Inilah Paket Kompensasi Kenaikan Harga BBM

Wapres tutup Musrenbangnas 2013

INFO TABAGSEL.com-Pemerintah tengah mempersiapkan paket-paket kompensasi  penyesuaian harga Bahan Bakar Minyak (BBM). Pemerintah pusat sangat membutuhkan kerjasama pemerintah daerah untuk menyalurkan paket-paket kompensasi tersebut ke masyarakat Indonesia yang paling terkena dampak jika penyesuaian harga BBM diputuskan pemerintah.

Wakil Presiden Boediono ketika menutup Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrenbangnas) 2013 di Hotel Bidakara Jakarta, Selasa (30/4) menjelaskan, sebagaimana disampaikan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono saat membuka Musrenbangnas 2013, kompensasi yang disiapkan pemerintah tersebut tentu sesuai dengan kesepakatan dengan legislative (DPR-RI).

Dalam pelaksanaan kompensasi ini, jelas Wapres, ada berbagai hal yang bisa dipetakan menyangkut hubungan pemerintah pusat dan daerah. Hal pertama adalah penyaluran beras untuk rumah tangga miskin (raskin)yang akan menjadi paket utama. “Apabila kita laksanakan penyesuaian BBM, kita tingkatkan dan pertajam volumenya,” ujar Wapres.

Diakui Wapres, penyaluran raskin di beberapa daerah masih belum berjalan dengan baik, sehingga perlu disiapkan dan diperbaiki agar sesuai dengan realita yang direncanakan. Ia memberikan contoh temuan di lapangan di mana raskin dijual dengan selisih hingga Rp. 400/kg dan dijual dengan harga Rp. 2.000/kg.

Untuk mengatasi tingginya harga raskin ini, Wapres mengharapkan kerjasama semua pihak, terutama peran optimal dari pemerintah daerah. “Bagaimana mengurangi biaya dari titik distribusi hingga rumah tangga. Beberapa daerah sudah melaksanakannya dengan baik dan menjual dengan harga Rp. 1.600/kg,” ujar Wapres.

Wapres juga mengingatkan tentang jadwal distribusi raskin, karena seringkali jadwal yang tidak tepat memberikan kesulitan bagi masyarakat yang berhak memperolehnya. “Jadwal yang tegas dan diumumkan sebelumnya sangat diperlukan. Hal ini bisa dikoordinasikan tim raskin daerah bersama perangkat desa dan kecamatan,” lanjutnya.

Paket kompensasi kedua adalah Bantuan Siswa Miskin (BSM) yang diharapkan dapat diperluas, setelah memperoleh persetujuan dari DPR. Pemberian BSM ini didasarkan pada data basis data terpadu yang telah tersedia. “Nanti kita akan gunakan data ini sebagai dasar penentuan siswa yang berhak, dan disampaikan kepada keluarga masing-masing,” ujar Wapres.

Wapres memerintahkan agar dinas pendidikan di kabupaten/kota membuat dan mengirimkan rekap penerima bantuan siswa miskin sesuai jadwal. ”Jangan sampai ada yang terhambat sehingga dana yang dikucurkan bisa cair tepat pada waktunya. Jangan terlalu jauh dari awal tahun anggaran,” kata Wapres.

Paket kompensasi lainnya adalah, Program Keluarga Harapan (PKH) yang sekarang sudah berjalan. PKH adalah program pemberian uang tunai kepada Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM) berdasarkan persyaratan dan ketentuan yang telah ditetapkan dengan melaksanakan kewajibannya. Masalah verifikasi, katanya, adalah pekerjaan berat. "Tapi intinya, PKH bukan bantuan langsung tunai, tapi bantuan yang ada persyaratan,” ujar Wapres.

Wapres juga menyebutkan jika DPR menyetujui, maka pemerintah akan memberikan Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM). Mekanisme pemberian BLSM ini melalui kantor pos. “Peran dari pemerintah daerah sangat penting, terutama untuk alokasi BLSM," ujar Wapres.

Selain program-program penanggulangan kemiskinan secara nasional, daerah juga didorong untuk membuat program-program penanggulangan kemiskinan daerah untuk meningkatkan kesejahteraan daerahyang lebih baik.

Wapres berharap peran pemerintah daerah untuk membantu memberikan pelayanan pendidikan dan kesehatan. Program-program penanggulangan kemiskinan daerah diharapkan komplementer dengan program-program penanggulangan kemiskinan nasional. “Masing-masing daerah mempunyai inisiatif. Sangat bagus, tidak perlu sama dan seragam. Tetapi yang penting adalah sinkronisasi dari program dengan baik,” ujar Wapres.

Untuk semua paket-paket kompensasi tersebut, Wapres meminta agar data yang dipakai adalah Basis Data Terpadu sehingga semua data bersumber pada satu hulu. Dengan program yang baik dan sasaran yang tepat, maka manfaat akhir dan implementasi pemberian kompensasi bisa maksimal.

Pemerintah juga tengah menyiapkan kartu tunggal untuk berbagai program perlindungan sosial, dan program kesejahteraan sosial masyarakat. “Kita harus siapkan sebaik mungkin, perlu kita lakasanakan kerjasama erat antara pusat dan daerah. Dan lakukan koordinasi dengan baik,” ujar Wapres.