Menurut Julian, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mendengarkan pemberitaan di media, yang menuduh seorang staf di Istana membocorkan Sprindik tersebut. Dan Presiden merasa tidak nyaman terhadap pemberitaan tersebut.
"Demi tegaknya keadilan dan kebenaran, serta demi terjaganya nama baik lembaga kepresidenan dan juga nama baik KPK, Presiden sungguh berharap KPK melakukan pengusutan secara transparan dan serius atas kebocoran dimaksud. Kalau perlu bekerja sama dengan pihak kepolisian," Julian menambahkan.
Siapapun yang bersalah, lanjut Julian, harus diberikan tindakan sesuai ketentuan perundangan yang berlaku. "Presiden menilai akhir-akhir ini mulai ada pihak yang tanpa beban dan dengan maksud yang tidak baik membocorkan rahasia negara yang dilarang oleh undang-undang," ujar Julian.
Indonesia adalah negara hukum. Untuk itu hukum harus ditengakkan, namun tanpa melupakan keterbukaan informasi publik. "Apabila dari hasil investigasi yang dituduh melakukan pembocoran dokumen KPK tersebut tidak terbukti dan tentunya yang bersangkutan tidak bersalah, maka nama yang bersangkutan harus dipulihkan," Julian menegaskan.
Berita seperti ini, ujar Julian, bertendensi mengadu domba antara SBY sebagai Ketua Majelis Tinggi dan Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat dengan Ketua Umum Anas Urbaningrum, yang sekarang ini tengah mengadakan upaya bersama untuk melakukan penyelamatan krisis Partai Demokrat
Tidak ada komentar:
Posting Komentar