Meski berlangsung hingga sore ini, Kongres Luar Biasa PSSI yang dilgelar di Hotel Borobudur Jakarta tidak berjalan mulus.
Pada Minggu (17/3) pagi arena Kongres diributkan oleh sejumlah orang yang mewakili barisan 18 pengurus PSSI daerah yang menuntut hak sebagai peserta kongres.
Mereka merasa berstatus sebagai pemegang hak suara resmi karena telah diangkat secara resmi selaku pengurus daerah, bahkan sebagian dilantik langsung oleh Ketua PSSI, Djohar Arifin.
Djohar tak muncul menemui para pemrotes seperti tuntutan mereka namun insiden tidak menggagalkan jalannya KLB.
Insiden berikutnya beberapa jam setelah Kongres membahas dua isu, yakni penyatuan Liga ganda serta revisi anggaran dasar (statuta) PSSI.
Enam anggota Komisi eksekutif (Exco) PSSI memilih keluar sidang (walk out) meski KLB masih berlangsung.
Para anggota, Farid rahman, Sihar Sitorus, Tuty Dau, Mawardi Nurdin, Bob Hippy dan Widodo Santoso, memprotes pembahasan satu agenda tambahan yang menurut mereka tak pernah disepakati sebelumnya.
Agenda tersebut, menyangkut penentuan lokasi Kongres (biasa) PSSI berikutnya, dianggap menyalahi amanat FIFA.
'Bubarkan'
"Bukannya WO, (tapi) kami menganggap agenda MOU FIFA sudah selesai," tulis Farid dalam pesannya menjawab pertanyaan Dewi Safitri dari BBC.
Meski memutuskan keluar, lanjut Farid, keenam anggota Exco 'akan kembali jika Kongres membahas pengembalian empat Exco terhukum'.
Pengembalian para anggota yang semula diberhentikan ini, La Nyala Mattalitti, Toni Apriliani, Roberto Row, dan Erwin Budiawan, menjadi salah satu syarat yang dibuat FIFA dalam rangka mencari satu kepengurusan PSSI dengan emlebur dua kubu yang berseteru.
Namun La Nyala dan kawan-kawan sejak turunnya rekomendasi FIFA bulan lalu telah mulai berkantor kembali di PSSI dan bahkan mengusulkan pemecatan Sekjen Halim Machfud. Halim, juga pelatih Timnas Nil Maizar, kemudian dipecat.
"Kelihatannya lebih baik kepengurusan sekarang dibubarkan saja, dari kedua kubu baru dibentuk yang baru dan bebas dari pengaruh semua pihak"
FX Rudyatmo
Langkah enam anggota, dari seluruhnya 11 orang, Exco mengancam keabsahan hasil Kongres. Menurut anggaran dasar organisasi, kongres tak dapat disahkan tanpa kehadiran setengah ditambah satu anggota Exco.
Muncul rumor, keenam anggota akan dipecat dalam KLB ini, meski Ketua PSSI belum mengumumkan hal tersebut.
Namun keributan demi keributan ini dianggap makin membingungkan publik dan sangat merugikan kemajuan sepak bola Indoensia.
"Kelihatannya lebih baik kepengurusan sekarang dibubarkan saja, dari kedua kubu baru dibentuk yang baru dan bebas dari pengaruh semua pihak," kata FX Rudyatmo prihatin.
Rudy yang sebelumnya menjadi pengurus PSSI Solo adalah anggota Tim Normalisasi PSSI yang dua tahun lalu dibentuk. Upaya Tim yang diketuai Jendral Purnawirawan Agum Gumelar itu hingga kini belum berujung keberhasilan dan PSSI masih terus dihantui konflik.
Berlarutnya persoalan yang dihadapi PSSI ini masih mungkin akan membuat FIFA menjatuhkan sanksi larangan tanding.
Tetapi mungkin karena seperti publik, pemerintah juga sudah tak sabar melihat kacaunya konflik ini. Menpora Roy Suryo dalam sebuah wawancara dengan BBC bulan lalu menyebut kemungkinan buruk tersebut bukan berarti kiamat.
"Negara-negara yang sudah mengikuti ban itu belum tentu lebih jelek, malah bisa jadi akan menjadi negara yang ... kayak misalnya Yunani, Irak dan Brunei itu malah jadi negara yang maju prestasinya dalam sepakbola," kata Roy.
Mereka merasa berstatus sebagai pemegang hak suara resmi karena telah diangkat secara resmi selaku pengurus daerah, bahkan sebagian dilantik langsung oleh Ketua PSSI, Djohar Arifin.
Djohar tak muncul menemui para pemrotes seperti tuntutan mereka namun insiden tidak menggagalkan jalannya KLB.
Insiden berikutnya beberapa jam setelah Kongres membahas dua isu, yakni penyatuan Liga ganda serta revisi anggaran dasar (statuta) PSSI.
Enam anggota Komisi eksekutif (Exco) PSSI memilih keluar sidang (walk out) meski KLB masih berlangsung.
Para anggota, Farid rahman, Sihar Sitorus, Tuty Dau, Mawardi Nurdin, Bob Hippy dan Widodo Santoso, memprotes pembahasan satu agenda tambahan yang menurut mereka tak pernah disepakati sebelumnya.
Agenda tersebut, menyangkut penentuan lokasi Kongres (biasa) PSSI berikutnya, dianggap menyalahi amanat FIFA.
'Bubarkan'
"Bukannya WO, (tapi) kami menganggap agenda MOU FIFA sudah selesai," tulis Farid dalam pesannya menjawab pertanyaan Dewi Safitri dari BBC.
Meski memutuskan keluar, lanjut Farid, keenam anggota Exco 'akan kembali jika Kongres membahas pengembalian empat Exco terhukum'.
Pengembalian para anggota yang semula diberhentikan ini, La Nyala Mattalitti, Toni Apriliani, Roberto Row, dan Erwin Budiawan, menjadi salah satu syarat yang dibuat FIFA dalam rangka mencari satu kepengurusan PSSI dengan emlebur dua kubu yang berseteru.
Namun La Nyala dan kawan-kawan sejak turunnya rekomendasi FIFA bulan lalu telah mulai berkantor kembali di PSSI dan bahkan mengusulkan pemecatan Sekjen Halim Machfud. Halim, juga pelatih Timnas Nil Maizar, kemudian dipecat.
"Kelihatannya lebih baik kepengurusan sekarang dibubarkan saja, dari kedua kubu baru dibentuk yang baru dan bebas dari pengaruh semua pihak"
FX Rudyatmo
Langkah enam anggota, dari seluruhnya 11 orang, Exco mengancam keabsahan hasil Kongres. Menurut anggaran dasar organisasi, kongres tak dapat disahkan tanpa kehadiran setengah ditambah satu anggota Exco.
Muncul rumor, keenam anggota akan dipecat dalam KLB ini, meski Ketua PSSI belum mengumumkan hal tersebut.
Namun keributan demi keributan ini dianggap makin membingungkan publik dan sangat merugikan kemajuan sepak bola Indoensia.
"Kelihatannya lebih baik kepengurusan sekarang dibubarkan saja, dari kedua kubu baru dibentuk yang baru dan bebas dari pengaruh semua pihak," kata FX Rudyatmo prihatin.
Rudy yang sebelumnya menjadi pengurus PSSI Solo adalah anggota Tim Normalisasi PSSI yang dua tahun lalu dibentuk. Upaya Tim yang diketuai Jendral Purnawirawan Agum Gumelar itu hingga kini belum berujung keberhasilan dan PSSI masih terus dihantui konflik.
Berlarutnya persoalan yang dihadapi PSSI ini masih mungkin akan membuat FIFA menjatuhkan sanksi larangan tanding.
Tetapi mungkin karena seperti publik, pemerintah juga sudah tak sabar melihat kacaunya konflik ini. Menpora Roy Suryo dalam sebuah wawancara dengan BBC bulan lalu menyebut kemungkinan buruk tersebut bukan berarti kiamat.
"Negara-negara yang sudah mengikuti ban itu belum tentu lebih jelek, malah bisa jadi akan menjadi negara yang ... kayak misalnya Yunani, Irak dan Brunei itu malah jadi negara yang maju prestasinya dalam sepakbola," kata Roy.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar