Topik yang paling banyak dibahas pengguna Twitter di Indonesia hingga Jumat (26/09) siang yaitu #ShameOnYouSBY, yang juga masuk menjadi trending topics dunia.
Para netizen mengkritik sikap Fraksi Demokrat yang melakukan aksi walk out dalam sidang paripurna meski 10 poin yang diusulkannya disetujui oleh Fraksi PDIP, PKB dan Hanura.
Tetapi, enam anggota Fraksi Demokrat memilih untuk menggunakan hak suara mereka dalam voting dan memilih pilkada langsung.
Partai Demokrat mengatakan aksi mereka untuk mempertahankan opsi ketiga dalam rapat paripurna RUU Pilkada, Kamis (25/09), adalah atas instruksi Ketua Umum Susilo Bambang Yudhoyono.
Ketua Divisi Komunikasi Publik DPP Partai Demokrat, Hinca Panjaitan, mengatakan sejak awal SBY telah menginstruksikan agar partai mendukung pilkada langsung dengan 10 persyaratan paket.
Opsi tersebut sempat disetujui oleh Koalisi Indonesia Hebat, namun dalam lanjutan rapat setelah jeda, Koalisi Merah Putih menolak adanya opsi ketiga sehingga Demokrat melakukan aksi walk out.
Hinca mengatakan aksi tersebut adalah konsekuensi bagi mereka yang berkomitmen menjadi partai penyeimbang.
"Jika opsi ketiga tidak disetujui tentu kiita tidak ikut mana-mana. Ini konsekuensi posisi penyeimbang bukan ikut ke kiri, ikut ke kanan," kata Hinca kepada BBC Indonesia.
"Posisi kami adalah memberikan resep perbaikan kualitas pemilihan pilkada itu."
Hinca mengaku pihaknya belum mengadakan komunikasi kembali dengan Yudhoyono yang kini masih berada di Amerika Serikat.
"Demokrat aktor utama"
Perdebatan opsi ketiga cukup sengit pada Kamis (25/09) malam. Koalisi Merah Putih menolak keras adanya opsi lain selain pilkada langsung atau pilkada lewat DPRD.
Namun Direktur Eksekutif Perludem, Titi Anggraini, berpendapat Demokrat justru menjadi "aktor utama" dalam drama paripurna DPR yang berlangsung sepanjang malam.
Titi mengatakan SBY selama ini selalu menjadi simbol demokrasi dan proses reformasi, namun sikapnya mendukung pilkada langsung datang cukup terlambat.
"Ketika SBY mendukung pilkada langsung, aktor Demokrat di parlemen mengatakan tidak ada perintah untuk partai mendukung pilkada langsung," jelas Titi.
"Dan di waktu akhir (menjelang paripurna), mereka kemudian datang dengan 10 syarat yang sebetulnya sebagian besar sudah ada di Undang-Undang."
Pihaknya menunding Demokrat telah "sengaja dan leluasa memberi ruang kepada kemenangan kelompok pilkada lewat DPRD" melalui aksi walk out.
Sidang paripurna yang akhirnya mengesahkan RUU Pilkada dengan mekanisme pemilihan lewat DPRD ini.
"Ini kado pahit dari SBY, mimpi buruk yang diberikan oleh partainya di masa akhir pemerintahannya," tutup Titi.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar