INFO TABAGSEL.com-Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) meresmikan pembukaan kantor lembaga jaringan penelitian internasional, The Abdul Latif Jameel Poverty Action Lab (J-PAL), untuk kawasan Asia Tenggara di Hotel Grand Kempinski, Jakarta, Selasa (25/6) pagi.
J-PAL adalah perintis jaringan penelitian internasional yang mengkaji efektifitas implementasi program-program pembangunan. Didirikan pada 2003 dan berpusat di Massachusetts Institute of Technology (MIT), J-PAL dikenal sebagai sebuah jaringan yang merintis penggunaan Uji Acak Terkendali (Randomized Control Trials) untuk menguji keberhasilan program-program anti kemiskinan.
Jaringan J-PAL yang terdiri dari 80 guru besar telah menciptakan lebih dari 350 evaluasi uji acak di 52 negara yang menjangkau lebih dari 63 juta orang melalui kebijakan-kebijakan yang dinyatakan efektif melalui kajian-kajiannya.
Kantor J-PAL untuk kawasan Asia Tenggara ini akan menjadi kantor regional kelima, dengan kantor-kantor lain yang berlokasi di universitas-universitas ternama di Chili, Perancis, India, dan Afrika Selatan. J-PAL Asia Tenggara berpusat di Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat – Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia (LPEM-FEUI).
Presiden menyatakan keyakinanya kantor regional J-PAL itu akan efektif membantu pemerintah di kawasan ASEAN, melalui kegiatan riset dan evaluasi guna mengidentifikasi dan menerapkan program pembangunan.
Secara khusus Presiden SBY menyebut jasa Prof. Abhijit Banerjee, Direkturi J-PAL yang telah banyak membantunya selama menjadi co-chair UN High-Level Panel of Eminent Persons Agenda Pembangunan Pasca-2015. "Saya yakin kita semua akan mendapatkan manfaat dari Tim J-PAL dalam upaya menghapus kemiskinan dan mencapai kesejahteraan berkelanjutan," kata Presiden.
Model Pembangunan
Dalam acara yang dihadiri para duta besar negara sahabat, menteri pada Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) II, kepala organisasi internasional di Indonesia, direksi J-PAL Global, Rektor UI Prof.DR. Muhammad Anis, Dirjen AusAid Peter Baxter, Direksi J-PAL Asia Tenggara, dan Direktur LPEM UI Dr TM Zakir Machmud itu, Presiden SBY berbagai pengalaman selama sepuluh tahun memimpin Indonesia membangun dan mengentaskan kemiskinan.
Berbekal pengalamannya, menurut Presiden SBY, ada beberapa catatan tentang model pembangunan yang diyakininya telah mampu membangun Indonesia mengentaskan kemiskinan.
Pertama, apapun model pembangunannya, model itu harus mampu meningkatkan standar hidup masyarakat;
Kedua, model yang mampu membantu berakhirnya kemiskinan dan membantu pemberdayaan masyarakat untuk memerangi kemiskinan;
Ketiga, harus mampu memajukan stabilitas politik, sosial, dan ekonomi;
Keempat, harus mampu membantu negara-negara untuk mencapai pertumbuhan ekonomi, menciptakan suatu lingkungan yang masyarakatnya dapat mengembangkan potensi diri mereka dan menjalani hidup yang produktif dan kreatif sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan mereka;
Kelima, harus bersifat terbuka (tidak ekslusif), sehingga memungkinkan masyarakatnya berperan-serta dalam pembangunan, dan memberi akses masyarakatnya menuju kebutuhan dasarnya;
Keenam, pembangunan harus berkelanjutan, tidak berhenti setelah bertumbuh, sehingga menjamin keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, keadilan sosial dan hukum, serta perlindungan lingkungan. "Model ini saya sebut 'pertumbuhan berkelanjutan yang berkeadilan'," kata Presiden.
Ketujuh, model yang terbuka bagi kerja sama dan kemitraan, sehingga menjamin pendanaan untuk mendukung kebijakan dan penerapan strategi menuju penghapusan kemiskinan
Presiden kemudian menyampaikan program yang diluncurkannya dalam pengurangan kemiskinan dan pengangguran.
Klaster 1 Bantuan dan Perlindungan Sosial
Klaster 1, kata Presiden, ibarat ikan. Pemerintah memberi bantuan pada masyarakat miskin atau rumah tangga sasaran (RTS) berupa:
Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Anggaran BOS tahun 2012 sebesar Rp 27,67 triliun. BOS per siswa untuk setiap pelajar AD Rp 500 ribu per tahun dan siswa SMP Rp 700 ribu per tahun.
Beras bersubsidi atau beras untuk rumah tangga miskin (raskin) 15 /RTS/bulan dengan harga Rp 1.600/kg.
Program Keluarga Harapan (PKH) yang diberikan kepada rumah tangga sagat miskin (RTSM) , setiap RTSM endapat Rp 600 ribu – Rp 2,2 juta per tahun.
Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) untuk berobat gratis di Puskesmas dan rumah sakit kelas III milik pemerintah. Tahun 2012 peserta Jamkesmas diperluas kepada gelandangan an napi. Selain Jamkesmas diberikan Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)Rp 100 juta/Puskesmas/tahun. Anggaran kesehatan gratis 2012 sebesar Rp 7,55 triliun meliputi Jamkesmas Rp 5,9 triliun dan Jamersal Rp 1,75 triliun.
Bantuan sosial untuk pengungsi korban bencana alam/sosial.
Bantuan untuk penyandang cacat Rp 300 ribu/buln.
Bantuan untuk lanjut usia (Lansia) terlantar Rp 200 ribu/orang/bulan untuk 26.500 orang.
Klaster 2 Pemberdayaan Masyarakat
Klaster 2 diibaratkan sebagai kail. Melalui program ini pmerintah melaksanakan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri.
Dilaksanakan oleh 5 kementerian: Kemendagri,PU,PDT,Pertanian dan Pariwisata & Ekonomiif.
Anggaran PNPM 2012 sebesar Rp 14,053 triliun
Setiap kecamatan memperoleh dana hingga Rp 3 miliar.
Untuk 2012 sasaran yang akan dicapai 6680 kecamatan,495 kabupaten/kota,33 provinsi.
Klaster 3 Kredit Usaha Rakyat
Klaster ini ibarat perahu.Melalui program ini usaha mikro,kecil dan menengah (UKM) mendapat kredit usaha rakyat (KUR) dri 33 bank, yakni BRI,BNI,Bank Mandiri,Bank Syariah Mandiri,Bank Bukopin,Bank BTN,BNI Syariah serta 25 Bank Pembangunan Daerah (BPD).
Pemerintah memberikan jaminan melalui PT Asuransi Kredit Indonesia (Askrindo) sebesar Rp 2 triliub/tahun/KUR tahun 2010 telah dikucurkan Rp 17,23 triliun dan tahun 2011 Rp 29 triliun.
KUR tahun 2012 sebesar Rp30 triliun.
KUR Rp 20 juta diberikan tanp agunan.
Persyaratan memiliki usaha tetap/KTP/KK, dan keterangan usaha dari desa/kelurahan.
KUR untuk TKIdengan kredit sesuai kebutuhanke negara tujuan. KUR untuk perkebunan diberikan aktu hingga 13 tahun.
Klaster 4 Program Pro Rakyat
Program Rumah Sangat Murah dan Murah tahun 2010 dengan anggaran Rp 2,156 triliun untuk membangun 265.180 unit rumah sangat murah dan 8.762 rumah murah, melalui PNPM Mandiri Perumahan dan Permukiman tahun 2011 telah dibangun 20.600 unit dan peningkatan kualitas 39.500 unit di 33 provinsi dengan anggaran sebesar Rp 812,88 miliar. (WID/ES)
J-PAL adalah perintis jaringan penelitian internasional yang mengkaji efektifitas implementasi program-program pembangunan. Didirikan pada 2003 dan berpusat di Massachusetts Institute of Technology (MIT), J-PAL dikenal sebagai sebuah jaringan yang merintis penggunaan Uji Acak Terkendali (Randomized Control Trials) untuk menguji keberhasilan program-program anti kemiskinan.
Jaringan J-PAL yang terdiri dari 80 guru besar telah menciptakan lebih dari 350 evaluasi uji acak di 52 negara yang menjangkau lebih dari 63 juta orang melalui kebijakan-kebijakan yang dinyatakan efektif melalui kajian-kajiannya.
Kantor J-PAL untuk kawasan Asia Tenggara ini akan menjadi kantor regional kelima, dengan kantor-kantor lain yang berlokasi di universitas-universitas ternama di Chili, Perancis, India, dan Afrika Selatan. J-PAL Asia Tenggara berpusat di Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat – Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia (LPEM-FEUI).
Presiden menyatakan keyakinanya kantor regional J-PAL itu akan efektif membantu pemerintah di kawasan ASEAN, melalui kegiatan riset dan evaluasi guna mengidentifikasi dan menerapkan program pembangunan.
Secara khusus Presiden SBY menyebut jasa Prof. Abhijit Banerjee, Direkturi J-PAL yang telah banyak membantunya selama menjadi co-chair UN High-Level Panel of Eminent Persons Agenda Pembangunan Pasca-2015. "Saya yakin kita semua akan mendapatkan manfaat dari Tim J-PAL dalam upaya menghapus kemiskinan dan mencapai kesejahteraan berkelanjutan," kata Presiden.
Model Pembangunan
Dalam acara yang dihadiri para duta besar negara sahabat, menteri pada Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) II, kepala organisasi internasional di Indonesia, direksi J-PAL Global, Rektor UI Prof.DR. Muhammad Anis, Dirjen AusAid Peter Baxter, Direksi J-PAL Asia Tenggara, dan Direktur LPEM UI Dr TM Zakir Machmud itu, Presiden SBY berbagai pengalaman selama sepuluh tahun memimpin Indonesia membangun dan mengentaskan kemiskinan.
Berbekal pengalamannya, menurut Presiden SBY, ada beberapa catatan tentang model pembangunan yang diyakininya telah mampu membangun Indonesia mengentaskan kemiskinan.
Pertama, apapun model pembangunannya, model itu harus mampu meningkatkan standar hidup masyarakat;
Kedua, model yang mampu membantu berakhirnya kemiskinan dan membantu pemberdayaan masyarakat untuk memerangi kemiskinan;
Ketiga, harus mampu memajukan stabilitas politik, sosial, dan ekonomi;
Keempat, harus mampu membantu negara-negara untuk mencapai pertumbuhan ekonomi, menciptakan suatu lingkungan yang masyarakatnya dapat mengembangkan potensi diri mereka dan menjalani hidup yang produktif dan kreatif sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan mereka;
Kelima, harus bersifat terbuka (tidak ekslusif), sehingga memungkinkan masyarakatnya berperan-serta dalam pembangunan, dan memberi akses masyarakatnya menuju kebutuhan dasarnya;
Keenam, pembangunan harus berkelanjutan, tidak berhenti setelah bertumbuh, sehingga menjamin keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, keadilan sosial dan hukum, serta perlindungan lingkungan. "Model ini saya sebut 'pertumbuhan berkelanjutan yang berkeadilan'," kata Presiden.
Ketujuh, model yang terbuka bagi kerja sama dan kemitraan, sehingga menjamin pendanaan untuk mendukung kebijakan dan penerapan strategi menuju penghapusan kemiskinan
Presiden kemudian menyampaikan program yang diluncurkannya dalam pengurangan kemiskinan dan pengangguran.
Klaster 1 Bantuan dan Perlindungan Sosial
Klaster 1, kata Presiden, ibarat ikan. Pemerintah memberi bantuan pada masyarakat miskin atau rumah tangga sasaran (RTS) berupa:
Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Anggaran BOS tahun 2012 sebesar Rp 27,67 triliun. BOS per siswa untuk setiap pelajar AD Rp 500 ribu per tahun dan siswa SMP Rp 700 ribu per tahun.
Beras bersubsidi atau beras untuk rumah tangga miskin (raskin) 15 /RTS/bulan dengan harga Rp 1.600/kg.
Program Keluarga Harapan (PKH) yang diberikan kepada rumah tangga sagat miskin (RTSM) , setiap RTSM endapat Rp 600 ribu – Rp 2,2 juta per tahun.
Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) untuk berobat gratis di Puskesmas dan rumah sakit kelas III milik pemerintah. Tahun 2012 peserta Jamkesmas diperluas kepada gelandangan an napi. Selain Jamkesmas diberikan Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)Rp 100 juta/Puskesmas/tahun. Anggaran kesehatan gratis 2012 sebesar Rp 7,55 triliun meliputi Jamkesmas Rp 5,9 triliun dan Jamersal Rp 1,75 triliun.
Bantuan sosial untuk pengungsi korban bencana alam/sosial.
Bantuan untuk penyandang cacat Rp 300 ribu/buln.
Bantuan untuk lanjut usia (Lansia) terlantar Rp 200 ribu/orang/bulan untuk 26.500 orang.
Klaster 2 Pemberdayaan Masyarakat
Klaster 2 diibaratkan sebagai kail. Melalui program ini pmerintah melaksanakan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri.
Dilaksanakan oleh 5 kementerian: Kemendagri,PU,PDT,Pertanian dan Pariwisata & Ekonomiif.
Anggaran PNPM 2012 sebesar Rp 14,053 triliun
Setiap kecamatan memperoleh dana hingga Rp 3 miliar.
Untuk 2012 sasaran yang akan dicapai 6680 kecamatan,495 kabupaten/kota,33 provinsi.
Klaster 3 Kredit Usaha Rakyat
Klaster ini ibarat perahu.Melalui program ini usaha mikro,kecil dan menengah (UKM) mendapat kredit usaha rakyat (KUR) dri 33 bank, yakni BRI,BNI,Bank Mandiri,Bank Syariah Mandiri,Bank Bukopin,Bank BTN,BNI Syariah serta 25 Bank Pembangunan Daerah (BPD).
Pemerintah memberikan jaminan melalui PT Asuransi Kredit Indonesia (Askrindo) sebesar Rp 2 triliub/tahun/KUR tahun 2010 telah dikucurkan Rp 17,23 triliun dan tahun 2011 Rp 29 triliun.
KUR tahun 2012 sebesar Rp30 triliun.
KUR Rp 20 juta diberikan tanp agunan.
Persyaratan memiliki usaha tetap/KTP/KK, dan keterangan usaha dari desa/kelurahan.
KUR untuk TKIdengan kredit sesuai kebutuhanke negara tujuan. KUR untuk perkebunan diberikan aktu hingga 13 tahun.
Klaster 4 Program Pro Rakyat
Program Rumah Sangat Murah dan Murah tahun 2010 dengan anggaran Rp 2,156 triliun untuk membangun 265.180 unit rumah sangat murah dan 8.762 rumah murah, melalui PNPM Mandiri Perumahan dan Permukiman tahun 2011 telah dibangun 20.600 unit dan peningkatan kualitas 39.500 unit di 33 provinsi dengan anggaran sebesar Rp 812,88 miliar. (WID/ES)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar