Dikatakan, dalam rapat kerja antara Komisi II DPR RI dengan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB), Senin (3/2), menteri sudah berjanji menprioritaskan honorer K2 yang tidak lolos CPNS untuk ikut tes sebagai pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK).
"Kemarin dalam raker Komisi II dengan Menpan sudah ada keputusan, sudah ada prioritas. Ini salah satu solusi yang memberikan afirmasi pada tenaga honorer," kata Hakam Naja saat dikonfirmasi JPNN, Selasa (4/2).
Politikus Partai Amanat Nasional itu berharap masalah honorer K2 tidak lagi menjadi polemik berkepanjangan karena sebenarnya sejak lama sudah ada keputusan bahwa hanya 30 persen honorer K2 yang akan diangkat jadi CPNS
"Jadi sudah diberikan gambaran karena keterbatasan anggaran, itu yang disampaikan pemerintah ke DPR, sehingga yang bisa diangkat hanya 200 ribuan dari 600 ribuan honorer K2," jelasnya.
Diakuinya, DPR juga mendapat desakan untuk mendorong pemerintah mengangkat semua honorer K2 menjadi CPNS secara bertahap. Tapi hal itu menurutnya sulit terwujud karena masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono-Boediono juga akan segera berakhir.
"Cuma yang sulit kan periode pemerintah segera berakhir, sehingga tak bisa berikan jaminan apapun," ujar Hakam.
Dia juga meminta honorer K2 memahami bahwa dalam perekrutan CPNS sudah ada aturan yang mengharuskan adanya kompetensi, baik guru, penyuluh, hingga tenaga kesehatan.
"Ini kan diseleksi, tentu ada yang lolos ada yang tidak. Nah yang tidak lolos prioritas ikut tes PPPK tadi. Jadi cukup ada gambaran," tandasnya.(jpnn)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar