"Sebagai sesama negara anggota Organisasi Konferensi Islam dan memiliki sejarah panjang dalam berhubungan dengan Mesir, Pemerintah Indonesia haruslah proaktif menawarkan diri menjadi pihak yang bisa memediasi terwujudnya rekonsiliasi di antara para pihak dalam pemerintahan Mesir," kata Lukman Hakim, di Jakarta, Minggu.
Menurut Wakil Ketua Umum DPP PPP ini, pengambilalihan kekuasaan dengan menggunakan aksi militer di Mesir harus dihindari dan diakhiri, apalagi sampai jatuh korban jiwa.
Lukman menilai, mempertahankan kekuasaan dengan menggunakan cara-cara kekerasan juga bukan penyelesaian yang beradab.
"Masyarakat Mesir harus didorong untuk mau dan mampu menyelesaikan masalahnya dengan musyawarah antarmereka di meja perundingan secara damai," katanya.
Mesir, tambah dia, tak boleh dibiarkan berada dalam proses memasuki perang saudara yang tak hanya akan amat menyusahkan masyarakatnya, tetapi juga merugikan warga dunia.
Sementara itu, Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Marty Natalegawa menyerukan dihentikannya aksi kekerasan di Mesir yang sudah menewaskan 80 orang dalam bentrokan antara petugas keamanan dan pengunjuk rasa.
"Akhiri aksi kekerasan (di Mesir). Hormati Hak Asasi Manusia (HAM), kedepankan cara-cara damai dan konstitusional," kata Marty dalam keterangan tertulis yang diterima Antara di Jakarta, Minggu.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar