Bupati dan Sekdakab Madina untuk tidak ada keraguan dalam memberikan tindakan kepada SKPD yang PAD nya tidak tercapai sesuai dengan target setiap bulannya,” ujar Iskandar Hasibuan.
Anggota Komisi 3 DPRD Madina H Binsar Nasution yang ditanya wartawan, Kamis (2/8) di ruang Fraksi Perjuangan Reformasi, mengatakan, tidak tercapainya Pendapatan Asli Daerah ( PAD ) di setiap SKPD di jajaran Pemkab Madina disebabkan pemerintah tidak mempunyai keberanian dalam menegakkan peraturan yang ada.
Misalnya masalah IMB terlihat pemerintah dalam menegakkan Perda tidak berani. “Pemerintah tidak pernah berani dalam menegakkan peraturan yang ada, makanya PAD tidak tercapai disebabkan tidak adanya keberanian pemerintah dalam menegakkan Perda,” ujar H.Binsar Nasution dengan tegas.(MedanBisnisi)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar