Menpan RB : Penerimaan CPNS Tahun ini Bersih

Menpan RBA,Azwar Abubakar

INFO TABAGSEL.com-Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Azwar Abubakar menyatakan bahwa akan memberikan sanksi pemecatan kepada pegawai negeri sipil (PNS) yang terlibat pencaloan penerimaan calon PNS (CPNS). "PNS yang terlibat pencaloan akan dipecat," ujar Azwar di Jakarta, Senin (27/8).

Dia mengatakan berbeda dengan tahun sebelumnya, penerimaan CPNS pada tahun ini lebih bersih. "Tidak ada toleransi, semuanya transparan," ujarnya.

Pada tahun ini, Kemenpan RB bekerja sama dengan 10 perguruan tinggi dalam proses seleksi. Dengan demikian, dia mengharapkan proses rekrutmen dapat berlangsung transparan dan bebas korupsi. Pada tahun ini, lanjut Azwar, penerimaan CPNS hanya dilakukan di 23 kementerian dan kelembagaan serta 25 daerah. Dengan jumlah lowongan yang tersedia kurang lebih 14.000 jabatan.

Seleksi sendiri akan dilakukan serentak di seluruh Indonesia pada 8 September. Soal-soal CPNS juga diseragamkan seperti halnya SNMPTN.

Sementara itu, Kemenpan dan RB berencana menggelar konferensi reformasi birokrasi, pameran dan pertemuan pemangku kepentingan di Jakarta, tanggal 27-29 Agustus. "Reformasi sudah bergulir sejak 1998, namun belum bisa memperbaiki keadaan khususnya reformasi birokrasi," ujar Menteri Azwar Abubakar.

Dia mengatakan, dalam tata kelola pemerintahan kerap terjadi inefisiensi yang mencakup birokrasi yang gemuk, korupsi yang merajalela dan pembangunan infrastruktur yang tersendat akibat belanja pegawai. "Kami berharap para peserta konferensi dapat saling berbagi pengetahuan dan membantu percepatan proses reformasi birokrasi," ucapnya.

Pertemuan itu juga, lanjut dia, diharapkan dapat menyatukan birokrat, teknokrat, akademisi, dan aparata pengawas pemerintah, serta para pelajar untuk belajar tentang kebijakan dan administrasi publik.

Deputi Tata Kelola Setwapres, Eddy Poerwanto, mengatakan tujuan dari konferensi ini untuk memperdalam pemahaman dan wawasan mengenai reformasi birokrasi. "Juga menyediakan wadah bagi pemangku kepentingan agar efektif dalam memberikan pelayanan kepada publik," kata Eddy seperti dikutip Antara.

Sejauh ini, tutur Eddy, komitmen Presiden Susilo Bambang Yudhoyono untuk menciptakan birokrasi yang bersih belum diterjemahkan dengan baik dalam pelaksanaannya. "Untuk itu, perlu proses reformasi birokrasi," kata Eddy.

Konferensi itu juga didukung oleh Badan pembangunan pemerintah Australia, Ausaid. Duta Besar Australia untuk Indonesia, Greg Moriarty, mengatakan Australia sangat mendukung Indonesia untuk menciptakan proses reformasi birokrasi.

"Proses reformasi birokrasi itu tidak dapat tercipta tanpa adanya partisipasi masyarakat," ujar Moriarty.

Moriarty mengatakan proses reformasi birokrasi merupakan kegiatan yang tak akan pernah berhenti. Bahkan Australia yang sudah melangsungkan proses itu sejak beberapa dekade lalu, juga terus melakukan pembaharuan. (SuaraKarya)