DAFTAR BERITA

Kamis, 16 Oktober 2014

Proyek Pengamanan Areal BBI Payasordang Diduga Bermasalah

Dek pengamanan Sungai Batangangkola di areal BBI Payasordang Desa Hutalombang Kecamatan P. Sidimpuan Tenggara Kota P. Sidimpuan ambruk. Padahal baru dua tahun dikerjakan.(Foto:Analisa/hairul iman hasibuan)

INFO TABAGSEL.com-Proyek pengendalian (dek) daerah Sungai Batangangkola untuk pengamanan areal Balai Benih Ikan (BBI) di Desa Hutalombang Kecamatan Padangsidimpuan Tenggara Kota P. Sidimpuan Tahun Anggaran (TA) 2012 diduga bermasalah.
Pantauan  Selasa (14/10), pengerjaan proyek sekira Rp 750 juta dengan pelaksana proyek CV MG itu diduga tidak sesuai dengan kontrak kerja. Volume kegiatan harusnya sekitar 600 meter ternyata hanya dikerjakan sekitar 300 meter.
Akibatnya, proyek pengamanan itu terkesan tanggung karena tidak sepenuhnya mampu meminimalisir tekanan arus Sungai Batangangkola yang berdampingan dengan areal balai benih tersebut.
Parahnya lagi, belum sampai dua tahun selesai dikerjakan sekitar 10 meter dek pengamanan Sungai Batangangkola itu ambruk.
Informasi dihimpun, adanya dugaan korupsi pada proyek dinas PU Kota P. Sidimpuan itu sudah lama tercium elemen masyarakat. Bahkan, sudah ada elemen yang telah melaporkan kasus tersebut kepihak berwajib (Poldasu) namun hingga saat ini belum terlihat ujung dari proses kasus yang diduga melibatkan pimpinan CV MG tersebut.
Permerhati pembangunan Kota P. Sidimpuan Ibrahimsyah menilai, adanya dugaan korupsi dalam pengerjaan sebuah proyek harus disikapi serius bukan hanya oleh aparat penegak hukum namun pemerintah daerah itu sendiri.
Menurutnya, bila kondisi itu terus dibiarkan maka akan semakin banyak proyek bermasalah didaerah tersebut. "Penegak hukum memproses temuan penyimpangan proyek dengan serius sedang pemerintah daerah bersikap tegas dengan mencoret (memblacklist) perusahaan yang bermasalah serta tidak mencairkan dananya jika pengerjaan proyek itu belum benar-benar sesuai kontrak kerja," ujarnya.
Ibrahim mengatakan, dengan sikap tegas aparat penegak hukum dan pemerintah daerah bersangkutan akan dapat meminimalisir hasil proyek bermasalah.
"Yakinlah, jika sikap tegas ditegakkan, tidak akan ada perusahaan yang mengerjakan proyek asal jadi, karena akan menerima risiko yang cukup berat, "tegasnya. (Analisa)

Tidak ada komentar: