INFO PALUTA.cpm-. Anggota
Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI asal Sumut, Prof Damayanti Lubis,
mengaku menerima laporan dari masyarakat tentang kebocoran kunci jawaban
Ujian Nasional (UN) jenjang Sekolah Menengah Atas (SMA)/sederajat di
dua daerah di provinsi ini.
"Laporan masyarakat tentang
kebocoran kunci jawaban itu masing-masing dari Kabupaten Padang Lawas
Utara (Paluta) dan Simalungun," ungkap Damayanti Lubis, ketika dihubungi
wartawan di Kampus Universitas Sumatera Utara (USU), Padang Bulan,
Medan, Selasa (17/4).
Namun, Damayanti yang menerima laporan dari jejaringnya di daerah itu tidak bersedia mengungkapkan nama sekolah. Laporan tentang kebocoran soal itu sendiri diterimanya melalui pesan singkat (SMS). Hanya saja, kunci jawaban yang dilaporkan bocor itu adalah Bahasa Indonesia yang diujikan pada Senin (16/4).
Dalam pandangan legislator yang juga pendidik ini, kebocoran kunci jawaban UN ini kian memperkuat bukti bahwa memang persoalan ini sudah ‘terorganisir’. Sebab, sebelumnya sudah dilakukan berbagai upaya pencegahan (preventif) namun tetap terjadi kebocoran juga.
Menurutnya, kondisi ini juga kian memperkuat bahwa memang UN seharusnya ditolak sebagaimana sikap yang dinyatakan DPD sendiri selama ini. Karena, pada akhirnya, tujuan utama penyelenggaraan UN itu sudah melenceng.
Dekadensi moral
Menurut Damayanti Lubis, setidaknya muncul empat kondisi yang membuat kredibilitas UN menurun tersebut. Pertama, ialah terjadinya dekadensi moral di kalangan pelajar, yaitu muncul dan menguatnya budaya mencontek.
Kedua, proses belajar-mengajar sudah tidak berjalan secara benar lagi. Siswa pada akhirnya terpicu untuk berpikir bahwa mereka cukup mengikuti bimbingan belajar yang ditawarkan lembaga-lembaga bimbingan belajar untuk lulus.
Ketiga, terkait dengan tujuan pemetaan hasil belajar siswa. Tujuan ini tidak lagi bisa dicapai karena proses belajar-mengajar tidak berjalan secara benar. Selain itu, juga tidak bisa objektif tidak dipenuhinya delapan standar pendidikan sebagai salah satu syarat mutlak untuk itu.
Terakhir, UN seringkali justru dijadikan sebagai ajang kampanye kandidat maupun kepala daerah yang menjabat. Mereka akan mengklaim kesuksesan tingkat kelulusan peserta UN sebagai keberhasilannya. Atau, bisa juga dengan menekan instansi teknis supaya persentase kelulusan sesuai dengan harapannya.
DPP-SU tinjau UN
Sementara itu, Dewan Pendidikan Provinsi Sumatera Utara (DPP-SU) melakukan peninjauan pelaksanaan UN hari kedua di Kota Binjai dan Kabupaten Langkat, Selasa (17/4).
Selain Ketua DPP-SU, Ir H OK Nazaruddin Hisyam, turut dalam peninjauan pelaksanaan ujian akhir ini adalah Sekretaris DPP-SU, Drs H Mahdi Ibrahim, MM dan anggota, Eddi Hanafi SH.
Dalam peninjauan itu, Nazaruddin Hisyam menyampaikan apresiasinya kepada Pemko Binjai yang tetap memberikan hak-hak anak didik dalam menggapai masa depan, walaupun mereka sedang berada di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) karena terjerat persoalan hukum. "Kita menyampaikan apresiasi atas kebijakan ini sepanjang tidak menyalahi prosedur operasional standar yang dikeluarkan pemerintah," ungkapnya.
Di Kota Binjai, rombongan DPP-SU meninjau UN di SMAN 1 Binjai. Mereka diterima Kepala Dinas Pendidikan setempat yang sedang berada di lokasi ujian dan kepala sekolah bersangkutan. Jumlah peserta UN di sekolah ini sebanyak 198 siswa dengan satu peserta tidak hadir pada hari pertama dan kedua akibat sakit dan akan mengikuti ujian susulan. DPP-SU sendiri menilai pelaksanaan UN hari kedua di kota ini berlangsung tertib.
Saat di Langkat, tim DPP-SU mengunjungi SMA Swasta Harapan. Mereka diterima kepala sekolah dan pimpinan yayasan, Drs H Amiruddin. Pelaksanaan UN di kabupaten ini juga berlangsung tertib. Polisi bekerja sama dengan unsur Dinas Pendidikan dan sekolah menjga ketat naskah ujian.
Harus evaluasi
Sekretaris DPP-SU, Mahdi Ibrahim menyatakan, terkait harapan masyarakat akan UN 2012 ini, pemerintah supaya benar-benar melakukan evaluasi terhadap sistem dan mekanisme penyelenggaraan UN, mulai dari perencanaan di tingkat pusat, sistem pengendalian percetakan, distribusi dan pendataan.
Tahun ini, ungkapnya, terjadi kekurangan naskah ujian yang dikirimkan ke daerah dan tertukarnya antara satu daerah dengan daerah lain.
Selain itu, masyarakat juga sangat mengharapkan kejujuran setiap sekolah, termasuk dari guru sendiri dalam memberikan variabel-variabel sebagai penentu kelulusan.
Dia juga mendorong pemda untuk memproyeksikan kembali pemenuhan standar-standar lain dari delapan standar pendidikan nasional. Ini karena pihaknya prihatin dengan minimnya kelengkapan infrastruktur sekolah di tiap daerah.
"Jika kualitas infrastruktur dan kualitas proses pendidikan bernilai rendah, maka sulit mendambakan kualitas lulusan yang baik," demikian tegas Mahdi Ibrahim. (gas)
Namun, Damayanti yang menerima laporan dari jejaringnya di daerah itu tidak bersedia mengungkapkan nama sekolah. Laporan tentang kebocoran soal itu sendiri diterimanya melalui pesan singkat (SMS). Hanya saja, kunci jawaban yang dilaporkan bocor itu adalah Bahasa Indonesia yang diujikan pada Senin (16/4).
Dalam pandangan legislator yang juga pendidik ini, kebocoran kunci jawaban UN ini kian memperkuat bukti bahwa memang persoalan ini sudah ‘terorganisir’. Sebab, sebelumnya sudah dilakukan berbagai upaya pencegahan (preventif) namun tetap terjadi kebocoran juga.
Menurutnya, kondisi ini juga kian memperkuat bahwa memang UN seharusnya ditolak sebagaimana sikap yang dinyatakan DPD sendiri selama ini. Karena, pada akhirnya, tujuan utama penyelenggaraan UN itu sudah melenceng.
Dekadensi moral
Menurut Damayanti Lubis, setidaknya muncul empat kondisi yang membuat kredibilitas UN menurun tersebut. Pertama, ialah terjadinya dekadensi moral di kalangan pelajar, yaitu muncul dan menguatnya budaya mencontek.
Kedua, proses belajar-mengajar sudah tidak berjalan secara benar lagi. Siswa pada akhirnya terpicu untuk berpikir bahwa mereka cukup mengikuti bimbingan belajar yang ditawarkan lembaga-lembaga bimbingan belajar untuk lulus.
Ketiga, terkait dengan tujuan pemetaan hasil belajar siswa. Tujuan ini tidak lagi bisa dicapai karena proses belajar-mengajar tidak berjalan secara benar. Selain itu, juga tidak bisa objektif tidak dipenuhinya delapan standar pendidikan sebagai salah satu syarat mutlak untuk itu.
Terakhir, UN seringkali justru dijadikan sebagai ajang kampanye kandidat maupun kepala daerah yang menjabat. Mereka akan mengklaim kesuksesan tingkat kelulusan peserta UN sebagai keberhasilannya. Atau, bisa juga dengan menekan instansi teknis supaya persentase kelulusan sesuai dengan harapannya.
DPP-SU tinjau UN
Sementara itu, Dewan Pendidikan Provinsi Sumatera Utara (DPP-SU) melakukan peninjauan pelaksanaan UN hari kedua di Kota Binjai dan Kabupaten Langkat, Selasa (17/4).
Selain Ketua DPP-SU, Ir H OK Nazaruddin Hisyam, turut dalam peninjauan pelaksanaan ujian akhir ini adalah Sekretaris DPP-SU, Drs H Mahdi Ibrahim, MM dan anggota, Eddi Hanafi SH.
Dalam peninjauan itu, Nazaruddin Hisyam menyampaikan apresiasinya kepada Pemko Binjai yang tetap memberikan hak-hak anak didik dalam menggapai masa depan, walaupun mereka sedang berada di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) karena terjerat persoalan hukum. "Kita menyampaikan apresiasi atas kebijakan ini sepanjang tidak menyalahi prosedur operasional standar yang dikeluarkan pemerintah," ungkapnya.
Di Kota Binjai, rombongan DPP-SU meninjau UN di SMAN 1 Binjai. Mereka diterima Kepala Dinas Pendidikan setempat yang sedang berada di lokasi ujian dan kepala sekolah bersangkutan. Jumlah peserta UN di sekolah ini sebanyak 198 siswa dengan satu peserta tidak hadir pada hari pertama dan kedua akibat sakit dan akan mengikuti ujian susulan. DPP-SU sendiri menilai pelaksanaan UN hari kedua di kota ini berlangsung tertib.
Saat di Langkat, tim DPP-SU mengunjungi SMA Swasta Harapan. Mereka diterima kepala sekolah dan pimpinan yayasan, Drs H Amiruddin. Pelaksanaan UN di kabupaten ini juga berlangsung tertib. Polisi bekerja sama dengan unsur Dinas Pendidikan dan sekolah menjga ketat naskah ujian.
Harus evaluasi
Sekretaris DPP-SU, Mahdi Ibrahim menyatakan, terkait harapan masyarakat akan UN 2012 ini, pemerintah supaya benar-benar melakukan evaluasi terhadap sistem dan mekanisme penyelenggaraan UN, mulai dari perencanaan di tingkat pusat, sistem pengendalian percetakan, distribusi dan pendataan.
Tahun ini, ungkapnya, terjadi kekurangan naskah ujian yang dikirimkan ke daerah dan tertukarnya antara satu daerah dengan daerah lain.
Selain itu, masyarakat juga sangat mengharapkan kejujuran setiap sekolah, termasuk dari guru sendiri dalam memberikan variabel-variabel sebagai penentu kelulusan.
Dia juga mendorong pemda untuk memproyeksikan kembali pemenuhan standar-standar lain dari delapan standar pendidikan nasional. Ini karena pihaknya prihatin dengan minimnya kelengkapan infrastruktur sekolah di tiap daerah.
"Jika kualitas infrastruktur dan kualitas proses pendidikan bernilai rendah, maka sulit mendambakan kualitas lulusan yang baik," demikian tegas Mahdi Ibrahim. (gas)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar