SUKABUMI, KOMPAS.com - Keberadaan guru honorer di SMK seringkali tak terhindarkan karena adanya kebutuhan guru dengan keahlian khusus. Namun, anehnya, dalam penempatan guru tetap atau PNS oleh pemerintah daerah seringkali mengabaikan keberadaan guru honorer yang dibutuhkan sekolah.
Ada guru honorer yang sudah lama dan memenuhi syarat
serta punya sertifikat internasional, tidak diangkat. Tetapi tiba-tiba
sekolah diberi guru PNS yang tidak cocok dengan kebutuhan sekolah.
-- Ade Santana
Di sekolah yang basis keahliannya pelayaran/kelauatan justru mendapatkan tambahan guru PNS yang tidak sesuai dengan program keahlian yang ada. Apalagi guru yang dibutuhkan mesti memiliki sertifikat internasional di bidang pelayaran maupun permesinan kapal.
"Ada guru honorer yang sudah lama dan memenuhi syarat serta punya sertifikat internasional, tidak diangkat. Tetapi tiba-tiba sekolah diberi guru PNS yang tidak cocok dengan kebutuhan sekolah," kata Ade.
Anggun Gusnawan, salah satu guru honorer yang sudah mengajar sejak tahun 2004 sebagai guru bahasa Jepang dan bagian pembinaan kesiswaan ini sebenarnya memenuhi syarat, baik dari segi pendidikan, memiliki sertifikat internasional sebagai guru di bidang pelayaran/kelautan, serta memiliki pengalaman kerja di kapal perikanan di Jepang.
"Saya alumni sekolah ini dan dulu yang awal ikut program kerja di kapal Jepang. Saya merasa terpanggil jadi guru di sekolah saya karena ingin para siswa memiliki kesiapan fisik dan mental jika bekerja di Jepang seperti saya dulu," kata Anggun.
Menurut Anggun, beberapa kali dirinya ikut tes guru PNS selalu gagal. "Entahlah, mungkin belum nasib. Tetapi anehnya, guru PNS baru yang dikirim ke sekolah tidak sesuai dengan profil guru yang diminta sekolah," ujar Anggun. Ade mengatakan dirinya sudah menyampaikan kebutuhan guru yang dimaui sekolah kepada Badan Kepegawaian Daerah.
"Tapi yang dikirim, bukan guru yang paham soal kelautan secara lapangan. Guru-guru yang cuma tahu teori yang dikirim. Saya sudah perjuangkan supaya guru honorer di sekolah yang sudah memenuhi syarat untuk diangkat jadi guru pns, tetapi pemda tidak mau," kata Ade.
Sekolah pun terpaksa mempekerjakan sekitar 20 guru honorer, utamanya praktisi dari kelautan Institut Pertanian Bogor (IPB), yang bekerja di stastiun penelitian IPB di sekitar Palabuhan Ratu.
"Untuk mengajar keahlian memang tidak perlu diragukan. Tetapi menjadi guru kan di samping menguasai bidang studinya, juga mesti memiliki kemampuan pedagogik atau mengajar dan mendidik siswa dengan baik," ujar Ade.
