INFO TABAGSEL.com-Pejabat daerah yang menangani proses pengangkatan tenaga honor, khususnya guru, menjadi calon pegawai negeri sipil (CPNS) baik dari kategori 1 (K-1) dan atau K-2 diingatkan untuk berlaku adil dan tidak menjalankan tugasnya secara sewenang-wenang.
"Jangan sekali-kali melakukan penyimpangan sehingga merugikan tenaga honor karena mereka telah melaksanakan tugas bertahun-tahun tanpa kenal lelah walaupun penghasilan yang terimanya setiap bulan sangat memprihatinkan," kata Sekretaris Dewan Kehormatan Guru Indonesia (DKGI-PGRI) Sumatera Utara usai menghadiri pertemuan 600-an guru honor Kota Medan di Hotel Madani, Medan, Sabtu (16/3).
Pertemuan ini diprakarsai pengurus PGRI Kota Medan untuk koordinasi sekaligus sosialisasi kode etik guru Indonesia kepada guru honor. Turut hadir Kadisdiksu, Kadisdik Kota Medan, Ketua PB-PGRI Pusat dan anggota Komite Pendidikan DPD RI, Prof Hj Damayanti Lubis.
Mahdi Ibrahim menyampaikan harapannya itu berdasarkan hasil pantauan dan laporan dari guru honor itu sendiri, termasuk yang terungkap dalam pertemuan tersebut. Untuk itu, dia berkata, "Kami minta masyarakat melakukan pengawasan. Demikian juga LSM dan unsur lainnya seperti DPD RI, DPRD, dewan pendidikan, PGRI dan DKGI."
Disebutkan, pengawasan bukan saja terhadap pejabat pengelola kepegawaian di tingkat pusat, provinsi maupun kabupaten/kota, tetapi juga lebih penting terhadap pimpinan unit kerja, unit pelaksana teknis daerah (UPTD), kepala unit pelaksana teknis (KUPT), yayasan penyelenggara pendidikan dan kepala sekolah.
Pengawasan itu agar mereka tidak memberhentikan atau memecat tenaga honor yang telah lama mengabdi tanpa bukti pelanggaran disiplin yang prinsipil, termasuk pelanggaran kode etik profesi guru.
Dia mengharapkan pemerintah mempunyai beban tanggung jawab untuk menyelesaikan pengangkatan seluruh tenaga honor sampai 2014 baik K-1 maupun K-2.
Di sisi lain, dia juga mengingatkan para tenaga honor yang data dasar (database) mereka sudah final agar senantiasa melakukan pemantauan melalui perangkat teknologi informasi, karena bisa dilihat secara online, agar tidak ada upaya penghapusan data oleh pihak yang tidak bertanggungjawab.
Prioritaskan Kesejahteraan
Terhadap keluhan tenaga honor tentang penghasilan yang masih di bawah rata-rata upah minimum regional (UMR) daerah dan beban hidup harian yang kian berat, Mahdi Ibrahim yang juga Sekretaris Dewan Pendidikan Provinsi Sumatera Utara (DPPSU) mendesak pemprov dan pemkab/pemko memprioritaskan kesejahteraan guru honor, termasuk guru non-PNS lainnya yang bertugas di sekolah umum, agama dan swasta.
Hal ini agar ada keadilan dan keseimbangan antara kewajiban dan hak. "Ini menjadi lebih penting ketika kita menilai kinerja pendidikan dan capaian mutu pendidikan di Sumut semakin tidak menggembirakan," tuturnya.
Melihat fenomena menurunnya capaian mutu pendidikan akhir-akhir ini, menurutnya, kita menaruh perhatian dan harapan kepada pasangan gubernur terpilih terhadap perubahan dan penguatan visi dan arah pembangunan pendidikan lima tahun ke depan.
Persoalan yang dirasakan perlu mendapat perhatian antara lain peningkatan mutu pada semua jenjang, pemerataan akses, kualitas manajemen dan tata kelola, serta pembangunan karakter.
"Untuk itu diperlukan koordinasi yang efektif antar daerah dan antar instansi terkait serta berangkat dari perencanaan yang visioner, terarah dan terukur," tutupnya.
(Analisa)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar