Paket pekerjaan itu dominan dilaksanakan untuk sektor infrastruktur jalan dan bangunan, diantaranya rehabilitasi gedung sekolah SMU Negeri 1 Gunungtua kecamatan padang bolak senilai Rp 4.010.000.000.
Demikian diutarakan Ketua Jaringa Keadilan Nusantara (JKN) Syawal Harahap kepada wartawan, di Medan, Selasa (26/8/2014). ” 74 paket pekerjaan yang laksanakan Pemkab Paluta banyak terindikasi korupsi,” ucap Syawal Harahap.
Menurutnya, dari jumlah paket dan anggran ratusan miliar itu, hanya sebagian kecil untuk pendidikan dan kesehatan. “Pendidikan dan kesehatan alokasi anggarannya sangat minim dari total BDB yang didapat Pemkab Paluta,” terang alumni IAIN Sumut ini.
Diuraikannya, alokasi anggaran yang diperuntukan untuk pendidikan seperti beasiswa bagi siswa SD/MI, SMP/MTs, SMA/SMK miskin senilai Rp 250.000.000, bantuan kesejahteraan guru Rp 1.468.206.000, peningkatan mutu pengajaran SD dengan metode E-Lerning, multimedia dan peraga senilai Rp 2.000.000.000.
Kemudian, peningkatan mutu pengajaran SMP dengan metode laboratorium, TIK dan multimedia senilai Rp 2.000.000.000, peningkatan mutu pengajaran SMK dengan metode multimedia, TIK dan penunjang Rp 1.200.000.000, peningkatan mutu pengajaran SMA dengan metode E-Lerning dan sains senilai Rp 1.200.000.000, dan pengadaan alat peraga dan bermain pembangunan karakter anak pada tingkat TK dan PAUD senilai Rp 800.000.000.
“Dari anggaran BDB Rp 169,8 miliar ini, pendidikan hanya sebanyak itu alokasinya,” terang Syawal.
Selanjutnya, kata Syawal, adalah kesehatan yaitu, pengadaan alat kesehatan dan kedokteran pada dinas kesehatan Pemkab Paluta senilai Rp 15 miliar, pembangunan instalasi rehabilitasi medik RSUD Gunungtua senilai Rp 750 juta.
Pembangunan gedung perbekalan di RSUD Gunungtua senilai Rp 450 juta, pembangunan tempat ibadah/masjid di RSUD Gunungtua Rp 450 juta, pembangunan poliklinik di RSUD Gunungtua Rp 1.950.000.000, pematangan lahan dan pemagaran RSUD Gunungtua Rp 850 juta, pembangunan instalasi IPSRS di RSUD Gunungtua Rp 550 juta.
“Untuk kesehatan hanya ini, cenderung kegiatan pada fisik, tidak ada pengadaan obat-obatan gratis untuk masyarakat. Pekerjaan fisik lebih diutamakan karena peluang korupsi lebih besar dengan melakukan mark up dan mark down anggaran terindikasi untuk menutupi fee 7%,” tegas Syawal Harahap.
Yang paling mencolok, cetus aktivis PMII ini, adalah paket pekerjaan lanjutan pembangunan sarana dan prasaran infrastruktur perkantoran Pemkab Paluta senilai Rp 26.100.000.000.
“Proyek ini yang sangat dicurigai ada korupsinya. Kalau proyek lanjutan sebesar ini, bagaiman awalnya,” seru Syawal.
Masih kata Syawal, ada juga paket yang dicurigai sebagai lahan korupsi, yaitu pembangunan gedung serba guna senilai Rp 8,5 miliar. Peningkatan jalan jurusan hatiran-pulau liman kecamatan dolok sigompulan senilai Rp 7,5 miliar.
Peningkatan jalan jurusan simpang purba-sungai durian kecamatan padang bolak senilai Rp 5,5 miliar. Peningkatan jalan jurusan siancimun-batang pane III kecamatan senilai Rp 11.620.000.000. Peningkatan jalan jurusan simp baragas-langkimat kecamatan simangambat Rp 20 miliar.
“Masih banyak lagi paket proyek fisik yang besar maupun yang PL (penunjukan langsung) di bawa Rp 200 juta, kita duga menjadi ajang korupsi Bupati Paluta Bahrum Harahap yang setiap akhir pekan nongkrong di Garuda Plaza Hotel (GPH) Medan,” sebut Syawal Harahap.
Syawal berharap, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyertakan segera dugaan korupsi BDB Paluta dalam penyidikan kasus dugaan korupsi BDB Pemprovsu. “Kita harapkan demikian,” seru Syawal.(dinamikarakyat.com)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar