TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Mantan Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Hasyim Muzadi mengaku tak kaget dengan hasil keputusan Paripurna DPR RI soal kenaikan harha Bahan Bakar Minyak (BBM). Hasil Paripurna DPR itu sudah bisa ditebak sejal awal karena partai kaolisi pendukung SBY tak mungkin mau kehilangan menteri di kabinet.
"Sejak awal saya sudah menduga, yang pro kenaikan harga BBM lebih dominan. Kalau pro rakyat, mestinya keputusan yang diambil adalah menolak kenaikan harga BBM, bukan mendukung kenaikan meskipun bersyarat," kata Hasyim Muzadi, Minggu (1/4/2012).
Menurutnya, partai yang punya menteri di kabinet sejak awal diprediksi bermain dua kaki. Mereka pasti mendukung sikap pemerintah menaikkan harga BBM, tapi seolah-olah pro rakyat. SBY pun pasti tahu bahwa sikap partai koalisi yang mendukungnya setengah-setengah.
"Pemerintah hampir tidak mungkin tidak menaikkan BBM. Jelas partai yang tidak punya menteri di kabinet dengan mudah bergabung dengan rakyat. Sedangkan. Partai yang punya menteri pasti berkaki dua karena tidak mau kehilangan muka ke rakyat namun juga tidak mau kehilangan menteri," tegasnya.
Dikatakannya, partai yang tak punya menteri di kabinet, seperti PDIP, Gerindra dan Hanura lebih bisa dipercaya oleh rakyat karena tak terikat "kontrak" koalisi pendukung SBY.
"Begitu pula dengan partai non perlemen seperti PKNU dan PBB yang bisa ikut turun ke jalan bersama rakyat menolak harga BBM naik," katanya.
Ia menilai, keputusan paripurna DPR yang menyerahkan keputusan kenaikan harga BBM kepada pemerintah dengan syarat, sebagai akal-akalan partai di DPR.
"Lagi-lagi rakyat dibodohi oleh partai dan pemimpinnya. 1 April BBM memang tidak naik, tapi dalam waktu dekat bisa naik," ungkapnya.
Dalam situasi seperti ini, kata Hasyim, sasaran kemarahan rakyat selanjutnya hanya fokus kepada presiden SBY. "Ketika pemerintah nanti mengumumkan harga BBM akan naik, maka rakyat akan kembali turun ke jalan. Sedangkan DPR bisa lepas tangan atas keputusan yang diambil pemerintah," kata pengasuh ponpes Al-Hikam Malang dan Depok ini.
Rakyat, lanjut Hasyim, kini sudah semakin cerdas menyikapi keputusan yang diambil pemerintah dan DPR. Rakyat banyak belajar dari kasus-kasus terdahulu, seperti bank Century yang sekarang hilang dari perbincangan DPR dan penegak hukum.
"Masalah BBM ini bisa mencerdaskan rakyat. Mereka tahu sadang dibodohi wakil rakyat. Dulu kasus Century dibuka seterang-terangnya, kini telah ditutup segelap-gelapnya. Ini semua membuat rakyat semakin cerdas. Makanya jalan salahkan rakyat, jika mereka nanti jalan sendiri dan tak mau lagi menunggu sikap DPR," jelasnya.
Lebih kanjut, Hasyim menegaskan, menaikkan harga BBM sebenarnya bukan satu-satunya opsi yang bisa diambil pemerintah, jika alasannya untuk menyelamatkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
"Andai minyak mentah Indonesia diolah sendiri , kita tidak akan terombang ambing oleh kenaikan harga minyak bahkan kita akan mendapatkan keuntungan setiap kali ada kenaikan harga minyak dunia. Sekarang ini kita sama dengan membeli minyak jadi dari hasil minyak mentah sendiri," tuturnya.
Namun, untuk melakukan kebijakan tersebut memerlukan langkah berani dan strategis, tidak teknis kasuistis.
"Ini sulit karena 'keberanian' bukan kebiasaan pemerintah sekarang . Disamping itu indonesia tentu sudah terikat kontrak jual beli yang didekte asing," katanya.
Ke depan, kata Hasyim, pro kontra masalah kenaikan BBM akan terus menguras energi bangsa. "Bahkan terpaksa menghadapkan lagi TNI/Polri dengan rakyat, padahal dapur TNI/Polri juga dibahayakan kenaikan harga BBM. Kesimpulannya masalah BBM adalah masalah sistem, aturan, leadership negara, dan frustasi rakyat terhadap kepemimpinan SBY dan korupsi," KH Hasyim Muzadi mengingatkan.
TERKAIT :
Golkar Tunjukkan Jati Diri Pemain Lama yang Licin
