INFO PALUTA.com-Wakil Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Eko Prasojo mengaku tidak puas dengan hasil verifikasi/validasi (verval) honorer kategori satu (K1). Pasalnya, dalam proses pengecekan data tersebut tidak dilakukan detail dan hanya mengambil dari Badan Kepegawaian Daerah (BKD) saja.
"Memang pengambilan data honorer K1 banyak kekurangannya. Wajar saja angkanya membludak dan banyak diprotes masyarakat," kata Eko yang dihubungi, Senin (7/5).
Metode verval yang dilakukan tim tersebut, lanjutnya, memicu terjadinya permainan di tingkat daerah. Salah satu contohnya adalah, memasukkan nama-nama honorer siluman di dalam daftar. Sedangkan honorer sah, justru namanya diganti.
"Ini jadi celah bagi pejabat daerah untuk memainkan datanya. Dan sudah terbukti kan dengan banyak laporan pengaduan yang masuk ke Kemenpan&RB," ujarnya.
Seharusnya, kata guru besar Universitas Indonesia ini, tim verval melakukan pengecekan satu persatu ke honorer bersangkutan. Meski waktunya lama namun paling tidak datanya bisa lebih baik ketimbang hanya diambil dari BKD saja.
"Memang tim verval juga melakukan pengecekan langsung ke honorernya, tapi itu hanya sebatas yang ada laporannya bermasalah. Sedangkan yang tidak ada laporannya tidak dijamah. Nanti setelah uji publik baru ketahuan kalau rata-rata daerah memang menyimpan honorer siluman. Makanya untuk honorer K2, akan diusahakan agar vervalnya bisa lebih baik dari metode verval K1," tandasnya. (jpnn)
Berita terkait :
PEMERINTAH TERIMA RIBUAN LAPORAN HONORER SILUMAN
Tidak ada komentar:
Posting Komentar