Tantangan ini terkait janji Dahlan Hasan beberapa waktu lalu yang akan tegas mencoret anggaran pembangunan yang tidak menyentuh hajat hidup rakyat.“Beberapa waktu lalu kita sangat gembira mendengar komitmen Plt Bupati Dahlan Hasan Nasution bahwa beliau akan menghapus anggaran yang bukan kebutuhan rakyat,”kata anggota DPRD Madina, Iskandar Hasibuan di Panyabungan, Senin (9/12).
Tetapi, dalam dokumen RAPBD 2014 yang diajukan pemerintah daerah beberapa hari lalu, masih tercantum anggaran pembangunan beberapa rumah dinas camat, rehab kantor BKD, rehab kantor dinas kehutanan dan rehab Masjid Agung Nur Ala Nur. “Makanya kita menantang beliau menghapus itu, karena kami nilai belum sangat diperlukan,”ujar Iskandar.
Iskandar menyatakan, APBD 2014 merupakan gambaran pertama kebijakan Dahlan Hasan setelah diangkat menjadi Plt Bupati Madina. Dan sesuai dengan komitmen Dahlan Hasan, pembangunan di Madina yang datang harus benar-benar pro rakyat sesuai dengan komitmennya.
“Anggaran pembangunan gedung dan pengadaan mobil dinas harus dialihkan kepada pembangunan sarana fisik penunjang peningkatan produksi rakyat,” katanya. “Kita yakin apabila hal ini tidak dilakukan oleh Plt Bupati pada APBD 2014 ini, maka apatisme dan ketidak yakinan rakyat kepada pemerintahan sekarang ini akan muncul seperti pada pimpinan-pimpinan sebelumnya,” ujar Iskandar Hasibuan.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar