Kalla tidak menepis ada sejumlah informasi strategis yang dibicarakannya saat itu.
Sebelumnya situs ABC melaporkan bahwa pada bulan Agustus 2009, Australia telah melakukan penyadapan terhadap Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan sejumlah pejabat seperti Boediono, Jusuf Kalla, Jubir Presiden saat itu Dino Patti Djalal dan Andi Mallarangeng, Hatta Rajasa, Sri Mulyani, Widodo AS, dan Sofyan Djalil.
Saat itu, Presiden Yudhoyono sedang dalam masa peralihan dari masa jabatan pertama ke masa jabatan kedua setelah dinyatakan menang dalam Pemilihan Presiden Juli 2009.
Pelantikan Yudhoyono dilaksanakan pada Oktober 2009. Perdana Menteri Australia Kevin Rudd hadir dalam acara itu.
Penyadapan juga menyasar ibu negara Ani Yudhoyono.
Pemerintah Indonesia sebelumnya telah memprotes terkait dugaan keberadaan alat sadap milik pemerintah Amerika Serikat di kantor kedubes Australia di Jakarta.
"Indonesia tidak dapat menerima dan mengajukan protes keras terhadap berita tentang keberadaan fasilitas penyadapan di Kedubes AS di Jakarta,” ucap Menteri Luar Negeri, Marty M. Natalegawa, melalui email yang diterima BBC Indonesia akhir Oktober lalu.
Informasi soal pergantian kepemimpinan
Jusuf Kalla yang saat itu menjabat wakil presiden mengaku kaget dengan langkah Australia.
"Saya terkejut juga kok saya disadap, sebagai informasi pasti saya saat itu menjabat wakil presiden jadi yang disadap bukan saya pribadi dan pasti karena jabatan saya. Saya surprise kok bisa-bisanya Australia berbuat seperti itu," kata Jusuf Kalla kepada Wartawan BBC Indonesia, Andreas Nugroho.
"Saya sulit mengetahui karena belum diketahui kebenarannya tapi kalau penyadapan itu benar terjadi tentu Australia ingin melihat arah pemilu Indonesia, pergantian kepemimpinan atau mungkin mendukung salah satunya atau soal security soal kedepannya, tapi tentu Australia yang bisa menjawabnya."
Dia mengaku lupa soal hal-hal penting apa yang banyak dibicarakan pada periode itu.
"Saya lupa karena sudah empat tahun lalu tapi tidak ada informasi yang sensitif."
"Pembicaraan strategis pasti ada, namanya juga pemerintah tapi terkait Australia saya kira waktu hubungan kita baik-baik saja dan kita tidak punya kebijakan katakanlah yang sensitif soal Australia."
Kalla meminta pemerintah Indonesia segera menanyakan kebenaran kabar penyadapan ini kepada Australia dan melakukan protes jika penyadapan itu benar dilakukan.
"Bulan Agustus 2009 saya sebagai wakil presiden dan saya sebagai pemerintah Indonesia dan yang disadap itu adalah telekomunikasi pemerintah Indonesia dan pemerintahlah yang harus protes itu."
Tidak ada komentar:
Posting Komentar