INFO PALUTA.com-Pengumuman honorer kategori satu (K1) Pemkab Jeneponto yang lolos verifikasi untuk diangkat menjadi CPNS diwarnai aksi protes. Ratusan honorer yang tidak lolos verifikasi melakukan aksi pemkabaran baju dinas di halaman kantor Bupati Jeneponto, Kamis, 5 April.
Mereka menilai, pengabdian yang dilakukan selama ini tidak dihargai oleh Pemkab Jeneponto. "Pembakaran baju dinas ini sebagai bukti kekecewaan kami yang tidak kunjung diangkat menjadi CPNS melalui jalur tenaga honorer," kata Rajamuddin, tenaga honorer Dinas Perhubungan Jeneponto.
Rajamuddin bersama rekan kerjanya mengatakan, sebagai honorer mereka merasa dizalimi dan dibohongi. “Sudah 10 tahun kami bekerja menjadi tenaga honorer di Dinas Perhubungan, tidak ada namaku di dalam daftar hasil verifikasi BKN. Sementara ada yang baru setahun menjadi honorer lolos verifikasi K1,” katanya.
Itu pun SK pengangkatanya dibuat palsu menghitung mundur 2005.
"Semua yang lolos K1 ini, rata-rata tenaga honorer siluman," kata
Rajamuddin.
Para tenaga honorer yang lulus rata-rata membayar kepada kepala BKDD Hasnun dan pejabat BKDD. "Lolos verifikasi semuanya bayar," ungkap Rajamuddin.
Ia mengancam, bila pengumuman ini tidak dianulir, mereka
mengancam akan melakukan aksi yang lebih besar lagi. Rencananya aksi
besar-besaran dilakukan pada Senin mendatang.
Sebelum melakukan aksi protes pembakaran baju dinas, salah seorang tenaga honorer Dinas perhubungan, H Darwis melakukan protes di ruang kepala BKDD Jeneponto, Hasnun.
Darwis yang kecewa karena tidak lolos memecahkan kaca meja kerja kepala BKDD Jeneponto. Sembari memecahkan kaca, Darwis menunjuk-nunjuk Hasnun dengan menuding telah menerima uang dari tenaga honorer siluman sebesar Rp50 juta per orang.
Dari 3.511 tenaga honorer Jeneponto, cuma 280 orang yang lolos verifikasi K1 dari BKN, selebihnya 3.231 dinyatakan tidak lulus. Dari jumlah lulus kebanyakan honorer siluman. Di antaranya istri anggota DPRD Andriana, istri Kepala Bidang Diklat BKDD Jeneponto bernama Firnawati, mantan pegawai Columbia Sukiman dan dua kepala desa yang lulus.
Tenaga honorer yang lulus saat ini, bukan karena pengabdiannya sebagai honorer. Namun mereka lulus karena uang. “Saya ini neneknya honorer, tapi kalau bercerita masalah uang baru lulus, saya juga bisa,” ujar Darwis.
Sekretaris Kabupaten Jeneponto, Iksan Iskandar mengaku tidak mengetahui adanya honorer “siluman” yang lolos verifikasi K1. “Silakan tanyakan kepada BKDD. Apakah ada honorer siluman atau tidak, tanyakan ke BKDD,” katanya.
Kepala BKDD Jeneponto, Hasnum mengatakan, dari 3.511 tenaga honorer
Jeneponto yang lulus ini, sebanyak 280 orang itu sudah melalui
verifikasi. Ia membantah menerima uang dari tenaga honorer siluman yang
lolos verifikasi K1. "Saya tidak pernah menerima uang dari honorer yang
lulus. Silahkan buktikan kalau saya menerima,” ujar Hasnun.
Hasnun mengatakan, BKDD hanya memfasilitasi saja ke BKN. Dalam
verifikasi honorer K1 ini tetap dilakukan pengawasan. Hanya saja, kata
dia, ada oknum-oknum BKDD yang memanfaatkan situasi ini.
"Dengan mengambil uang dari tenaga honorer untuk dijanjikan lulus
menjadi CPNS. Kalau ada oknum BKDD yang bermain laporkan saja ke
polisi,” katanya.
Apakah betul yang dilontarkan Wakil Ketua DPRD Jeneponto, Syamsuddin Karlos, dari 280 tenaga honorer yang lolos, hanya 17 orang yang layak lolos. Kata Hasnum itu hanya asumsi DPRD saja. Mana mungkin hanya 17 orang yang lolos dari 280. "Kalau DPRD bisa buktikan, mana datanya," kata Hasnum.
Sementara itu pengumuman daftar tenaga honorer K1 yang ditempel di pos Satpol PP kantor Bupati Jeneponto, dijaga petugas Polres Jeneponto. Sebanyak 30 personel disiagakan untuk mengantispiasi hal-hal yang tidak diinginkan.
Kapolres Jeneponto AKBP Sigit Waluya mengatakan, 30 personel
disiagakan di kantor Bupati. "Penjagaan di kantor Bupati, sehubungan
akan ada unjuk rasa mereka yang tidak lolos dalam pengumuman database
K1," kata AKBP Sigit.
Sanggahan ke BKN
Terkait hasil verifikasi tenaga honorer K1 yang telah diumumkan BKN melalui situs resminya, 10 anggota komisi I DPRD Jeneponto langsung ke Jakarta, Kamis, 5 April, kemarin.
Para legislator tersebut ke BKN dalam untuk mempertanyakan
banyaknya tenaga honorer siluman yang lolos verifikasi K1 yang sudah
dipublikasi BKDD.
Wakil Ketua Komisi I DPRD Jeneponto, Syamsul Tanro yang menghubungi FAJAR melalui telepon mengatakan, mereka ke BKN untuk melakukan sanggahan tenaga honorer yang lolos verifikasi K1. Karena pengumuman honorer K1 yang dilakukan BKN, kebanyak tenaga honorer siluman yang lolos. "Sehingga kami menyanggah hasil yang diumumkan tersebut," kata Syamsul Tanro.
Sebelumnya, kata dia, BKN pernah menyerahkan hasil verifikasi tenaga honorer kepada DPRD saat melakukan kunjungan ke sana, pada Agustus lalu. Jumlah yang diberikan itu sebanyak 279 orang tenaga honorer lolos. Namun setelah diumumkan itu menjadi 280 orang honorer yang lolos.
Padahal, Deputi Penindakan dan Pengawasan BKN, Bosman Sitinjak, kata Syamsul, pernah mengucapkan bahwa 279 honorer itu tidak bisa lagi berubah. Kenyataanya, pengumuman yang dipublikasikan BKN, bertambah menjadi 280 orang honorer yang lolos. Ini ada permainan yang dilakukan BKDD dan BKN.
Kemudian dari daftar280 tenaga honorer lolos verifikasi, ada 12 nama baru yang dimunculkan BKN menganti nama sebelumnya, kata Syamsul Tanro. Diketahuinya itu dari daftar lama 279 orang lolos verifikasi terjadi perubahan nama.
Ke-12 nama baru itu adalah, Supriadi, Sukmawati, Jufri M, Jufri,
Ridwansyah, Arifuddin, Juniarti, Nasrun, Nurdiana, Irman Jafar, dan
Sitti Nurhatiman N. “Dalam daftar lama nama tersebut tidak ada. Namun
muncul dalam daftar baru,” kata Syamsul. (Fajaar Oline)
