Mahasiswa Madina Ingin Kadisdik,Imron Lubis Dijebloskan ke Penjara

Massa dari PMPMN saat unjuk rasa ke Kantor Bupati, Kamis (1212) sekira pukul 11.20 WIB.(Foto: metrosiantar.comRidwan)

INFO TABAGSEL.com-Lagi, puluhan mahasiswa dan pemuda dari 23 kecamatan yang tergabung dalam Pemuda Mahasiswa Peduli Madina (PMPMN) melakukan unjukrasa ke kantor bupati dan Kantor Dinas Pendidikan (Disdik) Madina, Kamis (12/12) sekira pukul 11.30 WIB.

Mereka mendesak penegak hukum memeriksa dan menangkap Kepala Dinas Pendidikan H Imron Lubis SPd MM bersama Kepala Seksi Rehab Pada Bidang Program M Rulli terkait pengelolaan DAK 2012 yang tidak sesuai dengan petunjuk teknis.

Mereka juga mengatakan bahwa pengangkatan kepala sekolah syarat dengan KKN. Dan bagi siapa yang mau diangkat menjadi sekolah harus memberikan bayaran terlebih dahulu dengan jumlah yang bervariasi.
Massa juga menuding terjadi kutipan liar terhadap dua ribuan guru bersertifikasi dengan alasan biaya pengurusan berkas dan jumlahnya bervariasi mulai Rp50-Rp 150 ribu perorang yang dilakukan oleh UPT Dinas Pendidikan kecamatan dan dikordinir salah seorang pejabat di Dinas Pendidikan. Dan kutipan itu juga terjadi pada jenis bantuan dana lainnya.

Mereka juga menganggap realisasi beasiswa bagi mahasiswa miskin dan berprestasi penilaiannya tidak objektif dan syarat dengan kepentingan, beasiswa itu diberikan kepada orang yang sudah ditentukan khususnya bagi keluarga pejabat di dinas itu.

“Untuk itulah kami mendesak lembaga penegak hukum tidak tutup mata atas semua permasalahan menyangkut uang negara di dinas pendidikan, dugaan penyalahgunaan anggaran DAK baik secara juknis maupun juklak dan juga pembangunan yang tidak sesuai dengan bestek.

Itu sudah melanggar peraturan dan tentu saja merugikan keuangan negara, Kadis Pendidikan dan Kasi Rehab Pada Bidang Program harus bertanggungjawab. Kami mohon kepolisian dan kejaksaan di Madina agar melakukan langkah-langkah penegakan hukum atas semua dugaan korupsi di dinas pendidikan, jangan sampai ada pembiaran,” kata kordinator aksi Riski Nasution.

Dan setelah sekira setengah jam massa berorasi dan berteriak di depan kantor Bupati Madina, tak seorangpun pejabat yang mau menerima dan menemui pengunjuk rasa. Hanya Kasatpol PP Hendra Edisyah Putra yang mau menemui massa dan meminta agar statemen pengunjukrasa dari PMPMN itu diserahkan untuk diberikan ke Plt Bupati Madina Drs Dahlan Hasan Nasution.

Lalu setelah diserahkan kepada Kasatpol PP, massa menuju kantor Dinas Pendidikan. Selama aksi, pengunjuk rasa dikawal ketat petugas dari Kepolisian dan Satpol PP Madina. Lalu massa meninggalkan kantor Bupati menuju Dinas Pendidikan.

Statemen dan pernyataan yang sama disampaikan, banyaknya jumlah bantuan dana ke dinas pendidikan selama dua tahun terakhir ternyata tidak mampu memperbaiki mutu pendidikan di Madina baik dari segi kemampuan siswa apalagi sarana pendukung pembelajaran, dan sangat disayangkan banyak sekali dugaan KKN di dinas pendidikan mulai dari program rehab dan pembangunan sekolah bersumber dari DAK diduga melanggar Permendikbud tentang Juknis penggunaan DAK nomor 56 tahun 2011 dan temuan dilapangan bahwa pihak sekolah tidak banyak mengetahui persoalan bahkan dikelabui.

Dan pelaksanaannya diduga mark up untuk mengambil keuntungan besar bagi sejumlah pejabat di dinas pendidikan khususnya Kasi Rehab M Rully. Selain itu terjadi kutipan liar terhadap guru-guru penerima sertifikasi, dan pemotongan terhada bantuan kepada guru jenis lainnya.

“Atas berbagai permasalahan itu, sudah masuk akal jika dinas pendidikan disebut sarang koruptor. Untuk itulah kami meminta Plt Bupati agar segera mencopot Kadis Pendidikan Madina Imron Lubis dan Kasi Rehab M Rully bersama sejumlah pejabat dinas pendidikan yang terlibat,” kata massa.

Dan Plt Bupati juga diminta pengunjuk rasa menyerahkan mereka ke penegak hukum untuk diperiksa dan jika terbukti agar ditindak sesuai hukum yang berlaku. Mengingat Plt Bupati diketahui sangat geram dengan permasalahan penyalahgunaan anggaran.

“Dan saat ini kami tantang beliau, kami juga mendesak lembaga penegak hukum agar segera mengusut tuntas, memeriksa dan menangkap Kadis pendidikan bersama stafnya yang membidangi rehab, lalu meminta DPRD Madina untuk pro aktif menjalankan tugas dan fungsi mengawasi kinerja dinas pendidikan dan membentuk tim khusus memeriksa hasil pekerjaan DAK 2012 itu dan membongkar kebobrokan di dinas itu, kami juga meminta inspektorat sebagai auditor agar terbuka menyampaikan hasil pemeriksaan terhadap penggunaan DAK tahun 2012,” tuntut pengunjukrasa yang disampaikan Ketua PMPMN Nasrul Siregar.

Selama berorasi, massa sering terlibat aksi dorong dengan petugas pengamanan, karena massa dihalangi untuk masuk memeriksa pejabat di dinas pendidikan yang tidak mau menemui mereka. Lalu tak lama Kabid Pendidikan Dasar Akub Rangkuti menemui pengunjukrasa. Dikatakan Akub bahwa Kadis Pendidikan sedang berada di Medan dan apa yang menjadi tuntutan mereka akan disampaikan.

Menyikapi itu, Nasrul Siregar kepada METRO sangat menyayangkan bahwa Kadis pendidikan takut menemui masyarakat. Itu menurut Nasrul suatu pembuktian telah terjadi pelanggaran dan penyalahgunaan itu dan tidak ada kata lain selain penegak hukum yang harus bertindak.

“Jangan pula penegak hukum melakukan pembelaan terhadap tindak pidana korupsi, kami sangat menginginkan komitmen yang tegas dari kepolisian dan Kejari Panyabungan dalam menindaklanjuti tuntutan yang kami sampaikan ini,” tambahnya.

Usai berunjukrasa, Kadis Pendidikan yang dihubungi melalui nomor teleponnya tidak aktif begitu juga pesan SMS yang dikirimkan tidak dibalas. Sementara pejabat Kasi Rehab M Rully juga demikian tidak bisa dihubungi dan tak bisa ditemui karena stafnya saja tidak tahu dia berada dimana. (Metrosiantar.com)