Presiden Buka Konsultasi Tematik untuk Pengurangan Risiko Bencana

Presiden SBY, didampingi Kuntoro Mangkusubroto dan Asisten Sekjen PBB Jordan Ryan,
 resmi membuka Konsultasi Tematik Global untuk Pengurangan Risiko Bencana
di Istana Negara,P
 Selasa (19/2) pagi. (foto: rusman/presidenri.go.id)

INFO TABAGSEL.com-Presiden Susilo Bambang Yudhoyono membuka Konsultasi Tematik Global untuk Pengurangan Risiko Bencana di Istana Negara, Selasa (19/2) pukul 10.00 WIB. Acara yang diselenggarakan Komite Nasional Indonesia untuk Agenda Pembangunan Pasca 2015 ini terkait dengan kerja besar panel untuk Agenda Pembangunan Pasca 2015 yang diketuai bersama oleh Presiden SBY, Presiden Liberia Ellen Johnson Sirleaf, dan PM Inggris David Cameron. Diskusi digelar dua hari dan melibatkan lebih dari 50 ahli penanganan bencana dari seluruh dunia.

Dalam sambutannya, Presiden menyampaikan senang dengan adanya pandangan umum yang menyuarakan pentingnya memasukkan isu bencana alam dalam agenda pembangunan. "Panel percaya bahwa bencana alam dan krisis lainnya bisa mendorong jutaan orang ke dalam kemiskinan. Oleh karena itu panel menggarisbawahi bahwa kita harus menjaga kemajuan MDGs dari kemunduran yang disebabkan bencana alam dan perubahan iklim," kata Presiden SBY.

Sehubungan dengan pengurangan risiko bencana, SBY telah membahas masalah ini panjang lebar ketika memberikan pidato kunci pada Pertemuan kelima Tingkat Menteri Asia di Yogyakarta, Oktober tahun lalu. "Saya membahas masalah ini dari perspektif kapasitas dan pemangku kepentingan lokal," ujar SBY.

Indonesia telah menempatkan pengurangan risiko bencana sebagai program nasional. Presiden percaya bahwa ketahanan terhadap bencana harus menjadi bagian dari pembangunan nasional untuk kesejahteraan yang berkelanjutan. "Tanpa ketahanan tersebut, pelaksanaan masa depan Agenda Pembangunan Pasca 2015 akan rentan terhadap bencana alam," Presiden menjelaskan.

SBY juga menekankan pentingnya strategi pengurangan risiko bencana diintegrasikan ke dalam rencana dan kebijakan pembangunan nasional. "Indonesia sudah memasukan pengurangan risiko bencana dalam manajeman rencana pengelolaan bencana 2010-2014 dan rencana aksi nasional pengurangan risiko bencana sejalan dengan Kerangka Kerja Aksi Hyogo," Presiden SBY menambahkan.

Poin selanjutnya adalah mengembangkan kapasitas institusional pengurangan risiko bencana sebagai bagian dari rencana pembangunan nasional. Dalam hal ini, Indonesia membentuk Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) pada tahun 2008. Strategi pengurangan risiko bencana ini harus didukung landasan hukum yang kuat.

Presiden juga memandang penting kerja sama internasional untuk mempromosikan pengurangan risiko bencana. Perlu pula menyinkronkan pengurangan risiko bencana dengan kerangka pembangunan pasca 2015.

Sebelumnya, Ketua Komite Nasional Indonesia untuk Agenda Pembangunan Pasca 2015 Kuntoro Mangkusoebroto mengatakan, akan ada Focus Group Discussion (FGD) untuk membagi pengalaman Indonesia kepada dunia. Diskusi akan diikuti, antara lain, pemerintah pusat, pemerintah daerah, LSM dari dalam dan luar negeri, dan institusi pembuat kebijaka. "Mereka akan berbagi pengalamannya dari sudut pandang lokal, nasional dan regional serta mendiskusikan mengenai bencana, konflik, dan kerapuhan," ujar Kuntoro.

Disukusi bertujuan mengidentifikasi efektivitas penanganan bencana pasca 2015 dan untuk menawarkan rekomendasi konkret.

Turut hadir dalam kesempatan ini Asisten Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa Bangsa dan Direktur UNDP Biro Pencegahan Konflik dan Pemulihan Jordan Ryan. Dari jajaran menteri KIB II hadir Menko Polhukam Djoko Suyanto, Mensesneg Sudi Silalahi, Mendagri Gamawan Fauzi, Menlu Marty Natalegwa, Menkes Nafsiah Mboi, Panglima TNI Laksamana Agus Suhartono, serta Kepala BNPB Syamsul Maarif. (dit)