“APBD yang sudah dibahas dan disepakati Pemprov Sumut dan DPRD Sumut sesuai anjuran Mendagri sudah dibawa Kepala Biro Keuangan Provinsi Sumut ke Jakarta dan diserahkan ke Mendagri. Mudah-mudahan segera disetujui Mendagri untuk bisa dicairkan segera,” katanya di Medan, Selasa [25/02],
Dia menyebutkan, kalau nantinya sudah “turun” dari Mendagri, maka semua tunggakan Pemerintah Provinsi Sumut termasuk pembayaran dana bagi hasil (DBH) dan Bantuan Daerah Bawahan (BDB) bisa dibayarkan.
Sekda membantah adanya pemotongan anggaran di sejumlah SKPD Provinsi Sumut terkait untuk keperluan Pemprov Sumut membayar DBH dan BDB kepada sejumlah kabupaten/kota di Sumut.
“Bukan pemotongan anggaran, tapi mengefisiensikan anggaran sesuai dengan petunjuk dari Mendagri. Untuk itulah, sebagian anggaran SKPD itu dialihkan ke yang lebih penting, seperti pembayaran DBH, BDB dan tunggakan lain,” katanya.
Sekda menolak menyebutkan pengurangan anggaran atau jumlah tunggakan yang harus dibayarkan Pemprov Sumut. “Lihat saja nanti kalau sudah disetujui,”katanya.
Dia mengatakan, rekomendasi Mendagri atas APBD itu harus dilakukan karena merupakan komitmen bersama antara Pemprov Sumut dan DPR Sumut yang sudah disepakati dan ditandatangani bersama.
Bupati Tapanuli Selatan, Syahrul M Pasaribu menyebutkan, pihaknya berharap tahun ini, Pemprov Sumut membayar semua tunggakan hak Pemkab Tapanuli Selatan yakni Bantuan Keuangan Daerah yang totalnya mencapai Rp35 miliar.
“jumlah itu belum masuk hitungan jatah 2014. Mudah-mudahan Pemprov Sumut melunasinya sesuai dengan janji kalau APBD 2014 Sumut sudah bisa dicairkan,” katanya. (ant )
Tidak ada komentar:
Posting Komentar