Kepala Ombudsman Perwakilan Sumatera Utara (Sumut) Abyadi Siregar mengatakan, pihaknya akan meminta klarifikasi Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumut terkait hal itu. Ombudsman juga siap menerima laporan masyarakat yang merasa dirugikan dalam seleksi penerimaan CPNS.
“Sepertinya ada peluang bermain juga. Kenapa yang sudah lulus passing grade itu belum dipastikan lulus. Kami menuntut ada transparansi dalam pengumuman CPNS ini. Pemkab Deliserdang saja sudah mengumumkan, kenapa yang lain belum. Perbedaan waktu pengumuman ini mengindikasikan ada yang tidak beres,” kata Abyadi di Medan, Kamis (26/12).
Dia menegaskan, jika passing grade merupakan satu indikator sebelum seseorang dinyatakan lulus, pemerintah harus membuka nilai semua peserta yang memenuhi passing grade pada satu formasi yang diperebutkan. Jika hal itu tidak dilakukan, masyarakat tidak akan mengetahui peserta yang sebenarnya meraih nilai ujian paling tinggi. “Kalau yang dipakai subjektivitas kepala daerah, sama saja penerimaan CPNS ini dimainkan. Kami akan klarifikasi dulu ke Pemprov Sumut. Kalau ada yang mengadu, kami akan tindak lanjuti. Itu pasti,” ujarnya.
Wakil Ketua DPRD Sumut Chaidir Ritonga juga mempertanyakan sikap Pemprov Sumut yang belum memberikan keterangan resmi mengenai belum diumumkannya hasil kelulusan CPNS 2013 untuk jajaran Pemprov Sumut dan beberapa kabupaten/ kota lain. Dia juga menilai, jika sistem penerimaan CPNS 2013 menggunakan passing grade tetapi kepala daerah bisa mengintervensi hasil kelulusan, itu sama saja bohong.
Kalau memang pemerintah ingin betul-betul melakukan penerimaan CPNS secara bersih, seharusnya jangan ada lagi campur tangan orang lain di dalamnya. “Penerimaan CPNS selalu ada masalah klasik. Memulainya seperti lingkaran setan. Saya mendengar banyak laporan tentang penerimaan CPNS. Ini menjadi jawaban juga, kenapa reformasi birokrasi gagal. Sebab, penerimaan CPNS tidak transparan, kompeten, kredibel, dan sarat dengan permainan,” tuturnya.
Disinggung terkait adanya informasi dari beberapa masyarakat mengenai pengumuman CPNS yang dinilai rancu kali ini karena pada tahap passing grade lulus tetapi tidak mengetahui dengan pasti apakah lulus di formasi yang dia tuju, menurut Chaidir itu berbahaya.
Dia menilai, saat belum semua pemerintah daerah di Sumut mengumumkan hasil CPNS yang dijanjikan Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi digelar serentak pada 24 Desember lalu, maka ada aspek lain yang berperan dalam penerimaan CPNS. “Karena banyak sekali pihak berkepentingan dengan penerimaan CPNS itu, maka pengumuman yang dijadwalkan pada 24 Desember mundur,” ujarnya.
Sementara itu, BKD Pemprov Sumut belum memberikan jawaban rinci seputar sistem penerimaan CPNS. Namun, menurut Kepala Bidang Pembinaan dan Pengadaan BKD Pemprov Sumut Kaiman Turnip, sistem passing gradebukan penentu kelulusan seorang CPNS. Kaiman pun menyarankan, wartawan menemuinya hari ini agar informasi yang disampaikan kepada masyarakat tidak menjadi rancu
Tidak ada komentar:
Posting Komentar