TNI jajaki beli kapal selam Kilo Class Rusia

INFO TABAGSEL.com-Panglima TNI Jenderal TNI Moeldoko menyatakan pihaknya sedang menjajaki kemungkinan penambahan armada kapal selam jenis Kilo Class asal Rusia.

"Saat ini masih dalam penjajakan dan sedang dikalkulasi. Jika kapal selam Kilo Class ini bisa kita datangkan maka tentu luar biasa. Kapal selam ini memiliki kemampuan dalam menembak sudal yang sangat jauh," jelasnya di Makassar, Minggu.

Selain kapal selam dari Rusia, TNI juga akan mendatangkan tiga kapal selam dari Korea Selatan.

Kehadiran tiga kapal selam itu akan melengkapi kapal selam yang ada sebelumnya.

Saat ini Indonesia dikabarkan hanya memiliki dua kapal selam, salah satunya berasal dari Jerman dengan tipe 209 class.

Kapal selam tersebut telah mengalami modify combat management system sehingga memiliki "daya pukul" yang lebih kuat.

Ruhut mundur sebagai calon ketua Komisi III

INFO TABAGSEL.com-Polemik seputar penunjukan Ruhut Sitompul sebagai Ketua Komisi III DPR akhirnya diakhiri sendiri oleh sang tokoh. Menanggapi berbagai penolakan terhadap dirinya, Ruhut memilih mundur sebagai ketua Komisi III.

"Terima kasih semuanya, saya secara kesatria, saya tidak mau ada polemik di komisi yang membesarkan saya dan janji saya ingin menegakkan hukum, tetap saya jalankan. Izinkan saya mundur sebagai ketua Komisi III," kata Ruhut di ruang rapat Komisi III DPR, Jakarta, Senin (7/10).

Ruhut yang mengenakan batik coklat didampingi istrinya menjelaskan panjang lebar mengenai isu kumpul kebo yang dilontarkan teman-temannya sesama anggota Komisi III DPR.

Suara Ruhut pun sampai tercekat saat menceritakan komentar anak-anaknya atas kejadian ini. Dia terhenti beberapa saat sambil mengusap air mata dan kepalanya yang kini plontos.

Usai menjelaskan panjang lebar, Ruhut pun kemudian menghampiri meja pimpinan dan menyalami Priyo Budi Santoso sambil cipika-cipiki.

Jenderal Moeldoko Kemungkinan Besar Jadi Panglima TNI

INFO TABAGSEL.com-Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Moeldoko kemungkinan besar akan menjadi Panglima TNI menggantikan Laksamana TNI Agus Suhartono yang akan memasuki masa pensiun pada 25 Agustus mendatang.

“DPR RI sudah menerima surat dari Presiden soal nama calon pengganti Panglima TNI. Saya sudah mendapat informasi dari Sekretariat Komisi I,” kata Anggota Komisi I DPR RI, Fayakhun Andriadi, di Jakarta, Minggu.

Menurut dia, dalam surat tersebut Presiden Susilo Bambang Yudhoyono hanya menyampaikan satu nama yakni KSAD Jenderal TNI Moeldoko, tidak ada nama lainnya.

Komisi I DPR RI, kata dia, siap memproses Moeldoko yakni melakukan uji kelayakan dan kepatutan untuk disetujui DPR RI sebagai calon Panglima TNI.

“Karena saat ini masih reses, maka Komisi I baru akan melakukan uji kelayakan dan kepatutan pada masa sidang berikutnya,” katanya.

Anggota DPR RI ini menambahkan, karena masa persidangan berikutnya mulai pekan ketiga Agustus, maka uji kelayakan dan kepatutan terhadap Jenderal TNI Moeldoko sebagai calon Panglima TNI kemungkinan baru akan dilaksanakan pada pekan keempat Agustus 2013.

“Kita harapkan paling lambat pada September sudah ada penggantian Panglima TNI,” katanya.

Ketika ditanya bagaimana tanggapannya terhadap Jenderal TNI Moeldoko, Fayakhun menyatakan positif dan memberikan apresiasi.

Menurut dia, Moeldoko adalah figur yang tepat untuk menggantikan Panglima TNI saat ini.

“Kalau pengganti Panglima TNI dari unsur TNI AD, AL, atau AU, hal itu adalah hak prerogatif Presiden. Kami tidak akan mempersoalkan,” katanya.

Fayakhun menambahkan, Jenderal TNI Moeldoko adalah lulusan terbaik dari Akademi Militer tahun 1981 dan peraih penghargaan Adhi Makayasa.

Sebelumnya, Panglima TNI Laksamana Agus Suhartono mengajukan tiga kepala staf angkatan sebagai calon Panglima TNI kepada Presiden Yudhoyono yakni KSAD Jenderal TNI Moeldoko, KSAL Laksamana TNI Marsetio, dan KSAU Marsekal Ida Bagus Putu Dunia.(R024)

Presiden Lantik 736 Calon Perwira TNI-Polri

INFO TABAGSEL.com-Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menjadi inspektur upacara Prasetya Perwira TNI/Polri 2013 di Kampus Akademi Angkatan Laut (AAL) Bumimoro, Surabaya, Selasa (2/6/2013).
 
Presiden juga  melantik dan mengambil sumpah 736 orang calon perwira remaja (Capaja) TNI/Polri. Komandan Jenderal Akademi TNI, Marsekal Muda TNI, Bambang Samoedro, mengatakan 285 orang diantara pada capaja itu merupakan perwira remaja Polri dan 451 sisanya dari perwira remaja TNI.

''Dari kalangan TNI, 238 orang dari lulusan Akmil TNI AD, 105 orang lulusan TNI AAL, dan 108 orang lulusan taruna AAU,'' kata Bambang, Senin.

Bambang menjelaskan, mereka dinyatakan lulus setelah menempuh pendidikan selama empat tahun bagi Capaja TNI dan tiga tahun bagi Capaja Polri.

Pendidikan taruna akademi TNI diawali dengan pendidikan integratif taruna tingkat-I selama setahun di Resimen Chandradimuka. Dilanjutkan dengan mengikuti pendidikan lanjutan selama tiga tahun di akademi angkatan masing-masing.

''Sedangkan untuk taruna Akpol, pendidikan selama tiga tahun seluruhnya dilakukan di Akademi Kepolisian Semarang,'' tambahnya.

Dalam acara tersebut, juga akan dilakukan pemberian penghargaan kepada lulusan taruna terbaik dari masing-masing kesatuan.

Dari Akademi Militer AD, lulusan taruna terbaik adalah Mat Sony Misturi (Bandung), Pandu Indramanto (Akademi Angkatan Laut), I Putu Satrya Kedaton (Akademi Angkatan Udara) dan Handra Wicaksana (Akpol).

Briptu Rani terancam dipecat

INFO TABAGSEL.com-Polisi wanita dari Kepolisian Resor Mojokerto, Briptu Rani Indah YN, terancam dipecat, setelah sidang Kode Etik Profesi Polri (KEPP) merekomendasikan pemberhentian dia secara tidak hormat.

"Sidang KEPP yang dipimpin Kabid Propam Polda Jatim pada Jumat (28/6) menyatakan Briptu Rani terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan," kata Kepala Bidang Humas Polda Jawa Timur, AKBP Awi Setiyono, di sela-sela Bhakti Kesehatan Hari Bhayangkara ke-67 di Markas Polda Jawa Timur, Sabtu.

Menurut dia, sidang KEPP menilai Briptu Rani telah melakukan perbuatan tercela dan dijatuhi sanksi yang bersifat administratif berupa rekomendasi pemberhentian dengan tidak hormat (PTDH) sebagai anggota Polri.

Keputusan itu, ia menjelaskan, disampaikan kepada Kepala Polda Jawa Timur selaku Ankum atau atasan yang berhak menghukum.

Namun, ia melanjutkan, sidang KEPP juga mempersilakan Briptu Rani mengajukan banding dan memberi waktu 14 hari untuk menyusun memori banding untuk diusulkan kepada Kapolda Jawa Timur, Irjen Pol Unggung Cahyono.

Ketika ditanya tentang bentuk pelanggaran berat yang dilakukan Briptu Rani, AKBP Awi Setiyono menegaskan bahwa Briptu Rani telah lima kali melakukan pelanggaran disiplin.

"Itu dilakukan Rani sejak di Polres Bojonegoro hingga Polres Mojokerto. Di Polres Bojonegoro melakukan satu kali pelanggaran disiplin dan di Polres Mojokerto melakukan empat kali pelanggaran disiplin," katanya.

Dalam sidang KEPP pada 27 Juni lalu, peserta sidang KEPP juga memutuskan sanksi mutasi yang bersifat demosi kepada Kapolres Mojokerto, AKBP Eko Puji Nugroho, karena melakukan perbuatan tidak sepatutnya sebagai pimpinan dengan mengukur badan anak buahnya, Briptu Rani, untuk keperluan membuat baju.

Kapolri Pimpin Sertijab Kapolda Sumut dan 10 Kapolda Lainnya

INFO TABAGSEL.com-Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri), Jenderal Pol Timur Pradopo, memimpin serah terima jabatan (sertijab)  Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Sumatera Utara(Sumut) dari Irjen Pol Wisnu Amat Sastro kepada Irjen Pol Syarief Gunawan di Markas Besar Polri Jakarta, Rabu(11/06/013).

Selain Kapolda Sumut, Kapolri juga memimpin sertijab 10 kapolda lainnya. Irjen Pol Suhardi Alius yang sebelumnya menjabat Kepala Divisi Hubungan Masyarakat Polri akan menjadi Kapolda Jawa Barat menggantikan Irjen Pol Tubagus Anis Angkawijaya yang selanjutnya menempati jabatan Kepala Divisi TI Polri.

Posisi yang ditinggalkan Suhardi selanjutnya ditempati Brigjen Pol Ronny Frengky Sompie yang sebelumnya menjabat Kepala Biro Pengawasan Penyidik Badan Reserse dan Kriminal Polri.

Kepala Korps Brimob Irjen Pol Unggung Cahyono akan menjabat Kapolda Jawa Timur menggantikan posisi Irjen Pol Hadiatmoko yang dimutasi menjadi Perwira Tinggi Mabes Polri.

Jabatan yang ditinggalkan Unggung selanjutnya ditempati Irjen Pol Rum Murikal yang sebelumnya menjabat Widyaiswara Utama Sespim Polri Lembaga Pendidikan Polri.

Sementara Irjen Pol Dwi Priyatno akan menjabat Kapolda Jawa Tengah menggantikan Irjen Pol Didiek Sutomo Triwidodo yang selanjutnya akan menduduki jabatan Wakil Kepala Badan Intelijen dan Keamanan Mabes Polri.

Jabatan Kapolda Sulawesi Selatan yang sebelumnya dipegang oleh Irjen Mudji Waluyo selanjutnya akan ditempati oleh Irjen Pol Burhanuddin Andi.

Irjen Pol Syarief Gunawan akan menjabat Kapolda Sumatera Utara menggantikan Irjen Pol Wisnu Amat Sastro.

Brigjen Pol Satriya Hari Prasetya yang sebelumnya Karorenmin Bareskrim Polri akan menjadi Kapolda Jambi menggantikan Brigjen Pol Husen Karta Dipoera.

Jabatan Kapolda Riau diserahterimakan dari Brigjen Pol dari Suedi Husen kepada Brigjen Pol Condro Kirono dan jabatan Kapolda Kepulauan Riau diserahterimakan dari Brigjen Pol Yotje Mende kepada Brigjen Pol Endang Sudrajat.

Jabatan Kapolda Kalimantan Tengah diserahterimakan dari Brigjen Pol Bachtiar Hasanuddin Tambunan kepada Brigjen Pol Djoko Mukti Haryono sementara jabatan Kapolda Kalimantan Timur diserahterimakan dari Brigjen Pol Anas Yusuf kepada Brigjen Pol Dicky D Atotoy.

Posisi Kapolda Sulawesi Utara yang semula dijabat oleh Brigjen Pol Dicky selanjutnya akan ditempati oleh Brigjen Robby Kaligis.

Polri: Polwan Nekat Berjilbab Adalah Pelanggaran

Sejumlah anak berjilbab mengenakan seragam Polwan

INFO TABAGSEL.com-Mabes Polri meminta para polisi wanita (polwan) yang ingin berjilbab menunda keinginannya. Selama aturan dari Kapolri belum mencantumkan ketentuan berjilbab, maka niat tersebut tak diperkenankan.

Kepala Bagian Penerangan Umum Polri Kombes Pol Agus Rianto menjelaskan, peraturan seragam Polri tentunya tak bisa dilanggar oleh anggota Polri. “Ya ini masalahnya aturan, kalau belum sesuai aturan yang tidak diperkenankan,”ujarnya, Selasa (11/6).

Sebatas belum ada peraturan maka aksi Polwan yang nekat untuk tetap berjilbab malah secara terpaksa dapat terkategorikan sebagai pelanggaran.

Oleh karena itu, Agus meminta polwan untuk mengikuti aturan sebelum ada aturan baru diberlakukan untuk menghindari kemungkinan buruk yang ada. Pasalnya, kata dia, penggunaan seragam sesuai ketentuan yang berlaku juga bagian dari taat pada instruksi pimpinan,
Agus menekankan, seragam jilbab tak tertuang dalam Keputusan Kapolri No Pol: Skep/702/IX/2005 tentang sebutan penggunaan pakaian dinas seragam Polri dan PNS polisi. Terkecuali, untuk polwan yang bertugas di Nangroe Aceh Darussalam.
Akan tetapi, kelak bila dalam peraturan itu disebutkan polwan diperkenankan berjilbab, maka baru boleh dilakukan. Oleh karena itu, Agus meminta agar polwan yang ingin melegalkan jilbab untuk menyalurkan aspirasinya dalam koridor aturan yang berlaku.

"Jadi ya mohon sekali untuk diperhatikan, kepada semua (polwan) dengan kedewasaannya diharapkan mau memahami dan menaati setiap perintah dan instruksi pimpinan serta ketentuan yang berlaku, bukan tidak diperbolehkan, nanti biar aturan yang bicara,” ujar perwira menengah melati tiga ini.

5 Pejabat Utama dan 10 Kapolres di Sumut Diganti

INFO TABAGSEL.com-Kapoldasu, Irjen Pol Wisjnu Amat Sastro berharap kepada pejabat utama dan para Kapolres serta jajaran untuk membantu pejabat baru dengan memberikan masukan yang positif dan saling koordinasi yang sinergis.

Hal itu dikatakannya disela-sela pelantikan 5 pejabat utama dan 10 Kapolres baru di jajaran di Poldasu.

"Itu dibutuhkan untuk mencapai keberhasilan dalam pelaksanaan tugas Polri sebagai pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat sebagai penegak hukum dan pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat," pungkasnya.


DAFTAR PEJABAT POLDASU YANG DILANTIK:
 
 Kapolres.
1. AKBP Budi Suherman sebagai Kapolres Asahan menggantikan AKBP Yustan Alpiani.
2. AKBP M Edi Faryadi sebagai Kapolres Tobasa menggantikan AKBP Budi Suherman.
3. AKBP Verdy Hengky Kalele sebagai Kapolres Taput menggantikan AKBP I Ketut Gede Wijatmika
4. AKBP Aswin Sipayung, SIK, MH sebagai Kapolres Belawan menggantikan AKBP AG Endro Kiswanto
5. AKBP Guntur Agung Supiono, SH, M.Si sebagai Kapolres Sibolga menggantikan AKBP Joas Feriko Panjaitan, SIK.
6. AKBP Nico Afinta sebagai Kapolresta Medan menggantikan Kombes Pol Monang Situmorang.
7. AKBP Achmad Fauzi sebagai Kapolres Labuhan Batu menggantikan AKBP Hirbak Wahyu Setiawan.
8. AKBP Mardiaz Kusin Dwihananto sebagai Kapolres Madina menggantikan AKBP Achmad Fauzi, SIK.
9. AKBP Juliat Permadi Wibowo sebagai Kapolres Nias menggantikan AKBP Mardiaz Kusin Dwihananto.
10. AKBP Jhon Charles Edison Nababan sebagai Kapolres Nias Selatan menggantikan AKBP Juliat Permadi Wibowo


Pejabat Utama

 1. Kombes Pol Drs Kadir Prayitno menjadi Inspektur Pengawas Daerah (Irwasda) menggantikan Kombes Pol Monang Manulang

2. Kombes Pol Drs Andreas Kusmaedi sebagai Dir Pamobvit menggantikan Kombes Pol Drs Barmen Tampubolon.

3. AKBP Drs Erman sebagai Kabid TI menggantikan Kombes Pol Drs Yehu Wangsajaya, M.Kom.

4. Kombes Pol dr Priyo Kuncoro Mars sebagai Kabid Dokkes menggantikan Kombes Pok Dr Hariy, SpPD

5. Kombes Pol Ahmad Subarkah sebagai Kasat Brimob Kombes Pol Setyo Boedi Moempoeni.

Penerimaan Calon Bintara TNI AD

 

INFO TABAGSEL.com-Penerimaan Bintara PK TNI AD TA 2013 sebagai Bagian dari penerimaan prajurit, dilaksanakan melalui kegiatan penerimaan dari warga negara yang secara sukarela ingin mengabdikan dirinya menjadi Bintara PK TNI AD melalui tahap pendaftaran, penelitian persyaratan, pemanggilan, pemeriksaan/pengujian dan pemilihan sampai diangkat menjadi prajurit siswa 

Jadwal Penerimaan Calon Bintara AD

1. Pendaftaran : 1 s.d 12 Juli 2013
2. Pemeriksaan uji tk Daerah : 15 Juli s.d 11 Oktober 2013 (Psikologi 2 September 2013). 
3. Sidang Panitia Daerah : 16 s.d 17 Oktober 2013.
4. Pemeriksaan/Uji tk Pusat : 27 Okt s.d 4 Nov 2013. 
5. Sidang Panitia Pusat : Pria : 7 November 2013 dan Wanita : 8 November 2013.
6. Buka Pendidikan : 11 November 2013

Persyaratan Calon Bintara Angkatan Darat

1. 1. PERSYARATAN UMUM
   1. Warga Negara Republik Indonesia.
   2. Beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
   3. Setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar tahun 1945.
   4. Berumur sekurang-kurangnya 18 tahun dan setinggi-tingginya 22 tahun pada saat pembukaan pendidikan tanggal 11 November 2013.
   5. Sehat jasmani dan rohani serta tidak berkacamata.
   6. Tidak sedang kehilangan hak menjadi prajurit berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
2. PERSYARATAN LAIN
   1. Pria/Wanita, bukan anggota/mantan prajurit TNI/Polri atau PNS TNI
   2. Lulusan SMA/MA/SMK/SPK atau yang setara baik negeri atau swasta yang disamakan/terakreditasi.
   3. Belum pernah kawin dan sanggup tidak kawin selama dalam pendidikan pertama.
   4. Memiliki tinggi badan sekurang-kurangnya 165 Cm untuk pria dan 160 Cm untuk wanita serta memiliki berat badan seimbang menurut ketentuan yang berlaku.
   5. Bersedia menjalani Ikatan Dinas Pertama (IDP) selama 10 tahun.
   6. Bersedia ditempatkan diseluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
   7. Harus ada surat persetujuan dari orang tua/wali. Bagi calon yang menggunakan wali agar diisi keterangan sesuai dengan yang menjadi wali yaitu : Bapak tiri/Kakak/Paman/Bibi dengan meneliti KTP orang tua/wali (sesuai Surat Keputusan Panglima TNI Nomor Skep/57/II/2003 tanggal 24 Februari 2003).
   8. Harus mengikuti pemeriksaan/pengujian yang diselenggarakan oleh panitia penerimaan yang meliputi.:
      • Administrasi.
      • Kesehatan.
      • Jasmani.
      • Wawancara.
      • Psikologi.
3. PERSYARATAN TAMBAHAN
   1. Bagi yang memperoleh ijazah dari negara lain, harus mendapat pengesahan dari Kemendiknas.
   2. Tidak bertato/bekas tato dan tidak ditindik/bekas tindik telinganya atau anggota badan lainnya, kecuali yang disebabkan oleh ketentuan agama/adat.
   3. Bagi yang sudah bekerja :
      • Melampirkan surat persetujuan/ijin dari kepala dinas/jawatan/Instansi yang bersangkutan.
      • Bersedia diberhentikan dari status pegawai, bila diterima menjadi Bintara PK TNI AD.
   4. Bersedia mentaati peraturan bebas KKN baik langsung maupun tidak langsung dan apabila terbukti secara hukum melanggar sebagaimana yang dimaksud maka bersedia dinyatakan tidak lulus dan atau dikeluarkan dari Dikma jika pelanggaran tersebut diketemukan dikemudian hari pada saat mengikuti pendidikan pertama

Materi Seleksi Penerimaan Calon Bintara AD

Dilaksanakan dalam 2 tingkat.
A. Seleksi tingkat Daerah, dilaksanakan oleh Panda/Subpanda dengan materi pemeriksaan/pengujian sebagai berikut:
  1.  Pemeriksaan administrasi.
  2.  Pemeriksaan kesehatan I dan II.
  3.  Rik/Uji jasmani (postur, Garjas A dan B serta renang).
  4.  Wawancara.
  5.  Pemeriksaan psikologi.
B. Seleksi tingkat Panpus/Subpanpus, dilaksanakan oleh Panpus/Subpanpus di daerah (untuk Caba PK Pria) dan di Pusdikajen Bandung (untuk Caba PK Wanita). Materi pemeriksaan/pengujian sebagai berikut:
  1.  Pemeriksaan administrasi (pendalaman hasil Rik Panda/Subpanda).
  2.  Pemeriksaan kesehatan III.
  3.  Rik/Uji jasmani (postur, Garjas A dan B serta renang).
  4.  Wawancara (pendalaman hasil Rik Panda/Subpanda).
  5.  Psikologi (menggunakan data hasil Panda/Subpanda).
  6.  Akademik.

Lokasi Penerimaan Calon Bintara AD

No	Panda/Sub Panda	Alamat	No Telp
1	2	3	4
1	Kodam I/BB
	Panda Medan	Jl. Binjai Km 7.5 Medan	061-8451300
	Sub Panda Siantar	Jl. Asahan Km 3.5 Pematang Siantar	0622-7550071
	Sub Panda Padang	Jl. Samudera No 1 Padang	0751-23365
	Sub Panda P. Baru	Jl. Perwira No. 1 Pekanbaru Riau	0761-33031
	Sub Panda Sibolga	Jl. Datuk Hitam No. 1 Sibolga	0631-22805

PENGUMUMAN TNI AU:PENERIMAAN BINTARA 2013

Pendaftaran 2-31Januari 2013
KLIK DISINI:PENDAFTARAN ONLINE

TNI AL: PENERIMAAN TAMTAMA

TENTARA NASIONAL INDONESIA ANGKATAN LAUT MEMBERI KESEMPATAN KEPADA PARA PEMUDA INDONESIA UNTUK DIDIDIK MENJADI TAMTAMA PK TNI AL TA.2013

Sertijab Kepala Staf Angkatan Laut

INFO TABAGSEL.com-Panglima TNI Laksamana TNI Agus Suhartono, S.E., bertindak selaku Inspektur Upacara pada acara serah terima jabatan (Sertijab) Kepala Staf TNI Angkatan Laut (Kasal) dari Laksamana TNI Soeparno kepada Laksamana Madya (Laksdya)TNI DR. Marsetio, M.M., di dermaga Madura, Komando Armada RI Kawasan Timur (Koarmatim), Ujung, Surabaya, Kamis (27/12). SelanjutnyaLaksamana TNI Soeparno akan menjadi Pati Mabes TNI, sedangkan Laksdya TNI DR. Marsetio, M.M., sebelumnya menjabat sebagai Wakil Kepala Staf Angkatan Laut (Wakasal).

Laksdya TNI Dr. Marsetio, M.M., kelahiran Jakarta, 3 Desember 1956, dilantik sebagai Kasal oleh Presiden Republik Indonesia Dr. H. Susilo Bambang Yudhoyono di Istana Negara pada tanggal 17 Desember 2012, dan merupakan lulusan terbaik dalam berbagai pendidikan yang pernah diikutinya, di antaranya Akademi Angkatan Laut tahun 1981 dengan Bintang Adhi Makayasa, lulusan terbaik Seskoal tahun 1996 dengan tanda penghargaan Dharma Wiratama, lulusan terbaik Sesko TNI tahun 2001, dan Lemhannas dengan tanda penghargaan Wibawa Seroja Nugraha KRA 37/2004.

Panglima TNI dalam amanatnya menyampaikan, Sertijab Kepala Staf Angkatan Laut ini,bukan merupakan suatu kelaziman, melainkan suatu kebutuhan dan keharusan, di dalamnya ada spirit dan harapan baru dalam rangka meningkatkan dinamika organisasi,memelihara kontinuitas pengabdian, menyempurnakan kinerja dan sinergitas satuan, serta mempertahankan momentum regenerasi kepemimpinan satuan di jajaran TNI. Dengan demikian, pergantian jabatan bukan hanya sekadar pergantian personel semata, akan tetapi lebih bermakna substansial dan strategis dalam upaya mendinamisasi kehidupan organisasi.

“Dinamika penugasan TNI ke depan, dan khususnya TNI Angkatan Laut, dirasakan semakin berat dan kompleks dihadapkan kepada tantangan tugas pembangunan dan pengembangan kekuatan Matra Laut, pemberdayaan wilayah pertahanan laut, serta penegakan hukum dan pengamananwilayah laut Yurisdiksi Nasional”, ujar Panglima TNI.

Lebih lanjut dikatakan Panglima TNI, dalam konteks stabilitas keamanan regional, sejumlah isu keamanan masih mewarnai kawasan ini, seperti konflik yang bersumber pada klaim teritorial,keamanan jalur pelayaran dan perdagangan, terorisme, perompakan, pembajakan di laut serta penyelundupan. Pembangunan kepercayaan dan peningkatan kerjasama di kawasan dalam mengatasi masalah-masalah ini terus dilaksanakan. Namun demikian, tidak dipungkiri bahwa setiap Negara juga berupaya melakukan pembangunan kekuatan militer untuk melakukan pencegahan secara mandiri. Dengan demikian, kesemuanya itu menuntut dan membutuhkan kesiapsiagaanseluruh jajaran prajurit TNI Angkatan Laut, agar mampu menjawab setiap persoalan, tantangan dan ancaman terhadap kepentingan nasional yang berkembang, seiring perkembangan lingkungan strategis.

Panglima TNI berharap, pergantian kepemimpinan TNI AL dapat melanjutkan tugas dengan melahirkan pemikiran-pemikiran cerdas yang memiliki jangkauan jauh ke depan. Kiranya pemikiran tersebut dapat menjangkau hingga tahun 2024, guna merumuskan strategi Maritim TNI AL dalam konteks faktual di bidang pembangunan kekuatan, pengembangan kemampuan, gelar dan penggunaan kekuatan, sesuai postur dan kebijakan strategis TNI yang telah ditetapkan, serta sesuai kemampuan dan batas kemampuan Negara, yang tergambar dalam kebijakan pembangunankekuatan minimum (Minimum Essential Force) hingga tahun 2024.

Sehari sebelumnya, telah digelar Admiral Inspection (Inspeksi Laut) di sekitar perairan Koarmatim, Surabaya, guna memeriksa kesiapan unsur-unsur TNI AL untuk yang terakhir kalinya bagi pejabat lama dan yang pertama kalinya pejabat baru sebelum tongkat estafet kepemimpinan TNI AL diserahterimakan. Disamping itu, telah dilaksanakan pula Sertijab Wakasal dari Laksdya TNIDr. Marsetio, M.M., kepada Laksda TNI Hari Bowo yang sebelumnya menjabat Koorsahli Kasal.

Kegiatan Sertijab tersebut dimeriahkan dengan demo bela diri militer dan defile pasukan serta Ranpur. Turut hadir, diantaranya Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro, Irjen Kemhan, Kabasarnas, para mantan Kasal, Pejabat Teras TNI-Polri dan Komisi DPR RI serta tamu undangan.

Kapolda Sumut Gelar Pasukan Operasi Lilin Toba 2012

Kapolda Sumatera Utara, Irjen Pol Wisjnu Amat Sastro (kedua kiri) memeriksa pasukan pada Apel Gelar Pasukan Operasi Lilin Toba 2012, di Lapangan Merdeka Medan, Sumut, Jumat (21/12). Apel yang diikuti unsur Polisi, TNI dan SAR tersebut untuk persiapan keamanan dan kesiagaan menjelang perayaan Natal 2012 dan Tahun Baru 2013. (FOTO ANTARA/Irsan Mulyadi)

INFO TABAGSEL.com- Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Utara Inspektur Jenderal Wisjnu Amat Sastro menilai persiapan Operasi Lilin Toba 2012 lebih baik dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

"Jauh sebelum gelar pasukan ini kita telah melakukan Operasi Zebra dan Operasi Pekat (Penyakit Masyarakat). Tanggal 18 Desember lalu kita juga sudah rapat lintas sektoral dengan TNI dan Pemda," kata Wisjnu usai Gelar Pasukan Operasi Lilin Toba 2012 di Lapangan Merdeka, Jumat (21/12/2012).

Menurut Kapolda, seluruh instansi yang ikut dalam persiapan pengamanan perayaan Hari Natal dan Tahun Baru meliputi stok bahan bakar minyak, sembako, perbaikan jalan, dan penempatan aparat di ratusan pos.

Sebelum dimulai, lanjut Wisjnu, Operasi Lilin Toba yang diselenggarakan mulai 21 Desember 2012 hingga 1 Januari 2013 telah didahului dengan perbaikan jalan-jalan yang rusak dan antisipasi tanah longsor. Berbagai moda transportasi yang sering dipakai masyarakat juga telah disiagakan untuk memperlancar agenda masyarakat Sumatera Utara dalam memperingati Hari Natal dan Tahun Baru.

Kapolda berharap pengamanan momen akhir tahun ini bukan hanya dilakukan oleh aparat.
"Saya mengharap kepada suluruh masyarakat agar membantu aparat kemanan. Kalau masyarakat tidak membantu, ini tidak akan sukses," ujarnya.

Kapolri mutasi 10 perwira tinggi

Jakarta (ANTARA News) - Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) Jenderal Pol Timur Pradopo melakukan mutasi terhadap 10 perwira tinggi (pati) di jajaran kepolisian dengan Telegram Rahasia (TR) Nomor 2456/XII/2012.

Sepuluh pati tersebut adalah Irjen Pol Anang Iskandar menduduki jabatan baru sebagai Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) menggantikan Komjen Pol Gregorius Mere dalam rangka pensiun. 

Sedangkan jabatan Gubernur Akademi Kepolisian (Akpol) yang ditinggalkan Anang digantikan oleh Brigjen Pol Eko Hadi Sutedjo yang sebelumnya menjabat sebagai Kapolda Banten.

Sedangkan jabatan Kapolda Banten digantikan oleh Brigjen Pol Eddy Sumantri yang sebelumnya menjabat sebagai Wakapolda Jawa Timur. 

Kepala Badan Intelijen dan Keamanan (Kabaintelkam) dari Komjen Pol Pratiknyo digantikan oleh Komjen Pol Imam Sudjarwo, selanjutnya Pratiknyo dalam rangka pensiun.

Jabatan Kepala Badan Pemeliharaan Keamanan (Kabaharkam) yang ditinggal Komjen Pol Imam Sudjarwo ditempati posisinya oleh Komjen Pol Oegroseno, yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala Lembaga Pendidikan Kepolisian (Lemdikpol). 

Jabatan Lemdikpol yang ditinggal Oegroseno digantikan oleh Irjen Pol Budi Gunawan yang sebelumnya menjabat sebagai Kapolda Bali, sedangkan posisi Budi digantikan oleh Irjen Arif Wachyunadi yang sebelumnya menjabat sebagai Staf Ahli Sosial Politik (Sahlisospol) Kapolri.

Sementara itu, Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karo Penmas) Divisi Hubungan Masyarakat (Humas) Mabes Polri, Brigjen Pol Boy Rafli Amar di Jakarta, Selasa terkait mutasi mengatakan bahwa mutasi dilakukan karena adanya para pati yang sudah memasuki masa pensiun.

Presiden Lantik KSAL dan KSAU Baru

INFO TABAGSEL.com-Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Senin (17/12) pukul 10.00 WIB di Istana Negara, melantik dan mengambil sumpah dua Kepala Staf Tentara Nasional Indonesia (TNI), yaitu Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) Laksamana Madya Marsetyo dan Kepala Staf Angkatan Udara (KSAU) 

Laksamana Madya Marsetyo menggantikan Laksamana Soeparno, sedangkan Marsekal Ida Bagus Putu Dunia menempati posisi Marsekal Imam Sufaat. Kefuanya dilantik berdasarkan Surat Keputusan Presiden No.78 TNI/2012 yang ditandatangani tanggal 14 November 2012.

Presiden SBY mengambil sumpah kedua Kepala Staf TNI baru tersebut. "Demi Tuhan saya bersumpah, bahwa saya untuk diangkat pada jabatan ini, baik langsung ataupun tidak langsung, dengan rupa atau dalih apapun juga, tidak memberi atau menyanggupi, akan memberi sesuatu kepada siapapun juga. Bahwa saya tidak akan menerima hadiah, atau suatu pemberian berupa apa saja, dari siapapun juga yang saya tahu atau patut dapat mengira, bahwa ia mempunyai hal yang bersangkutan atau mungkin bersangkutan dengan jabatan atau pekerjaan saya. Bahwa saya akan tetap setia kepada Undang-undang Dasar dan memelihara segala peraturan yang berlaku bagi Negara Republik Indonesia. Bahwa saya akan senantiasa menjunjung tinggi Sumpah Prajurit." kata Presiden yang diikuti keduanya.

Usai melantik, Presiden SBY didampingi Ibu Negara Hj Ani Bambang Yudhoyono beserta seluruh undangan memberikan selamat kepada Laksamana Madya Marsetyo dan Marsekal Ida Bagus Putu Dunia.

Hadir dalam acara ini, antara lain, Menteri Perekonomian Hatta Radjasa, Mensesneg Sudi Silalahi, Menlu Marty Natalegawa, dan Seskab Dipo Alam. Tampak pula Ketua DPR-RI Marzuki Alie, Panglima TNI Laksamana Agus Suhartono, Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal Edhie Wibowo, dan Kapolri Jenderal Timur Pradopo. (yor)

Wapres: Kursus Lemhanas Harus Menciptakan Negarawan

INFO TABAGSEL.com-Program pendidikan reguler Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhanas) seyogyanya menghasilkan transformasi pandangan dan sikap kenegarawanan pada diri seorang pemimpin. Bila transformasi fundamental ini tidak terjadi, maka para lulusan akan kembali ke lingkungannya tanpa membawa bekal baru. 

"Apa yang anda dapat dari pendidikan sepanjang 9.5 bulan? Jangan sembilan bulan ini hilang begitu saja," kata Wakil Presiden Boediono saat menutup Program Pendidikan Reguler 2012 Angkatan (PPRA) XLVIII di kantor Wapres di Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta, Kamis 13 Desember 2012.

Wapres meyakini pendidikan reguler Lemhanas membawa pengalaman dan jaringan baru pada peserta didiknya. Namun ia berharap masing-masing peserta membawa pulang transformasi sikap dasar seorang pemimpin. Sikap dasar pertama adalah, seorang pemimpin harus sadar akan dampak dari keputusan serta tindakan-tindakannya. Tindakan pribadi sekalipun akan memberi dampak yang jauh lebih luas dari diri, keluarga atau kelompoknya, namun mengena terhadap institusi dan rakyat yang dipimpinnya. Semakin tinggi derajat kepemimpinannya, semakin luas pula dampak yang dirasakan. Kedua, wawasan pemimpin itu sendiri semestinya tidak terbatas hanya pada keluarga dan kelompoknya, namun seluas institusi dan rakyat yang dipimpinnya. 

"Itulah outcome pendidikan Lemhanas yang anda tempuh. Saudara adalah pimpinan-pimpinan bangsa yang dalam waktu dekat akan menggantikan kami-kami ini. Maka pupuklah kepemimpinan, kenegarawanan di institusi anda: di militer, di polisi, dimana pun anda berada. Kepemimpinan adalah proses panjang," kata Wapres. Selain itu ia juga meminta Lemhanas untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap program-program yang dilakukan, apakah selama ini program-program tersebut telah mampu menjawab tantangan bangsa masa kini. 

Sebagai bekal para lulusan Lemhanas, Wapres mengutip kisah lahirnya Republik Roma di awal Masehi yang diawali pemberontakan atas ulah anak Raja Tarquinius yang memerkosa istri bangsawan bernama Lucretius. Pemberontakan itu menghapus sistem monarki dan melahirkan republik aristokrasi yang dipimpin sekitar 300 senator terpilih. Dalam perjalanannya, republik ini berevolusi besar dengan melahirkan sistem pemerintahan dan hukum tertulis, militer yang kuat dan ekspansif serta kekayaan seni dan budaya yang menyebar ke seluruh Eropa. Namun, republik ini jatuh akibat kemerosotan moral, korupsi dan praktek-praktek pemerintahan yang tidak sehat. 

Wapres membacakan gambaran keadaan pada waktu itu, yang direkam oleh sejarawan Will Durant:

    "...republik Romawi menuju kematiannya di tengah merebaknya korupsi dan tindakan kekerasan. Pada 53 SM untuk mendapatkan persetujuan dari sebuah komisi di Majelis perlu membayar 10 juta sesterces. Apabila uang tidak mempan, pembunuhan dilakukan; atau dengan mencari-cari kesalahan seseorang di masa lampau. Kriminalitas tumbuh subur di kota-kota, perampokan marak di desa-desa; negara tidak mampu mengatasinya.".

    "Cicero menceriterakan bagaimana seorang kandidat kemana-mana membawa tas berisi uang siap untuk membayar orang yang mau menjual suaranya. Pompey berhasil memenangkan pemilihan temannya, Afranius yang bakatnya pas-pasan, menjadi konsul dengan mengundang para kepala suku ke rumahnya dan di sana suara ditransaksikan. Karena banyaknya dana yang diperlukan untuk kampanye pada masa pemilihan suku bunga mencapai 8 persen sebulan atau 96 persen setahun.......Pengadilan juga tidak luput dari praktek korupsi. Sumpah sudah kehilangan arti dan keputusan pengadilan bisa dibeli.....Para senator, jendral, pengumpul pajak, pelepas uang dan agen bisnis merasa dapat menghindar dari hukum, mereka tanpa rikuh memeras propinsi-propinsi habis-habisan dan Roma dipenuhi dengan harta haram dari kegiatan seperti itu...Jutawan Atticus memberikan kontribusi kepada semua partai karena ia tahu mereka tidak bisa lepas dari koceknya."  (Selengkapnya baca di halaman Belajar dari Sejarah). 

Program Pendidikan Reguler Angkatan (PPRA) XLVIII

Program Pendidikan Reguler Angkatan (PPRA) XLVIII di Lemhannas RI berlangsung selama 9 bulan dimulai sejak tanggal 20 Maret dan berakhir pada 13 desember 2012 pukul 14.00. Jumlah peserta PPRA XLVIII sebanyak 81 orang yang berasal dari TNI; POLRI; Kementerian/ LPNK; Sekretaris Kabinet; Kejaksaan Agung; Mahkamah Agung; Bank Indonesia; KADIN Indonesia; Pemprov; Perguruan Tinggi Negeri; KOPERTIS; Partai Politik; Organisasi Masyarakat; PWI; dan negara sahabat. Adapun rincian peserta adalah sebagai berikut:
1. TNI (AD, AL, AU) 23 orang
2. POLRI 12 orang
3. Kementerian/ LPNK 13 orang
4. Sekretaris Kabinet 2 orang
5. Kejaksaan Agung 1 orang
6. Mahkamah Agung 1 orang
7. Bank Indonesia 1 orang
8. KADIN Indonesia 1 orang
9. PEMPROV 2 orang
10. Perguruan Tinggi Negeri 4 orang
11. KOPERTIS 5 orang
12. Partai Politik 3 orang
13. Organisasi Masyarakat 4 orang
14. PWI 2 orang
15. Negara Sahabat 7 orang, yakni dari Australia 1 orang, Yordania 1 orang, Filipina 1 orang, Thailand 1 orang, Zimbabwe 1 orang dan Aljazair 2 orang. 

Berbagai kegiatan yang dilakukan antara lain sistem pendidikan berbasis internet dan di kampus (ceramah, dikskusi dan pembuatan kertas kerja perorangan), studi ke empat propinsi, dan ke 4 negara tetangga yakni Singapura, Malaysia, Vietnam dan Myanmar. 

Dalam kesempatan itu, turut dibacakan hasil seminar yang diadakan Program Pendidikan Reguler Angkatan (PPRA) XLVIII mengenai upaya menjadikan Indonesia sebagai pemasok pangan tropis dunia tahun 2025 guna kemandirian bangsa dalam rangka ketahanan nasional. Kesimpulan seminar tersebut antara lain, mengarahkan politik pangan pemerintah dengan dukungan para pemangku kepentingan, lembaga pendidikan, swasta dan seluruh lapisan masyarakat serta fasilitas kelembagaan dan peningkatan kapasitas dan kapabilitas petani dan nelayan.

'Virus' Gangnam Style Menyusup Hingga ke Mako Brimob

INFO TABAGSEL.com-Lebih dari 500 anggota Brigade Mobil (Brimob) menari Gangnam Style di Lapangan Markas Komando Brimob Kelapa Dua, Depok, Jawa Barat, Rabu (12/12). Aksi itu bagian dari acara pelantikan Kepala Korps Brimob yang baru, Brigadir Jenderal Polisi Unggung Cahyono.

Usai upacara serah terima jabatan yang dipimpin Kapolri Jenderal Timur Pradopo, sebanyak 10 polisi wanita menempati posisi untuk memimpin pasukan berjoget bersama. Tak lama kemudian, lagu Gangnam Style yang dinyanyikan rapper asal Korea, Psy, menghentak lewat pengeras suara.

Mulailah lima batalyon anggota Brimob, termasuk komandan upacara,  menggerakkan tubuh mereka. Kedua tangan disilangkan di depan, dan kaki menghentak seperti gaya berkuda. Uniknya, mereka menari dalam balutan seragam dan senjata lengkap.

Kapolri menyambut positif aksi tersebut. Timur Pradopo mengatakan, Gangnam Style bisa menjadi relaksasi anggota Brimob. Sebab dalam keseharian mereka lebih fokus pada latihan fisik untuk memperkuat pasukan. Brimob dikenal sebagai satuan pemukul yang berhadapan dengan berbagai aksi unjuk rasa maupun kerusuhan massa.

"Brimob kan tugasnya banyak, latihan setiap hari, ini untuk mengendorkan syaraf-syaraf ya," kata Timur sambil tersenyum.

Salah satu instruktur Gangnam Style adalah Bripda Suci Moetia. Perempuan asal Padang itu mengaku hanya latihan selama seminggu. Awalnya mereka memanggil instruktur, selanjutnya latihan sendiri. "Instrukturnya peragaan gerakan berapa menit. Kita rekam dan kita pelajari sendiri," kata Suci.(Metrotvnews.com)

Kapolri Lantik Unggung Cahyono Komandan Korps Brimob

INFO TABAGSEL.com-Kapolri Jenderal Timur Pradopo melantik Brigjen Pol Unggung Cahyono sebagai Komandan Korps Brimob menggantikan Irjen Pol Safei Aksal di Mako Brimob, Kelapa Dua, Depok, Rabu (12/12).   

Dalam upacara pelantikan itu, Kapolri menyebutkan, komandan Brimob sebelumnya, Irjen Pol Safei Aksal telah menjalankan tugas sebagai komandan Brimob dengan baik. Hal yang sama pun diharapkan dari komandan Brimob yang baru Brigjen Pol Unggung Cahyono.   

"Personel Brimob diyakini semakin eksis, terbukti dalam tugasnya menangani berbagai insiden kejahatan transnasional. Termasuk perannya menjadi bagian pasukan PBB, serta diterjunkan membantu korban bencana alam," ujar Kapolri.   

Brimob juga diterjunkan mengantipasi ancaman kamtibmas, seperti konflik masyarakat dan gangguan separatisme. "Karena itu kemampuan Brimob diharapkan terus dijaga dan ditingkatkan untuk mengatasi berbagai masalah di masyarakat," tambahnya.   

Ke depan, personel Brimob harus terus mengasah kemampuannya, karena tantangan mendatang akan berbeda dengan saat ini. "Brimob memiliki peran strategis untuk mengatasi berbagai gangguan kamtibmas.  Untuk itu, anggota Brimob harus mempersiapkan dini, bersikap proaktif dan mampu mengatasi gangguan kamtibmas yang berimplikasi pada ketertiban di masyarakat. Juga ikut mengamankan pesta demokrasi rakyat, baik Pemilu 2014 ataupun pilkada di sejumlah daerah," tambahnya.   

Saat ini, Brimob juga harus siap ambil bagian dalam pengamanan perayaan Natal dan Tahun Baru. Pelantikan yang diikuti ratusan para personil anggota Bromib itu berdasarkan keputusan Kapolri yang disebarkan lewat surat telegram rahasia bernomor ST/2310/XI/2012 yang keluar pada 23 November 2012.   

Sebelumnya, Unggung adalah Kapolda Kalimantan Barat. Posisi Kapolda Kalbar akan ditempati oleh Brigjen Tugas Dwi. Irjen Pol Syafei Aksal akan menempati jabatan sebagai Wakil Kabarhakam yang ditinggalkan Irjen Johny Wainal.   

Saat menjadi perwira menengah berpangkat Kombes, Unggung pernah menjabat Kepala Satuan Brimob Polda Jabar. Pada 2009, Unggung menempati wilayah strategis, yaitu Polda Metro Jaya dengan tanggung jawab Kepala Biro Operasional (Karo Ops) Polda Metro Jaya. Baru pada 2011, Unggung memikul tanggung jawab sebagai Kapolda Kalimantan Barat. [G-5]    

Presiden tidak Berwenang Mengeluarkan Dekrit Kembali ke UUD 1945

Presiden SBY memberi pembekalan kepada peserta PPSA XVIII dan PPRA XLVII Lemhannas, di Istana Negara, Selasa (16/10) pagi. (foto: rusman/presidensby.info)

INFO TABAGSEL.com-Adalah hak setiap warga negara mengusulkan perubahan konstitusi. Namun, presiden tidak punya kewenangan mengubah konstitusi, apalagi menyangkut Undang Undang Dasar. Persoalan tersebut menjadi domain Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). 

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menegaskan hal tersebut menanggapi berbagai pemikiran, termasuk pemikiran yang muncul dalam seminar Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas), soal kemungkinan Indonesia kembali kepada UUD 1945 sebelum diamandemen. 

"Presiden tidak punya kewenangan konstitusional untuk mengeluarkan dekrit kembali ke UUD yang lain. Saya taat azas, seorang konstitusionalis, tidak mungkin melakukan sesuatu di luar uyang diatur UUD 1945," kata Presiden SBY dalam pembekalan kepada peserta Program Pendidikan Singkat Angkatan (PPSA) XVIII dan Program Pendidikan Reguler Angkatan (PPRA) XLVII Lemhannas di Istana Negara, Selasa (16/10) siang.

Sempat ada pemikiran, seperti pemikiran Lemhanas, bahwa ada sesuatu yang salah tentang UUD 1945 yang telah diamandemen empat kali dalam kurun 1999-2002. Menanggapi pemikiran tersebut, Presiden SBY mengatakan adalah hak setiap warna negara untuk menyampaikan pendapat. MPR dengan mekanisme tertentu bisa dan mengemban tugas untuk melakukan perubah UUD. "Tetapi tentu tidak bagus jika terus diubah," SBY mengingatkan. Rakyat, lanjut Presiden, perlu diajak bicara karena rakyat pemegang kedaulatan sejati walaupun tidak ada lagi referendum.

Menanggapi persoalan hubungan antara pusat dan daerah dalam sistem otonomi daerah, Presiden menjelaskan bahwa desentralisiasi merupakan pilihan yang bijak dan tepat bagi Indonesia yang memilih sebagai negara kesatuan. 

Kepala Negara menyampaikan bahwa selama delapan tahun memimpin Indonesia memang ada masalah menghambat akibat implementasi yang tidak tepat dari otonomi daerah dan desentralisasi. "Kita berharap ke depan pembangunan tidak terkunci akibat hubungan antara pusat dan daerah yang tidak bagus," ujar SBY.

Dalam soal hubungan antarlembaga negara, Presiden mengingatkan pentingnya meningkatkan semangat check and balance. Presiden mengutip Lord Acton soal kekuasaan (Power tends to corrupt, absolute power corrupts absolutely). "Kalau terjadi banyak penyimpangan di lembaga, marilah kita pastikan power terdistribusikan dengan tepat," Presiden SBY menjelaskan.

Pada bagian akhir pembekalannya, Presiden menanggapi rekomendasi seminar dari Lehamnnas mengenai peran partai politik di Indonesia, yakni parpol yang makin matang dan berfungsi menyiapkan kader-kader di masa mendatang. "Partai politik secara tidak langsung juga ikut menyusun undang undang, menetapkan kebijakan. Makin hebat kader politik di lembaga politik maka undang undang dan kebijakan semakin bagus," kata Presiden.

Partai politik sebetulnya tidak boleh lagi mengusung tema-tema primordial, melainkan landasan yang diusung agar kesejahteraan dan politik Indonesia semakin baik. "Saya berharap rakyat meletakan partai politik sebagai bagian dari kehidupan politik dan demokrasi," SBY menambahkan .

Pesawat tempur TNI AU jatuh di Pekanbaru

Pesawat Hawk 200 Single Seater (satu kursi) milik TNI AU jatuh sekitar 3 km dari Bandara Sultan Syarief Kasim II Pekanbaru, Selasa (16/12). Letda Penerbang Reza yang menjadi pilot pesawat selamat setelah melakukan "eject" dengan kursi pelontar. (FOTO ANTARA/HO/Ozi)

INFO TABAGSEL.com-Sebuah pesawat tempur diduga jenis Hawk 200 milik TNI AU jatuh di Jalan Amal, Pasir Putih, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar, Selasa (16/10) sekitar pukul 09.30 WIB.

"Beberapa pesawat sepertinya sedang latihan, satu pesawat terlihat berasap dan tiba-tiba menukik, suaranya keras seperti petir," kata warga setempat yang enggan ditulis namanya kepada ANTARA Riau.

Masih menurut warga tersebut, pilot pesawat sempat keluar dengan kursi pelontar dan jatuh ke sebuah kolam di tak jauh lokasi kejadian.

"Pilot namanya Reza, selamat ditolong, dan dibawa ke tempat Pak Kades," kata warga tersebut.

Ratusan anggota TNI AU terlihat langsung melokalisir lokasi kejadian, dan melarang warga serta wartawan masuk.

Bahkan, beberapa orang warga yang kebetulan tinggal dekat TKP dilarang menonton dan mengaku mengalami kekerasan fisik oleh Anggota TNI yang melakukan penjagaan.

Salah seorang yang mengaku mengalami kekerasan aparat adalah MN (21) yang juga dirampas telefon genggamnya.

Tak hanya warga, beberapa wartawan mengalami nasib serupa. Selain melakukan kekerasan, TNI juga merampas kamera dan berbagai alat peliputan milik wartawan.

(Antara)