Presiden: Demokrasi Indonesia Berkembang Karena Adanya Jaminan Konstitusi

INFO TABAGSEL.com-Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menyampaikan pujiannya atas pengembangan demokrasi di negara-negara ASEAN, yang secara bertahap telah tumbuh tanpa menimbulkan gejolak kekerasan dan keamanan, atau memberikan dampak ekonomi yang negatif.

Saat memberikan sambutan pada pembukaan Bali Democracy Forum (BDF) VI, di Nusa Dua, Bali, Kamis (7/11) pagi, Presiden SBY mengemukakan, lebih dari satu dekade lalu , ASEAN memulai perjalanannya menuju suatu komunitas, tidak hanya komunitas dalam arti ekonomi dan sosial budaya , tetapi juga keamanan dalam arti keamanan politik.

“Kami bercita-cita untuk sebuah komunitas yang mencakup pengembangan demokrasi , hak asasi manusia dan pemerintahan yang baik sebagai salah satu tujuan dari tujuan bersama tersebut,” kata Presiden SBY.

Menurut Presiden SBY, proses ke arah itu, telah dan akan terus berlangsung secara bertahap. Namun yang pasti, tidak ada keraguan akan adanya kemajuan yang telah dicapai. “Arsitektur demokrasi di wilayah kami telah berkembang - berubah - bahkan dengan cara yang paling mendasar. Dan , proses tersebut terjadi tanpa gejolak kekerasan dan keamanan dan dampak ekonomi . Sebaliknya , secara keseluruhan , transformasi telah berkembang secara damai ,” ungkap SBY.

Presiden mengajak peserta BDF VI untuk membandingkan dengan apa yang terjadi di belahan dunia lain, dimana kegagalan untuk mengatasi tuntutan demokrasi sering kali bereskalasi dan melebar , yang menimbulkan ketegangan pada geo politik dan keamanan global.

“Kawasan Asia Pasifik, termasuk Asia Tenggara, telah menjadi bukti adanya hubungan antara demokrasi dan pembangunan, serta antara demokrasi dengan perdamaian dan stabilitas,” papar Presiden SBY.

Pelajaran Demokrasi

Dalam acara yang dihadiri oleh Sultan Hassanal Bolkiah dari Brunei Darussalam dan Perdana Menteri Timor Leste, Xanana Gusmao itu, Presiden SBY menilai, tema BDF VI tahun 2013 "“Consolidating Democracy in a Pluralistic Society” mencerminkan tantangan yang selama ini dihadapi Indonesia.

Sebagai sebuah bangsa yang majemuk, Indonesia merupakan pencerminan kemajemukan kawasan Asia Pasifik.  Selama berabad-abad, kata Presiden, beragam peradaban, suku, agama dan budaya telah tumbuh subur di negeri ini.

Saat ini, penduduk Indonesia sekitar 250 juta jiwa, terdiri atas lebih dari 300 kelompok etnik, dan sekitar 700 bahasa, memeluk berbagai agama, dan tersebar di lebih 17 ribu pulau. Namun Presiden menegaskan, secara turun-temurun Indonesia hidup berdampingan dengan semboyan “Bhinneka Tunggal Ika - Bersatu dalam Keberagaman.

Presiden menegaskan bangsa Indonesia telah bekerja sangat keras dalam membangun negara demokratik yang terbuka dalam masyarakat yang majemuk. Namun begitu, katanya, Indonesia terus mambangun demokrasi di dalam masyarakat.

Kepada peserta BDF VI Tahun 2013 Presiden kemudian membagi pengalaman dalam membangun demokrasi.

Pertama, segenap warga harus memiliki jaminan hak konstitusi, mencakup kebebasan beragama, berekspresi, kesamaan di depan hukum, menolak diskriminasi, perlindungan bagi kaum minoritas, dan perlindungan hukum. "Kami juga menjunjung tinggi HAM, kebebasan pers dan peran serta masyarakat sipil," kata Presiden.

Kedua, tegakkan supremasi hukum, hormati hak-hak dasar rakyat, termasuk bagi kaum minoritas. "Kami menjamin bahwa rasa hormat dan persamaan hak di depan hukum sebagai bagian tak terpisahkan dari gaya hidup kami," kata Presiden.

Ketiga, libatkan masyarakat untuk berperan serta dalam proses pembuatan keputusan yang menyangkut kehidupan mereka. Tanaman rasa ikut memiliki pada masyarakat terhadap hasil-hasil kebijakan. Presiden memberi contoh penerapan desentralisasi sistem pemerintahan. "Pendekatan itu kami jalankan.Dalam mengakhiri pemberontakan separatis di Provinsi Aceh yang telah berlangsung selama tiga dasa warsa. Demikian juga dalam upaya menciptakan kesejahteraan di Provinsi Papua dan Papua Barat."

Keempat, tingkatkan rasa saling memahami, toleransi dan daya rekat sosial dengan menjalin hubungan antar kelompok. Dalam menyelesaikan pertikaian, kata Presiden, kedepankan upaya dialog di antara kelompok yang berbeda agama, etnis dan sosial ekonomi. Sistem multi partai di Indonesia, kata Presiden SBY, memberikan suatu tantangan sekaligus peluan dalam membangun demokrasi.

"Saya yakin bahwa kami banyak diuntungkan dengan adanya dialog dan debat diantara partai politik. Kami terus belajar menegakkan demokrasi multi partai dalam menentukan dan mengasah kepentingan nasional kami. Sistem multi partai telah memungkinkan kami untuk menjadikan kepentingan dan pemikiran yang beragam menjadi peran serta politik yang positif," kata Presiden.