Dengan demikian, pengangkatan pejabat tidak lagi berdasarkan suka atau tidak suka, berdasarkan kedekatan, atau KKN. Dengan cara ini, maka politisasi birokrasi yang banyak terjadi di tanah air ini bisa dikikis. Setiap ada lowongan jabatan, harus diumumkan sehingga setiap pegawai yang memenuhi persyaratan mendapat kesempatan yang sama untuk berkompetisi secara sehat.
Dari hasil seleksi, panitia seleksi yang dibentuk oleh Sekda diawasi oleh Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN). “Tugas KASN menjamin terselenggaranya system merit, mulai dari rekrutmen CPNS, penempatan dalam jabatan hingga pemberhentian PNS,” ujar Azwar Abubakar dalam pertemuan dengan Walikota Lhokseumawe dan Bupati Aceh Utara di Lhokseumawe beserta pimpinan SKPA kedua pemda, Minggu (12/01).
Dalam kesempatan itu, Menteri juga menekankan agar seluruh jajaran pemerintah daerah, mulai dari bupati/walikota sampai ke pegawai terendah agar membangun iklim yang ramah terhadap investasi. “Investor yang akan menanamkan modal dapat kita pandang sebagai pahlawan. Sebab dia akan membuka lapangan kerja, sehingga bisa mengurangi pengangguran dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” imbuh Azwar.
Dengan terbukanya lapangan kerja, maka minat anak muda untuk menjadi CPNS juga bisa ditekan. Tetapi kalau memang ingin menjadi PNS, para pemuda itu harus belajar dengan baik agar dapat menjawab soal-soal tes. “Bukan jamannnya lagi titip-menitip atau melalui calo. Komputer tak bisa membaca, apakah peserta itu dari Aceh atau dari Medan,” tambahnya.
Dengan cara itu, maka tidak menutup kemungkinan formasi CPNS di daerah terisi oleh orang dari daerah lain. Kalau ingin putera daerah yang diterima, maka sebelum tes pemda supaya mengkoordinir bimbingan belajar, karena kisi-kisi soalnya sudah jelas, dan dipublikasikan.
Azwar mengakui, ada afirmasi yang diberikan untuk beberapa daerah, dengan menurunkan sedikit passing grade. “Ibarat pagar, dapat diturunkan sedikit, tetapi pagarnya tetap ada,” demikian dikatakan Menteri. (ags/HUMAS MENPANRB)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar