“Insya Allah dalam 2 (dua) hari ini Perpu akan saya tandatangani,” kata Presiden SBY melalui akun twitternya @SBYudhoyono, Senin (14/10) malam.
Menurut Presiden, dalam Perpu itu ada 3 (tiga) hal penting yang dikedepankan, yaitu: 1) Persyaratan Hakim Konstitusi (HK); 2) Proses penjaringan dan pemilihan Hakim Konstitusi; dan 3) Pengawasan Hakim Konstitusi.
“Perpu ini selaras dengan UUD 1945, dan kita bebaskan dari kepentingan politik partisan dalam memilih Hakim Konstitusi,” tegas Kepala Negara.
Presiden berharap, dengan Perpu yang dimaksudkan untuk menyelamatkan MK menyusul tertangkapnya Ketua MK Akil Mochtar oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) itu, kepercayaan rakyat terhadap MK akan pulih kembali, sehingga MK bisa melaksanakan tugasnya dengan baik.
“Amat berbahaya jika MK yang kekuasaannya sangat besar, tidak mendapatka kepercayaan rakyat. Jangan sampai rakyat masih curiga,” ujar Presiden SBY yang secara tidak langsung menyinggung keputusan MK yang bersifat final dan harus dilaksanakan oleh lembaga negara manapun.
Presiden menjelaskan, dalam menyusun Perpu itu, ia melibatkan para Menteri terkait, serta pakar hukum tata negara agar isinya tepat.
Agenda Penyelamatan
Sebelumnya dalam konperensi pers bersama dengan Ketua DPR Marzuki Alie, Ketua MPR Sidharto Danusubroto, Ketua DPR Marzuki Ali, Ketua DPD Irman Gusman, Ketua Komisi Yudisial Suparman Marzuki, Ketua Mahkamah Agung (MA) M. Hatta Ali, dan Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Hadi Purnomo, di Istana Negara, Jakarta, Sabtu (5/10), Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) telah menyampaikan, akan menyiapkan Perpu sebagai salah satu langkah menyelamatkan Mahkamah Konstitusi (MK) paska penangkapan Ketuanya Akil Muchtar oleh KPK.
Presiden SBY menyampaikan banyaknya saran yang disampaikan baik kepada Presiden langsung maupun kepada Ketua Lembaga yang hadir dalam rapat konsultasi mengenai sikap yang tegas dalam kasus penangkapan Ketua MK. Namun, Presiden menegaskan, Presiden tidak bisa menetapkan seseorang katakanlah dihukum mati. “Hukuman apapun hukuman mati, hukuman seumur hidup, hukuman ringan. Yang menetapkan hukuman adalah Majelis Hakim,”kata Presiden.
Presiden SBY menyampaikan juga bahwa keberadaan Mahkamah Konstitusi merupakan amanah Undang-Undang Dasar 1945. Ia menyebutkan, Mahkamah Konstitusi memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan bernegara di Indonesia, dan banyak hal yang telah dilakukan MK untuk kebaikan negara ini. Namun demikian, Presiden menegaskan bahwa peristiwa yang telah terjadi mencoreng hukum dan keadilan di Indonesia karena MK merupakan institusi yang memiliki kewenangan yang sangat besar. MK memutus perkara hal-hal yang sangat strategis dan fundamental dan putusannya pun bersifat final dan mengikat termasuk sengketa permasalahan hukum di antara lembaga negara.
“Kami semua yang hadir dalam pertemuan itu merasakan emosi kemarahan rakyat Indonesia atas kasus yang menimpa Ketua MK,” ungkap Presiden SBY.
Atas dasar itu, Presiden dan para pimpinan lembaga negara sepakat untuk melakukan agenda penyelamatan kepada MK, dalam 5 (lima) butir kesepakatan yang diberi judul “Agenda Penyelamatan Mahkamah Konstitusi”.
Presiden SBY merinci 5 (lima) butir kesepakatan itu adalah:
Pertama, dalam peradilan MK, Presiden dan para pimpinan Lembaga Negara berharap dijalankan sangat hati-hati, dan jangan ada penyimpangan baru.
Kedua, Presiden dan pimpinan Lembaga Negara berharap penegakan hukum yang dilaksanakan oleh KPK dapat dilaksanakan lebih cepat dan konklusif. Hal ini agar dapat membuktikan kepada rakyat bahwa jajaran MK yang lain bersih.
Ketiga, Presiden berencana menyiapkan Perpu, untuk diajukan ke DPR RI, yang antara lain akan mengatur persyaratan, aturan dan seleksi hakim MK. Presiden berharap bila Perpu ini diberlakukan tidak dijudicial review di MK sendiri kemudian dibatalkan atau digugurkan, sebab kalau itu dilakukan tidak ada yang bisa dilakukan perbaikan.
Keempat, dalam Perpu, perlu juga diatur proses peradilan di MK. Presiden dan para pemimpin Lembaga Negara berpendapat, Komisi Yudisial diberikan kepercayaan untuk melakukan pengawasan terhadap Hakim Konstitusi sebagaimana melakukan pengawasan terhadap hakim lainnya.
Kelima, dalam fase konsolidasi yang dilakukan MK saat ini, MK juga melakukan audit internalnya. Bahkan, Presiden dan pimpinan Lembaga Negara berpendapat perlu dilakukan audit eksternal oleh lembaga yang memiliki kewenangan itu.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar