Wapres: Kursus Lemhanas Harus Menciptakan Negarawan

INFO TABAGSEL.com-Program pendidikan reguler Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhanas) seyogyanya menghasilkan transformasi pandangan dan sikap kenegarawanan pada diri seorang pemimpin. Bila transformasi fundamental ini tidak terjadi, maka para lulusan akan kembali ke lingkungannya tanpa membawa bekal baru. 

"Apa yang anda dapat dari pendidikan sepanjang 9.5 bulan? Jangan sembilan bulan ini hilang begitu saja," kata Wakil Presiden Boediono saat menutup Program Pendidikan Reguler 2012 Angkatan (PPRA) XLVIII di kantor Wapres di Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta, Kamis 13 Desember 2012.

Wapres meyakini pendidikan reguler Lemhanas membawa pengalaman dan jaringan baru pada peserta didiknya. Namun ia berharap masing-masing peserta membawa pulang transformasi sikap dasar seorang pemimpin. Sikap dasar pertama adalah, seorang pemimpin harus sadar akan dampak dari keputusan serta tindakan-tindakannya. Tindakan pribadi sekalipun akan memberi dampak yang jauh lebih luas dari diri, keluarga atau kelompoknya, namun mengena terhadap institusi dan rakyat yang dipimpinnya. Semakin tinggi derajat kepemimpinannya, semakin luas pula dampak yang dirasakan. Kedua, wawasan pemimpin itu sendiri semestinya tidak terbatas hanya pada keluarga dan kelompoknya, namun seluas institusi dan rakyat yang dipimpinnya. 

"Itulah outcome pendidikan Lemhanas yang anda tempuh. Saudara adalah pimpinan-pimpinan bangsa yang dalam waktu dekat akan menggantikan kami-kami ini. Maka pupuklah kepemimpinan, kenegarawanan di institusi anda: di militer, di polisi, dimana pun anda berada. Kepemimpinan adalah proses panjang," kata Wapres. Selain itu ia juga meminta Lemhanas untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap program-program yang dilakukan, apakah selama ini program-program tersebut telah mampu menjawab tantangan bangsa masa kini. 

Sebagai bekal para lulusan Lemhanas, Wapres mengutip kisah lahirnya Republik Roma di awal Masehi yang diawali pemberontakan atas ulah anak Raja Tarquinius yang memerkosa istri bangsawan bernama Lucretius. Pemberontakan itu menghapus sistem monarki dan melahirkan republik aristokrasi yang dipimpin sekitar 300 senator terpilih. Dalam perjalanannya, republik ini berevolusi besar dengan melahirkan sistem pemerintahan dan hukum tertulis, militer yang kuat dan ekspansif serta kekayaan seni dan budaya yang menyebar ke seluruh Eropa. Namun, republik ini jatuh akibat kemerosotan moral, korupsi dan praktek-praktek pemerintahan yang tidak sehat. 

Wapres membacakan gambaran keadaan pada waktu itu, yang direkam oleh sejarawan Will Durant:

    "...republik Romawi menuju kematiannya di tengah merebaknya korupsi dan tindakan kekerasan. Pada 53 SM untuk mendapatkan persetujuan dari sebuah komisi di Majelis perlu membayar 10 juta sesterces. Apabila uang tidak mempan, pembunuhan dilakukan; atau dengan mencari-cari kesalahan seseorang di masa lampau. Kriminalitas tumbuh subur di kota-kota, perampokan marak di desa-desa; negara tidak mampu mengatasinya.".

    "Cicero menceriterakan bagaimana seorang kandidat kemana-mana membawa tas berisi uang siap untuk membayar orang yang mau menjual suaranya. Pompey berhasil memenangkan pemilihan temannya, Afranius yang bakatnya pas-pasan, menjadi konsul dengan mengundang para kepala suku ke rumahnya dan di sana suara ditransaksikan. Karena banyaknya dana yang diperlukan untuk kampanye pada masa pemilihan suku bunga mencapai 8 persen sebulan atau 96 persen setahun.......Pengadilan juga tidak luput dari praktek korupsi. Sumpah sudah kehilangan arti dan keputusan pengadilan bisa dibeli.....Para senator, jendral, pengumpul pajak, pelepas uang dan agen bisnis merasa dapat menghindar dari hukum, mereka tanpa rikuh memeras propinsi-propinsi habis-habisan dan Roma dipenuhi dengan harta haram dari kegiatan seperti itu...Jutawan Atticus memberikan kontribusi kepada semua partai karena ia tahu mereka tidak bisa lepas dari koceknya."  (Selengkapnya baca di halaman Belajar dari Sejarah). 

Program Pendidikan Reguler Angkatan (PPRA) XLVIII

Program Pendidikan Reguler Angkatan (PPRA) XLVIII di Lemhannas RI berlangsung selama 9 bulan dimulai sejak tanggal 20 Maret dan berakhir pada 13 desember 2012 pukul 14.00. Jumlah peserta PPRA XLVIII sebanyak 81 orang yang berasal dari TNI; POLRI; Kementerian/ LPNK; Sekretaris Kabinet; Kejaksaan Agung; Mahkamah Agung; Bank Indonesia; KADIN Indonesia; Pemprov; Perguruan Tinggi Negeri; KOPERTIS; Partai Politik; Organisasi Masyarakat; PWI; dan negara sahabat. Adapun rincian peserta adalah sebagai berikut:
1. TNI (AD, AL, AU) 23 orang
2. POLRI 12 orang
3. Kementerian/ LPNK 13 orang
4. Sekretaris Kabinet 2 orang
5. Kejaksaan Agung 1 orang
6. Mahkamah Agung 1 orang
7. Bank Indonesia 1 orang
8. KADIN Indonesia 1 orang
9. PEMPROV 2 orang
10. Perguruan Tinggi Negeri 4 orang
11. KOPERTIS 5 orang
12. Partai Politik 3 orang
13. Organisasi Masyarakat 4 orang
14. PWI 2 orang
15. Negara Sahabat 7 orang, yakni dari Australia 1 orang, Yordania 1 orang, Filipina 1 orang, Thailand 1 orang, Zimbabwe 1 orang dan Aljazair 2 orang. 

Berbagai kegiatan yang dilakukan antara lain sistem pendidikan berbasis internet dan di kampus (ceramah, dikskusi dan pembuatan kertas kerja perorangan), studi ke empat propinsi, dan ke 4 negara tetangga yakni Singapura, Malaysia, Vietnam dan Myanmar. 

Dalam kesempatan itu, turut dibacakan hasil seminar yang diadakan Program Pendidikan Reguler Angkatan (PPRA) XLVIII mengenai upaya menjadikan Indonesia sebagai pemasok pangan tropis dunia tahun 2025 guna kemandirian bangsa dalam rangka ketahanan nasional. Kesimpulan seminar tersebut antara lain, mengarahkan politik pangan pemerintah dengan dukungan para pemangku kepentingan, lembaga pendidikan, swasta dan seluruh lapisan masyarakat serta fasilitas kelembagaan dan peningkatan kapasitas dan kapabilitas petani dan nelayan.