INFO PALUTA.com-Massa mendesak Wali Kota Padangsidimpuan Zulkarnain Nasution
menjelaskan kepada publik masalah APBD . Karena, dari sinilah dinilai
awal terjadinya carut-marut sistem birokrasi dan keuangan Pemko
Padangsidimpuan.
Menurut mereka, jika diibaratkan tubuh manusia, Pemko Padangsidimpuan saat ini menderita suatu penyakit kronis yang sangat susah disembuhkan. Birokrasi pemerintahan amburadul dan para pemimpiannya tidak peduli lagi pada kemajuan daerah maupun rakyat.
“Pemerintahan yang baik dan bersih dalam prospek otonomi daerah yang nyata dan bertanggungjawab, tak mungkin lagi terwujud di kota ini. Roda pemerintahan dan kinerja aparaturnya acak-acakan,” teriak orator saat puluhan massa Karang Taruna melakukan aksi di halaman kantor Wali Kota Padangsidimpuan,Kamis (7/6).
Ketua Karang Taruna Kota Padangsidimpuan, Ammar Gozali Lubis, dalam orasinya menyebut, kota ini sudah tidak terkendali sistem birokrasi dan keuangannya. Yakni semenjak periode kedua kepemimpinan Wali Kota Zulkarnain Nasution, yang diawali dengan munculnya dua APBD ditahun anggaran 2007.
Bukti adanya APBD ganda ini dikuatkan dengan terbitnya surat Sekretaris Daerah, Sarmadhan Hasibuan, Nomor: 903/3826/2007 perihal penarikan APBD TA 2007 kepada Ketua DPRD Kota Padangsidimpuan c/q Sekretaris Dewan tertanggal 25 Mei 2007.
Dijelaskan, dalam suratnya Sekda mengatakan, sehubungan adanya ketidak sesuaian jumlah objek belanja pada kolom penjelasan anggaran. Diminta kepada Ketua DPRD agar menarik buku APBD tersebut dari tangan angggota dewan dan dikembalikan ke Bagian Keuangan Sekretariat Daerah untuk diganti dengan APBD yang sudah diperbaiki.“Inilah awal carut-marutnya sistem birokrasi dan keuangan di Pemko Padangsidimpuan.
Sejak itu, kota ini mulai tidak diperdulikan oleh pemimpinnya dan mirip anak ayam kehilangan induk,” sambung Koordinator Aksi dan Koordinator Lapangan, Mahran Ali S Rambe dan Sulaiman Nasution.
Karenanya Karang Taruna Kota Padangsidimpuan mendesak Wali Kota Zulkarnain Nasution untuk segera menjelaskan masalah APBD ganda pada TA 2007 kepada publik. Sehingga masyarakat luas dapat mengetahuinya.
Karang Taruna juga mengimbau Wali Kota Zulkarnain Nasution untuk membenahi dan mengevaluasi kembali alokasi anggaran Pemko selama periode kepemimpinannya. Sehingga tidak meningalkan cacat hukum atau ‘piring kotor’ kepada wali kota yang terpilih pada Pilkada.
“Kami juga meminta wali kota untuk lebih pro aktif dalam mengontrol kinerja SKPD. Menindak tegas oknum SKPD yang lalai dalam menjalankan tugasnya, dan meminta wali kota agar lebih bijak dalam memilih pemimpin SKPD,” tegas mereka.(Berita sore)
Menurut mereka, jika diibaratkan tubuh manusia, Pemko Padangsidimpuan saat ini menderita suatu penyakit kronis yang sangat susah disembuhkan. Birokrasi pemerintahan amburadul dan para pemimpiannya tidak peduli lagi pada kemajuan daerah maupun rakyat.
“Pemerintahan yang baik dan bersih dalam prospek otonomi daerah yang nyata dan bertanggungjawab, tak mungkin lagi terwujud di kota ini. Roda pemerintahan dan kinerja aparaturnya acak-acakan,” teriak orator saat puluhan massa Karang Taruna melakukan aksi di halaman kantor Wali Kota Padangsidimpuan,Kamis (7/6).
Ketua Karang Taruna Kota Padangsidimpuan, Ammar Gozali Lubis, dalam orasinya menyebut, kota ini sudah tidak terkendali sistem birokrasi dan keuangannya. Yakni semenjak periode kedua kepemimpinan Wali Kota Zulkarnain Nasution, yang diawali dengan munculnya dua APBD ditahun anggaran 2007.
Bukti adanya APBD ganda ini dikuatkan dengan terbitnya surat Sekretaris Daerah, Sarmadhan Hasibuan, Nomor: 903/3826/2007 perihal penarikan APBD TA 2007 kepada Ketua DPRD Kota Padangsidimpuan c/q Sekretaris Dewan tertanggal 25 Mei 2007.
Dijelaskan, dalam suratnya Sekda mengatakan, sehubungan adanya ketidak sesuaian jumlah objek belanja pada kolom penjelasan anggaran. Diminta kepada Ketua DPRD agar menarik buku APBD tersebut dari tangan angggota dewan dan dikembalikan ke Bagian Keuangan Sekretariat Daerah untuk diganti dengan APBD yang sudah diperbaiki.“Inilah awal carut-marutnya sistem birokrasi dan keuangan di Pemko Padangsidimpuan.
Sejak itu, kota ini mulai tidak diperdulikan oleh pemimpinnya dan mirip anak ayam kehilangan induk,” sambung Koordinator Aksi dan Koordinator Lapangan, Mahran Ali S Rambe dan Sulaiman Nasution.
Karenanya Karang Taruna Kota Padangsidimpuan mendesak Wali Kota Zulkarnain Nasution untuk segera menjelaskan masalah APBD ganda pada TA 2007 kepada publik. Sehingga masyarakat luas dapat mengetahuinya.
Karang Taruna juga mengimbau Wali Kota Zulkarnain Nasution untuk membenahi dan mengevaluasi kembali alokasi anggaran Pemko selama periode kepemimpinannya. Sehingga tidak meningalkan cacat hukum atau ‘piring kotor’ kepada wali kota yang terpilih pada Pilkada.
“Kami juga meminta wali kota untuk lebih pro aktif dalam mengontrol kinerja SKPD. Menindak tegas oknum SKPD yang lalai dalam menjalankan tugasnya, dan meminta wali kota agar lebih bijak dalam memilih pemimpin SKPD,” tegas mereka.(Berita sore)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar