 |
| Wakil Presiden Boediono berdialog Musrenbang Jawa-Bal |
INFO TABAGSEL.com-Pemerintah telah memiliki Basis Data Terpadu yang
berisi daftar 40 persen rumah tangga dengan status kesejahteraan
terbawah berdasarkan nama dan alamat tinggal. Wakil Presiden Boediono
minta agar semua program penanggulangan kemiskinan yang memiliki sasaran
individu/keluarga/rumah tangga, didasarkan pada Basis Data Terpadu
tersebut yang telah kita miliki itu. Hal ini akan sangat mengurangi
kemubaziran dan sangat meningkatkan efektifitas program kita.
"Dengan menggunakan data mutakhir ini program penanggulangan kemiskinan kita dapat tepat sasaran dengan tingkat kesalahan yang minimal, dan dengan manfaat maksimal dari komplementaritas program yang satu dengan yang lain," kata Wakil Presiden Boediono saat membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan Regional Jawa-Bali Tahun 2012 di Hotel Ambarukmo, Yogyakarta, Selasa, 13 November 2012.
Basis Data Terpadu itu, lanjutnya, tidak saja bermanfaat untuk program penanggulangan kemiskinan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat, namun juga bagi Pemerintah Daerah yang ingin menjalankan program inisiatif dan inovasi daerah yang efektif.
"Saya mendapatkan laporan bahwa banyak daerah yang telah mendapatkan akses dan menggunakan Basis Data Terpadu ini. Harapan saya, daerah-daerah yang belum, dapat segera menggunakan Basis Data ini untuk menentukan rumahtangga sasaran bagi program-program inisiatif mereka," kata Wapres.
Menurut Wapres, program penanggulangan kemiskinan merupakan amanat Pembangunan Nasional yang harus dilaksanakan dengan sungguh-sungguh. Sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2009-2014, kita mentargetkan untuk menurunkan tingkat kemiskinan nasional dari sekitar 11-12 persen saat ini menjadi 8-10 persen pada tahun 2014. Ini adalah target nasional.
Dalam operasionalisasinya, masing-masing daerah perlu menetapkan targetnya masing-masing sebagai kontribusinya kepada penurunan angka kemiskinan tingkat nasional.
Agar berhasil, program penanggulangan kemiskinan, seperti halnya program-program pembangunan lainnya, harus kita laksanakan secara sistematis. Dari penetapan sasaran, perumusan bentuk programnya, serta cara melakukan monitoring dan evaluasi haruslah dipikirkan dan dirumuskan dengan matang dan seksama sejak awal.
Dalam memilih sasaran ini, prioritas pertama tentu harus diberikan kepada penduduk yang sangat miskin dan miskin. Mereka memang yang paling membutuhkan bantuan, terutama dalam bentuk bantuan langsung. "Namun lebih dari itu, dalam penentuan sasaran kita juga harus memperhatikan penduduk yang hampir miskin atau penduduk yang rentan miskin. Kelompok ini tingkat pendapatannya sudah di atas garis kemiskinan, namun masih rentan terhadap perubahan keadaan (misalnya jatuh sakit) sehingga bisa dengan cepat turun kelas menjadi miskin. Kelompok hampir miskin ini perlu kita tangani dengan berbagai program perlindungan sosial yang dapat melindungi mereka dari kerawanan tersebut," kata Wapres.
Empat Klaster Penanggulangan Kemiskinan
Atas dasar pemikiran seperti itu, maka program penanggulangan kemiskinan Pemerintah Pusat dikategorikan ke dalam empat klaster. Klaster pertama adalah program penanggulangan kemiskinan yang sasarannya adalah rumah tangga miskin. Program nasional untuk klaster pertama ini mencakup Program Keluarga Harapan (PKH), Program Bantuan Siswa Miskin, Program Jaminan Kesehatan Masyarakat (JAMKESMAS), serta Program Beras untuk Masyarakat Miskin (RASKIN).
Klaster kedua adalah program penanggulangan kemiskinan yang sasarannya adalah komunitas. Program utama dalam kategori ini adalah Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM).
Klaster ketiga adalah program pemberdayaan ekonomi yang sasarannya adalah usaha mikro dan usaha kecil. Program utama dalam klaster ini adalah program Kredit Usaha Rakyat (KUR).
Dan Klaster keempat adalah program pro-rakyat lainnya, dengan kelompok sasaran yang lebih khusus lagi, seperti kelompok miskin kota, nelayan dan sebagainya ( selengkapnya baca Pidato Wapres di Ruang Media).
Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta menyambut gembira dan mengapresiasi acara Musrenbang Regional se-Jawa-Bali 2012 yang diselenggarakan di Yogyakarta ini, khususnya terhadap keputusan pengambilan tema oleh para anggota Sekretariat Bersama Bappeda se-Jawa-Bali yaitu "Solusi Gubernur se-Jawa-Bali untuk Percepatan Pengurangan Kemiskinan.
Menurut Gubernur, keberhasilan program pengentasan kemiskinan masih mendapat tantangan besar mengingat ukuran kemiskinan itu sendiri. Angka mereka yang disebut miskin sesungguhnya hanya berbeda sangat tipis dengan mereka yang hampir miskin. Bahkan, bila pendapatannya tidak dikategorikan miskin, seseorang bisa tetap dikatakan miskin akibat minimnya akses-akses terhadap kebutuhan dasar seperti pendidikan dan kesehatan.
Perbedaan karakter wilayah dan luasannya juga sangat menentukan karakter kemiskinan itu sendiri. Sehingga, walaupun saat ini kita mendapati tren menurun dari angka kemiskinan tapi harus diwaspadai keluar masuknya penduduk dalam kategori miskin dan hampir miskin. “Dalam harapan itu, Pemda DI Yogyakarta berharap agar forum ini bisa menemukan solusi untuk membantu kedua kategori tersebut, yang miskin dan hampir miskin,” katanya.
Dalam dialog, Wapres menerima sejumlah pertanyaan tentang pembangunan infrastruktur antara lain tentang perbaikan bandara Ahmad Yani Semarang di Jawa Tengah dan kewenangan pembangunan jalan di tingkat nasional, provinsi dan kabupaten/kota. Wapres mendukung perbaikan bandara Ahmad Yani namun ia meminta pemerintah Jawa Tengah bersabar karena ada "lika-liku administrasi yang harus dikelola, jangan ditabrak." Mengenai kewenangan pembangunan jalan, Wapres meminta agar usulan mengenai kewenangan pembangunan jalan itu dibicarakan lebih lanjut dengan Menteri Pekerjaan Umum.
Ada pula pertanyaan tentang pendataan penduduk miskin untuk program Jaminan Kesehatan Masyarakat yang berubah sehingga ada sebagian masyarakat yang merasa dirugikan karena namanya tidak lagi berhak mendapatkan bantuan. Wapres Boediono mengatakan, Jamkesmas berlaku untuk rumah tangga miskin yang iurannya ditanggung pemerintah. Bila ada yang miskin namun belum masuk dalam daftar maka data tersebut harus diperbaharui dan dikonfirmasi. Tapi bila sudah tidak miskin lagi, atau dengan kata lain sudah naik tingkat pendapatannya, maka mereka harus masuk skema lain dengan membayar sebagian.
Menjawab pertanyaan tentang tuntutan peningkatan kesejahteraan buruh, Wapres mengatakan bahwa tentu saja hal tersebut layak diperjuangkan. Namun pemerintah juga memperhitungkan kepentingan mereka yang sama sekali belum bekerja. "Kita harus mendorong agar perusahaan-perusanaan memperluas produksinya yang berarti itu meningkatkan lapangan kerja. Dua kepentingan ini, antara kesejahteraan buruh dan penciptaan lapangan kerja patut untuk diseimbangkan. Tentu kita ingin keduanya maju bersama-sama tapi semuanya kembali ke kemampuan ekonomi masing-masin negara," kata Wapres.
Wapres juga menjawab pertanyaan tentang upaya memangkas sistem tender dalam pembangunan infrastruktur umum dengan menunjuk BUMN perusahaan terbuka sebagai pembangun. Menurutnya keinginan tersebut dapat dimengerti, karena selain untuk penghematan juga bisa menghemat waktu. Namun tanpa transparansi, besar kemungkinan di kemudian hari akan timbul masalah. Hal itu telah menjadi pelajaran dari masa lalu. Dalam hal-hal tertentu Presiden bisa mengeluarkan Keppres, tapi sebaiknya hal ini tidak dilempangkan untuk semua hal. "Kita banyak melihat proyek yang proses awalnya tidak benar, start-nya cepat, tapi kemudian mandek. Ini costnya lebih besar lagi," kata Wapres.
"Dengan menggunakan data mutakhir ini program penanggulangan kemiskinan kita dapat tepat sasaran dengan tingkat kesalahan yang minimal, dan dengan manfaat maksimal dari komplementaritas program yang satu dengan yang lain," kata Wakil Presiden Boediono saat membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan Regional Jawa-Bali Tahun 2012 di Hotel Ambarukmo, Yogyakarta, Selasa, 13 November 2012.
Basis Data Terpadu itu, lanjutnya, tidak saja bermanfaat untuk program penanggulangan kemiskinan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat, namun juga bagi Pemerintah Daerah yang ingin menjalankan program inisiatif dan inovasi daerah yang efektif.
"Saya mendapatkan laporan bahwa banyak daerah yang telah mendapatkan akses dan menggunakan Basis Data Terpadu ini. Harapan saya, daerah-daerah yang belum, dapat segera menggunakan Basis Data ini untuk menentukan rumahtangga sasaran bagi program-program inisiatif mereka," kata Wapres.
Menurut Wapres, program penanggulangan kemiskinan merupakan amanat Pembangunan Nasional yang harus dilaksanakan dengan sungguh-sungguh. Sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2009-2014, kita mentargetkan untuk menurunkan tingkat kemiskinan nasional dari sekitar 11-12 persen saat ini menjadi 8-10 persen pada tahun 2014. Ini adalah target nasional.
Dalam operasionalisasinya, masing-masing daerah perlu menetapkan targetnya masing-masing sebagai kontribusinya kepada penurunan angka kemiskinan tingkat nasional.
Agar berhasil, program penanggulangan kemiskinan, seperti halnya program-program pembangunan lainnya, harus kita laksanakan secara sistematis. Dari penetapan sasaran, perumusan bentuk programnya, serta cara melakukan monitoring dan evaluasi haruslah dipikirkan dan dirumuskan dengan matang dan seksama sejak awal.
Dalam memilih sasaran ini, prioritas pertama tentu harus diberikan kepada penduduk yang sangat miskin dan miskin. Mereka memang yang paling membutuhkan bantuan, terutama dalam bentuk bantuan langsung. "Namun lebih dari itu, dalam penentuan sasaran kita juga harus memperhatikan penduduk yang hampir miskin atau penduduk yang rentan miskin. Kelompok ini tingkat pendapatannya sudah di atas garis kemiskinan, namun masih rentan terhadap perubahan keadaan (misalnya jatuh sakit) sehingga bisa dengan cepat turun kelas menjadi miskin. Kelompok hampir miskin ini perlu kita tangani dengan berbagai program perlindungan sosial yang dapat melindungi mereka dari kerawanan tersebut," kata Wapres.
Empat Klaster Penanggulangan Kemiskinan
Atas dasar pemikiran seperti itu, maka program penanggulangan kemiskinan Pemerintah Pusat dikategorikan ke dalam empat klaster. Klaster pertama adalah program penanggulangan kemiskinan yang sasarannya adalah rumah tangga miskin. Program nasional untuk klaster pertama ini mencakup Program Keluarga Harapan (PKH), Program Bantuan Siswa Miskin, Program Jaminan Kesehatan Masyarakat (JAMKESMAS), serta Program Beras untuk Masyarakat Miskin (RASKIN).
Klaster kedua adalah program penanggulangan kemiskinan yang sasarannya adalah komunitas. Program utama dalam kategori ini adalah Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM).
Klaster ketiga adalah program pemberdayaan ekonomi yang sasarannya adalah usaha mikro dan usaha kecil. Program utama dalam klaster ini adalah program Kredit Usaha Rakyat (KUR).
Dan Klaster keempat adalah program pro-rakyat lainnya, dengan kelompok sasaran yang lebih khusus lagi, seperti kelompok miskin kota, nelayan dan sebagainya ( selengkapnya baca Pidato Wapres di Ruang Media).
Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta menyambut gembira dan mengapresiasi acara Musrenbang Regional se-Jawa-Bali 2012 yang diselenggarakan di Yogyakarta ini, khususnya terhadap keputusan pengambilan tema oleh para anggota Sekretariat Bersama Bappeda se-Jawa-Bali yaitu "Solusi Gubernur se-Jawa-Bali untuk Percepatan Pengurangan Kemiskinan.
Menurut Gubernur, keberhasilan program pengentasan kemiskinan masih mendapat tantangan besar mengingat ukuran kemiskinan itu sendiri. Angka mereka yang disebut miskin sesungguhnya hanya berbeda sangat tipis dengan mereka yang hampir miskin. Bahkan, bila pendapatannya tidak dikategorikan miskin, seseorang bisa tetap dikatakan miskin akibat minimnya akses-akses terhadap kebutuhan dasar seperti pendidikan dan kesehatan.
Perbedaan karakter wilayah dan luasannya juga sangat menentukan karakter kemiskinan itu sendiri. Sehingga, walaupun saat ini kita mendapati tren menurun dari angka kemiskinan tapi harus diwaspadai keluar masuknya penduduk dalam kategori miskin dan hampir miskin. “Dalam harapan itu, Pemda DI Yogyakarta berharap agar forum ini bisa menemukan solusi untuk membantu kedua kategori tersebut, yang miskin dan hampir miskin,” katanya.
Dalam dialog, Wapres menerima sejumlah pertanyaan tentang pembangunan infrastruktur antara lain tentang perbaikan bandara Ahmad Yani Semarang di Jawa Tengah dan kewenangan pembangunan jalan di tingkat nasional, provinsi dan kabupaten/kota. Wapres mendukung perbaikan bandara Ahmad Yani namun ia meminta pemerintah Jawa Tengah bersabar karena ada "lika-liku administrasi yang harus dikelola, jangan ditabrak." Mengenai kewenangan pembangunan jalan, Wapres meminta agar usulan mengenai kewenangan pembangunan jalan itu dibicarakan lebih lanjut dengan Menteri Pekerjaan Umum.
Ada pula pertanyaan tentang pendataan penduduk miskin untuk program Jaminan Kesehatan Masyarakat yang berubah sehingga ada sebagian masyarakat yang merasa dirugikan karena namanya tidak lagi berhak mendapatkan bantuan. Wapres Boediono mengatakan, Jamkesmas berlaku untuk rumah tangga miskin yang iurannya ditanggung pemerintah. Bila ada yang miskin namun belum masuk dalam daftar maka data tersebut harus diperbaharui dan dikonfirmasi. Tapi bila sudah tidak miskin lagi, atau dengan kata lain sudah naik tingkat pendapatannya, maka mereka harus masuk skema lain dengan membayar sebagian.
Menjawab pertanyaan tentang tuntutan peningkatan kesejahteraan buruh, Wapres mengatakan bahwa tentu saja hal tersebut layak diperjuangkan. Namun pemerintah juga memperhitungkan kepentingan mereka yang sama sekali belum bekerja. "Kita harus mendorong agar perusahaan-perusanaan memperluas produksinya yang berarti itu meningkatkan lapangan kerja. Dua kepentingan ini, antara kesejahteraan buruh dan penciptaan lapangan kerja patut untuk diseimbangkan. Tentu kita ingin keduanya maju bersama-sama tapi semuanya kembali ke kemampuan ekonomi masing-masin negara," kata Wapres.
Wapres juga menjawab pertanyaan tentang upaya memangkas sistem tender dalam pembangunan infrastruktur umum dengan menunjuk BUMN perusahaan terbuka sebagai pembangun. Menurutnya keinginan tersebut dapat dimengerti, karena selain untuk penghematan juga bisa menghemat waktu. Namun tanpa transparansi, besar kemungkinan di kemudian hari akan timbul masalah. Hal itu telah menjadi pelajaran dari masa lalu. Dalam hal-hal tertentu Presiden bisa mengeluarkan Keppres, tapi sebaiknya hal ini tidak dilempangkan untuk semua hal. "Kita banyak melihat proyek yang proses awalnya tidak benar, start-nya cepat, tapi kemudian mandek. Ini costnya lebih besar lagi," kata Wapres.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar