Dugaan Korupsi Dahlan Iskan, Kuasa Hukum Enggan Buka Identitas 'Trio Macan'

INFO TABAGSEL.com-Pemilik akun anonim ‘Trio Macan’ memenuhi janjinya memenuhi undangan Sekretaris Kabinet (Seskab) Dipo Alam di kantor Sekretariat Kabinet (Setkab), Jakarta, Senin (30/12) pagi. Namun pemilik akun Trio Macan itu tidak datang secara langsung, melainkan diwakili oleh 4 (empat) orang yang mengaku kuasa hukumnya.

Keempat orang kuasa hukum Trio Macan yang tiba di kantor Setkab pukul 08.30 WIB, dan meminta pertemuan dilakukan tertutup adalah William, Ibnu M.H., Edy Syahputra, SH, dan Ahmad Irwadi Lubis.

Mengenai ketidakhadiran Trio Macan secara langsung, dan memilih mewakili kepada kuasa hukum, kuasa hukum pemilik akun anonimi itu mengaku tidak tahu. “Yang jelas kami kira dengan undangan ini kami ditunjuk sebagai tim kuasa hukum, kami kira semangatnya ditangkap untuk pemberantasan korupsi,” kata salah seorang kuasa hukum yang mengaku mendapatkan kuasa hukum pemilik akun Trio Macan 2000 secara lisan.

Saat wartawan menanyakan identitas pemilik akun Trio Macan, apakah Raden Nuh, demikian juga apakah bekas intel di Badan Intelijen Negara (BIN), keempat kuasa hukum itu enggan membukanya. "Itu kami tidak akan menjawab, itu rahasia kami, yang jelas bahwasanya kami mendapat kuasa secara lisan itu 1973 KUH Perdata jelas, itu dari Trio Macan,” tegas salah seorang kuasa hukum Trio Macan.

Laporkan Dugaan Korupsi Dahlan Iskan

Mengenai materi yang dilaporkan kepada Seskab Dipo Alam, kuasa hukum pemilik akun Trio Macan 2000 mengemukakan, bahwa pihaknya menyampaikan laporan tertulis beserta data-data dan fakta-fakta menyangkut dugaan kasus korupsi yang melibatkan Menteri BUMN Dahlan Iskan.

Setidaknya ada tiga kasus terkait Dahlan Iskan yang dilaporkan kepada Seskab Dipo Alam, yaitu di dugaan korupsi di Perusahaan Listrik Negara (PLN), dugaan korupsi dan penggelapan jabatan di bencana alam, dan PLTU di Embalun.

Dugaan kasus korupsi di PLN, sebut mereka, terjadi saat Dahlan Iskan menjadi Dirut Perusahaan negara itu pada 2009-2010, dimana ada kerugian sekitar Rp 37 triliun. Kemudian dugaan korupsi dan penggelapan jabatan saat terjadi bencana alam sudah pernah di periksa kejaksaan di Surabaya, Jawa Timur, namun sampai saat ini tidak jelas proses hukumnya, tidak ada penerbitan Surat Perintah Pemberhentian Penyidikan (SP3). “Menguap begitu saja,” ujar salah seorang kuasa hukum Trio Macan.

Sedang kasus terakhir yang dilaporkan terjadi pada Oktober 2002, dimana Dahlan Iskan baru ditunjuk sebagai Dirut Perusahaan Daerah (Perusda) Ketenagalistrikan Kaltim, namun pada 15 Oktober 2002, dia sudah menunjuk perusahaan pelaksana tanpa tender.

Terhadap laporan-laporan yang disampaikan secara tertulis itu, menurut salah seorang kuasa hukum Trio Macan 2000, Seskab Dipo Alam berjanji dalam satu seminggu ini akan memberikan update.

Proses

Sebelumnya Seskab Dipo Alam mengatakan, selama ini pihaknya biasa menerima laporan dugaan tindak pidana maupun perdata para pejabat negara baik yang jelas identitasnya maupun yang tidak jelas identitasnya.

Ia menjelaskan, kalau laporan itu tertulis maka akan diproses sebagaimana telah dilakukannya saat menangani laporan kasus dugaan korupsi impor daging sapi di Kementerian Pertanian dulu. Menurut Dipo, ia akan memanggil pejabat eselon I dari kementerian terkait, lalu dilakukan pendalaman kepada menteri bersangkutan, sebelum akhirnya diserahkan kepada penegak hukum.

“Ini kita terima karena dasarnya niat baik. Mudah-mudahan laporan tidak hanya lisan tetapi juga tertulis, sehingga bisa diproses lebih lanjut,” ujar Dipo Alam. Saat menerima kuasa hukum pemilik akun Trio Macan 2000 itu, Seskab Dipo Alam didampingi oleh Wakil Seskab Ibnu Purna, Deputi Bidang Administrasi Djadmiko, Deputi Bidang Perekonomian Ratih Nurdiati, Staf Khusus Seskab Muhyar Yara, Staf Khusus Seskab Gatot Sudariyono, dan Staf Ahli Seskab Surat Indrijarso.