Tentara Korea Selatan di wilayah demarkasi atau Panmunjom |
INFO TABAGSEL.com-Belum usai menghadapi tekanan karena program persenjataannya, Korea Utara kini menghadapi serangan atas catatan hak asasi manusianya.
Utusan khusus PBB untuk masalah HAM di Korea Utara, Marzuki Darusman mengatakan pemerintah Korea Utara bertanggungjawab atas serangan sistematis dan luas terhadap populasi sipil.
Marzuki juga mengatakan pelanggaran HAM di negara itu mencapai “titik kritis.”
“Saya percaya bahwa banyak, atau mungkn semua dari sembilan pola pelanggaran yang teridentifikasi di laporan saya, yang merupakan kejahatan atas kemanusiaan, dilakukan sebagai bagian dari serangan sistematis dan luas terhadap populasi sipil,” kata Marzuki seperti dilaporkan kantor berita AP.
Sekitar dua ratus ribu orang, termasuk anak-anak, diyakini disekap di koloni-koloni kerja paksa, banyak yang ditahan hanya karena masih memiliki hubungan saudara dengan tahanan lain.
AS dan para sekutunya menyerukan penyelidikan komisi internasional atas pelanggaran-pelanggaran itu, sebuah langkah yang pada akhirnya bisa membawa Korea Utara ke hadapan mahkamah internasional.
Perwakilan Korea Utara di Dewan HAM PBB di Jenewa mengatakan hal itu adalah sebuah rencana politis untuk meningkatkan tekanan internasional.
Tindakan ini datang di tengah tingginya ketegangan di semenanjung Korea.
Latihan perang skala besar berlangsung di kedua negara, dan Korea Utara mengancam akan membalas sanksi PBB terhadap program nuklirnya.
Di masa lalu, AS tidak banyak memberikan tekanan terhadap catatan hak asasi Korea Utara, karena khawatir inisiatif itu akan membuat negara itu bungkam dan menghancurkan upaya negosiasi mengenai program persenjataannya
Tidak ada komentar:
Posting Komentar