INFO TABAGSEL.com-Ketua Fraksi Demokrat Padangsidimpuan Khoiruddin Nasution meminta Wali Kota Andar Amin Harahap mengevaluasi kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang masih minim realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari target yang ditetapkan. Sebab PAD merupakan salah satu sumber dana pembiayaan untuk peningkatan pembangunan daerah.
“Wali Kota dan Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat) harus mengevaluasi kinerja SKPD yang masih minim realisasi PAD. Tujuannya untuk meningkatkan realisasi SKPD penambang PAD, sehingga realisasinya dapat tercapai sesuai target yang ditetapkan,” ungkap H Khoiruddin Nasution, Rabu (4/12).
Dia menambahkan, salah satu kebijakan keuangan daerah ialah untuk meningkatkan PAD sebagai sumber utama pendapatan daerah yang dapat dipergunakan untuk pembangunan daerah.
Jika target PAD yang telah ditetapkan tidak tercapai, akan berdampak terhadap laju pembangunan daerah. Salah satu contoh SKPD yang perlu dievaluasi ialah Dinas Pekerjaan Umum, sebab dari seluruh SKPD penambang PAD, hanya mereka (Dinas PU) yang paling minim realisasi PAD-nya.
“Pendapatan Asli Daerah tidak terpisahkan dengan belanja daerah. Oleh sebab itu untuk menunjang pembangunan daerah, realisasi PAD yang telah ditetapkan harus tercapai. Sangat banyak kerugian daerah jika target itu tidak tercapai. Maka dari itu, untuk meningkatkan kinerja SKPD penambang PAD, kita meminta agar Wali Kota Psp Andar Amin Harahap mengevaluasi kinerja SKPD-nya,” jelasnya.
Dikatakannya lagi, SKPD penambang PAD harus memperhatikan sektor-sektor pajak dan retribusi daerah yang telah ditetapkan dalam peraturan daerah atau melakukan pengawasan yang ketat terhadap pemungutan retribusi tersebut. Sehingga tidak ada kebocoran dalam merealisasikan retribusi daerah, karena target tersebut ditetapkan berdasarkan pertimbangan pencapaian usaha yang menghasilkan retribusi.
“Untuk menghindari terjadinya kebocoran dalam pemungutan retribusi daerah ataupun pajak daerah, pimpinan SKPD harus jeli mengawasi anggotanya.
Namun jika SKPD tidak mampu melakukan hal tersebut, walikota diminta tegas terhadap SKPD untuk peningkatan pendapatan asli daerah,” pungkasnya.
Sementara Sekda Kota Psp Khairul Alamsyah yang dikonfirmasi melalui pesan singkat SMS mengatakan agar METRO menanyakannya langsung kepada Kadis PPKAD. “Ditanyakan saja kepada Kadis Pendapatan,” ungkapnya singkat. (Metrosiantar.com)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar