Ratusan Kelompok Tani Torang Jaya Mandiri Palas Demo di Gedung DPRD Sumut

(Analisa/Khairil Umri) Sejumlah masa yang tergabung dalam Kelompok Tani Torang Jaya Mandiri (KTTJM) melakukan aksi mogok makan di halaman Gedung DPRD Sumatera Utara, Rabu (6/6). Dalam aksi demo tersebut masyarakat menuntut agar pemerintah tanggap atas penyerobotan lahan yang terjadi di Desa Hadungdung Aek Rampah, Kabupaten Padang Lawas.

 

Medan, (Analisa). Ratusan Masyarakat Desa Tobing Tinggi Kecamatan Aek Nabara Barumun Kabupaten Padang Lawas yang tergabung dalam Kelompok Tani Torang Jaya Mandiri (KTTJM) menggelar aksi unjukrasa di gedung DPRD Sumut yang menuntut agar lahan mereka yang diserobot oleh dua perusahaan PT SRL dan PT SSL dikem-balikan.

Menurut masyarakat, selain penyerobotan, dua perusahaan perkebunan tersebut juga telah melakukan kriminalisasai terhadap para petani dengan melakukan pengrusakan tanaman dan pembakaran pemukiman masyarakat petani yang nyaris menelan korban jiwa.

T Situmorang selaku koordinator Aksi mengatakan, selain melakukan itimidasi dengan menggunakan kekuatan aparat hukum dan preman, PAM Swakarsa juga diberdayakan oleh kedua perusahaan tersebut untuk menakut-nakuti masayarakat dengan ber bagai tekanan agar masayarakat tidak mampu memberikan perlawanan.

Yang sangat menyediuhakan kata Situmorang, atas peristiwa ini masyarakat telah berulangkali melaporkan masalah ini kepada pihak kepolisian untuk diambil tindakan hukum. Namun hingga saat ini pengaduan tersebut tidak pernah diproses dan ditanggapi, sementara Pam swakarsa kedua perusahaan dengan membabi buta terus melakukan pengrusakan tanaman dan pembakaran rumah masyarakat.

Situmorang menjelaskan, masyarakat menguasai tanah tersebut sejak Tahun 2004 yang diperoileh dari jual beli setelah diyakinkan Camat dan bahkan dikeluarkan PPAT Camat serta susrat-suart desa. Namun PT SRL dan SSL sejak Tahun 2008 mengaku tanah itu adalah kawasan konsesinya.

"Kami datang ke DPRD Sumut untuk memohon perlindungan, agar masalah yang kami hadapi dapat dibantu penyelesainnya. Untuk itu kami meminta stop penyerobotan tanah rakyat, bebaskan tanpa sayarat Sinur Situmorang, Stop kriminalisasi terhadap petani tangkap Pam Swakarsa PT SRL dan PT SSL yang telah merusak tanaman dan membakar pemukian masyarakat", kata para pengunjukrasa.

Pembiaran

Anggota Komisi A DPRD Sumut Ahmad Ikhyar Hasibuan menyikapi persoalan ini meminta Departemen Kehutanan untuk segera menuntaskan persoalan ini. Pemerintah tidak pernah menyelesaikan akar persoalan, mengapa terjadi sengketa dimaksud.

"Saya menilai semacam ada pembiaran oleh Departemen Kehutanan. Karena sampai hari ini, pemerintah dalam hal ini Departemen Kehutanan tidak pernah beritikad baik dan mengambil kebijakan apapun untuk menyelesaiakan persoalan ini", kata politisi dari Fraksi Demokrat ini.

Terhadap kasus yang dialami para petani di Palas kata Ikhyar, kita minta gubernur untuk segera turun tangan menyelesaikan sengketa tersebut. Kalau hal ini tidak segera ditangani dikhawatirkan akan terjadi konflik berdaraj yang akan berdampak buruk bagi keamanan di Sumut, terutama dalam menghadapi pelaksanaan Pilgubsu

Disisi lain, menyikapi banyaknya sengketa tanah yang di Sumut itu akibat tidak adanya ketegasan dari Departemen Kehutanan dalam mengalokasikan pemberian ijin kepada pihak pengusaha, yang mestinya ini menjadi pertimbangan dan kajian sebelum ijin tersebut diterbitkan. " Kita minta semua pihak untuk tetap patuh kepada aturan hukum yang berlaku dan kepada pihak kepolisian kita minta untuk bersikap adil, dan segera bebaskan masayarakat yang ditahan", kata Akhmad Ihkyar Hasibuan.

Sementara Anggota DPRD Sumut dari Frakjsi PDI Perjuangan dapi Tabagsel H. Edi Rangkuti meminta kepada para pengauasa untuk segera menghentikan sikap arogansi yang telah mencederai hati masya-rakat Tapsel serta tidak melakukan upaya itimidasi dan menakut-nakuti masyarakat dengan senjata dan kata-kata, yang pada akhirnnya akan menambah kemarahan masyarakat Tapsel yang mengakibatkan persoalan semakin besar.

"PDI Perjuangan sebagai partai pro rakayat akan menyikapi persoalan ini dan meminta Kapoldasu untuk segera menarik anggotanya yang selama iuni dijadikan corong oleh PT SRLdan PSSL", kata Edy Rangkuti.

Hingga Sore kemarin, ratusan para pengunjukrasa masih bertahan di luar pagar gedung DPRD Sumut. Mereka membangun pondok dan melakukan mogok makan sebagai tanda protes, sampai tuntutan mereka dipenuhi