TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -
Disahkannya penambahan Pasal 7 ayat 6a UU APBN-Perubahan 2012 yang
mengatur kewenangan pemerintah menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM)
bersyarat dalam Rapat Paripurna DPR, tak lepas dari konstribusi Partai
Golkar dalam lobi-lobi politik antar-fraksi.
Partai berlambang Pohon Beringin itulah yang mengusulkan opsi
kenaikan harga BBM seperti itu saat penyampaian sikap dalam Rapat
Paripurna RUU APBP-Perubahan 2012 di DPR, pada Jumat (30/3/2012) malam.
Dan setelah dilakukan lobi-lobi antar-fraksi,"Apa yang terjadi semalam itu dramaturgi politik. Dan di ronde final, Golkar yang menjadi pemenang. Golkar sekali lagi menunjukkan jati dirinya sebagai pemain lama yang sangat licin dalam urusan lobi," ujar pengamat politik dari Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah, Gun Gun Heryanto, Sabtu (31/3/2012).
Opsi yang ditawarkan Golkar dan akhirnya diamini oleh Demokrat, PKB, PAN, dan PPP, seusai lobi-lobi itu, yakni pemerintah berwenang mengubah harga BBM, jika harga rata-rata minyak mentah (Indonesia Crude Oil/ICP) dalam 6 bulan mengalami kenaikan atau penurunan 15 persen dari harga ICP yang diasumsikan APBN 2012.
"Tawaran angka 15 persen ini adalah konsep awal dari kubu Golkar. Karena Demokrat sendiri mendukung usulan pemerintah SBY untuk menaikkan harga BBM per 1 April 2012," ujarnya.
Menurut Gun, Golkar memainkan peran saat mengetahui peta kekuatan politik parpol koalisi yang mendukung konsep Demokrat telah rontok. "Dan di situ, Golkar memainkan momentum dengan menggiring ICP 15 persen sebagai 'Best Alternative to Negosiated Agreement'."
Gun menilai Golkar memainkan strategi ganda. Sebab, di satu sisi "berkoar-koar" pro rakyat dengan sikap tidak setuju kenaikan harga BBM, namun di sisi lain mendorong strategi akal-akalan lewat Pasal 7 ayat 6a, yang sebenarnya di hari mendatang membuka peluang kenaikan harga BBM," ujarnya.
Berita Terkait lainnya
