Mesir capai kesepakatan menentang kekerasan

Para tokoh memberikan keterangan pers usai pertemuan yang digelar Al-Azhar di Kairo

INFO TABAGSEL.com-Kelompok-kelompok politik di Mesir sudah menandatangani kesepakatan yang mengecam kekerasan sebagai upaya untuk mengakhiri bentrokan di jalanan.

Dokumen yang juga menyerukan dialog nasional itu dicapai setelah pertemuan antara kubu-kubu politik yang berseberangan, pegiat politik, dan para pemimpin gereja.

Pertemuan dikoordinasikan oleh otoritas Islam Sunni tertinggi di Mesir, Al-Azhar, yang amat jarang terlibat dalam kehidupan politik.

"Kami ke luar dari pertemuan ini dengan sejumlah optimisme walau ada tantangan yang sulit di depan," turur Mohamed El Baradei, mantan ketua badan nuklir PBB yang kini memimpim kubu oposisi Barisan Penyelamatan Nasional, NSF, kepada para wartawan pada Kamis (31/01).

Selain El Baradei, tokoh lain yang hadir adalah Ketua Partai Kebebasan dan Keadilan yang didukung Ikhwanul Muslimin, Saad al-Katatni, dan mantan Sekjen Liga Arab, Amr Mussa.

Bagaimanapun belum bisa dipastikan apakah Kesepakatan Al-Azhar ini bisa langsung menghentikan kekerasan di jalan-jalan di beberapa kota.
Menentang Presiden Morsi

Presiden Mohammed Morsi sebelumnya sudah menyerukan dialog nasional namun ditentang oleh pihak oposisi.

Kesediaan pihak oposisi untuk menandatangani Kesepakan Al Azhar ini tampaknya menjadi isyarat dari sikap oposisi yang ingin melemahkan otoritas Presiden Morsi.

Kekerasan yang mewarnai unjuk rasa di Mesir sejak pekan lalu telah menewaskan sedikitnya 60 orang.

Ribuan warga Mesir, Jumat (25/01), Klikturun ke jalanKlikuntuk memperingati maraknya unjuk rasa menentang Presiden Husni Mubarak dua tahun lalu.

Mereka menuduh Presiden Morsi -yang terpilih lewat pemilihan presiden- telah mengkhianati revolusi dengan mengumpulkan kekuasaan di tangan Ikhwanul Muslimin.

Sehari kemudian berlangsung Klikaksi protes lain sehubungan denganKlikvonis pengadilan yang menjatuhkan hukuman mati atas 21 orang yang terlibat dalam kerusuhan sepak bola, Februari 2012.

Pemerintah menetapkan keadaan darurat di tiga kota utama di sekitar Terusan Suez, namun para pengunjuk rasa tidak mengabaikannya.

Sebelum kesepakatan ini, seruan untuk menggelar unjuk rasa massal pada Jumat (01/02) sudah beredar dan masih ditunggu apakah aksi itu akan batal atau tetap berlangsung.