Jakarta (ANTARA News) - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono segera mengambil alih dan menyampaikan penjelasan kepada rakyat mengenai polemik Polri dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Menteri Sekretaris Negara Sudi Silalahi menyampaikan rencana tersebut di Kantor Presiden, Jakarta, Minggu sore, saat menanggapi sejumlah komentar yang berkembang di jejaring sosial dan media yang mempertanyakan peran Presiden untuk menengahi polemik antara Polri dan KPK.
"Presiden akan segera mengambil alih dan menyampaikan penjelasan pada rakyat besok hari Senin 8 Oktober atau paling lambat selasa siang 9 Oktober," kata Mensesneg.
Menurut Sudi, keputusan Presiden untuk segera mengambil alih masalah itu didasari oleh perkembangan di lapangan yang sudah semakin tidak baik dan munculnya pihak-pihak yang memanipulasi polemik itu.
"Presiden sebetulnya mendengar komentar dari kalangan masyatakat agar Presiden segera mengambil alih masalah tersebut namun Presiden terlebih dahulu mengedepankan upaya-upaya yang dilakukan oleh kedua belah pihak sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku atau Nota Kesepahaman yang disepakati bersama untuk menangani masalah secara langsung," katanya.
Ia menekankan bahwa sejak awal ketegangan antara Polri dan KPK muncul, Presiden telah mengikutinya sehingga tidak benar jika ada pendapat bahwa Presiden mendiamkan polemik itu.
"Memang tidak menjadi kewajiban presiden untuk menyampaikan kepada LSM tertentu atau politikus-politikus tertentu apa langkah-langkah yang dilakukan Presiden," katanya seraya menambahkan bahwa Presiden selalu memberikan perhatian pada setiap permasalahan di negara ini.
Mensesneg mengatakan bahwa Presiden sesungguhnya telah mmberikan instruksi kepada Kapolri Jenderal Polisi Timur Pradopo dan polemik tersebut telah mereda.
Akan tetapi, Sudi menilai, beberapa media justru membesar-besarkan masalah itu sehingga muncul tudingan-tudingan yang kurang pantas kepada Presiden sehingga seolah-olah tidak peduli dan tidak mau tahu.
"Presiden tidak mendiamkan, Presiden mengambil langkah-langkah, Presiden menjalankan sistem dan sistem itu berjalan dan sesungguhnya keadaan tidak serunyam yang digembar-gemborkan oleh orang-orang tertentu," kata Mensesneg.
Pada kesempatan itu Sudi juga mengatakan bahwa Presiden Yudhoyono telah mendapatkan laporan jika pertemuan antara Polri dan KPK baru dapat dilakukan pada Senin (8/10). Setelah pertemuan tersebut, lanjut dia, Presiden akan menyampaikan solusi yang perlu ditempuh.
Polemik antara Polri dan KPK memuncak setelah Jumat (5/10) sejumlah aparat Polri mendatangi penyidik KPK bernama Kompol Novel Baswedan karena dianggap menghilangkan nyawa seseorang beberapa tahun lalu. Aksi itu menyebabkan sejumlah aktivis hukum dan HAM berkumpul di gedung KPK untuk memberikan dukungan kepada KPK.
Selama akhir pekan, sejumlah aktivis, politis dan tokoh masyarakat telah menyampaikan pendapatnya di media yang meminta Presiden Yudhoyono untuk turun tangan menyelesaikan polemik itu. Mereka menilai polemik itu tidak kondusif bagi upaya pemberantasan korupsi di Indonesia.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar