INFO TABAGSEL.com-Dua ribu lima ratusan warga di empat dusun atau banjar di Desa Mendoyo Dangin Tukad, Jembrana, Bali, Senin (29/7), mengikuti pemilihan kepala desa (pilkades) dengan menerapkan metode pungutan suara elektronik atau e-voting di balai desa setempat. Tahapan pungutan suara dimulai sekitar pukul 08.00 hingga 14.00 WIB.
Jumlah total pemilih dalam pilkades tersebut tercatat sebanyak 2.507 yang tersebar di empat dusun atau banjar, yakni Banjar Tengah, Banjar Kebebeng, Banjar Dlod Pempatan, Banjar Baler Bale Agung. Empat TPS dengan metode e-voting pun dibangun di tempat terpisah, dan kantor kepala desa akan dijadikan sebagai posko e-voting atau pusat penayangan tabulasi hasil yang dikirimkan dari tiap-tiap TPS.
Pelaksanaan pilkades ini selain mendapat pengawalan ketat dari berbagai unsur masyarakat, juga mendapat pendampingan teknis dari tim BPPT. Adapun pemilihan kepala desa (Pilkades) dengan pemilihan elektronik (e-voting) dilengkapi sistem verifikasi pemilih menggunakan e-KTP.
Dapat dilihat langsung di lapangan bahwa pilkades berlangsung lancar. Para warga secara bergantian memberikan suaranya untuk calon kepala desa (kades) masing-masing.
Kepala Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT), Marzan A. Iskandar yang menyaksikan langsung jalannya kegiatan ini menyatakan bahwa peristiwa ini merupakan inovasi dan terobosan baru. “Beda dengan Pilkades sebelumnya, kali ini e-KTP digunakan sebagai tanda identitas pemilih yang kemudian dibaca dengan card reader, sehingga otentik ketika di cek dengan Daftar Pemilih tetap (DPT) online. Setelah selesai dilakukan pemungutan di seluruh TPS juga akan direkap secara online. Semua ini berjalan secara rahasia namun lebih terkesan luber dan jurdil. Hal ini jelas merupakan terobosan bagi Indonesia,” terang Marzan.
Marzan juga menambahkan bahwa kegiatan tersebut merupakan miniatur pemilihan umum karena semua proses itulah yang nantinya akan dilakukan. “Mudah-mudahan dengan cara ini kita bisa memberikan edukasi ke masyarakat dan sistem demokrasi di negeri kita,” jelas Marzan.
Ia menyebutkan, pelaksanaan e-voting itu itu untuk meningkatkan efisiensi biaya dan meminimalisir persengketaan akibat ketidakpercayaan akan sistem pemilihan. “Pengalaman di Bantaeng, bisa menghemat hingga 50%. Apabila kita punya perangkat e-voting di daerah sendiri tentu akan lebih banyak yang dihemat,” ungkap Marzan.
Bupati Jembrana, I Putu Artha menyatakan bahwa pelaksanaan e-voting di Jembrana sejalan dengan visi Jembrana untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan perekonomian dan profesionalisme sumber daya manusia yang dilandasi semangat kebersamaan, kewirausahaan dan pemberdayaan masyarakat.
“Kabupaten Jembrana telah sukses menggelar pemilihan perbekel 54 dusun di 31 desa sejak pertengahan 2009 silam. Hanya saja kali ini muncul sebuah inovasi baru yakni dengan disertai penggunaan e-KTP dalam verifikasi pemilih. Karena itu lah pihak kami sangat menyambut baik kegiatan ini,” tegasnya.
Pelaksanaan e-voting
Seperti diketahui, di negara maju di belahan dunia yang lain, teknologi e-voting telah banyak digunakan karena memiliki beberapa keunggulan seperti tidak perlu mencetak surat suara, pemberian suara mudah dilakukan dan dapat mengkomodir pemilih berkebutuhan khusus. Proses penghitungan suara juga akan lebih cepat, tepat, dan akurat, pengiriman surat suara langsung ke pusat data, dan penayangan hasil berbasis web yang menjamin transparansi, menghasilkan jejak audit, dan efisiensi jumlah SDM penyelenggara.
Lebih lanjut Direktur Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi (PTIK) BPPT, Hammam Riza menjelaskan bahwa e-voting dengan e-KTP ini lebih menekankan kepada aspek keamanan, otentifikasi dan efisiensi. "E-voting untuk pemilu yang lebih luber dan jurdil. E-ktp untuk menegaskan benar seseorang yang memiliki KTP itulah yang berhak menjadi pemilih," terang Hamam kala meninjau tps 1 di banjar baler bale agung.
Ditemui di tempat terpisah, Kepala Program Pemilu elektronik BPPT, Andrari Grahitandaru menjelaskan bahwa Pilkades dengan e-voting jelas menciptakan penghematan yang signifikan. Indonesia sendiri memiliki 76665 desa, dengan biaya operasional Pilkades per desanya sebesar Rp 25 juta. Maka total biaya pilkades nasional mencapai hampir 2 triliun. Hal ini dapat dicontohkan pada Pilkades sebelumnya di Boyolali yang dilakukan di 160 desa. “Jika ditotal biayanya mencapai Rp 4 miliar. Melalui e-voting menghemat Rp 2 miliar,” terangnya.
Andrari menjelaskan jika melaksanakan e-voting pemerintah daerah hanya butuh menginvestasikan lima perangkat e-voting seharga Rp 50 juta dan bisa dipakai berulang-ulang. Karena setiap Kabupaten praktis hanya tinggal membeli minimal 5 perangkat e voting tersebut dan dapat digunakan di tiap penyelenggaraan Pilkades.
Mengenai kesiapan e-voting ini sendiri Andrari menuturkan bahwa dari aspek teknologi sudah siap. Pembiayaan lebih murah. Penyelenggara, KPU secara nasional, dan KPUD untuk pemilukada. Sementara itu dari sisi masyarakat, menurut Andrari sebenarnya juga tidak masalah. "Justru masalahnya ada di calon dan parpol, karena e-voting jujur dan akurat sehingga tidak bisa dikondisikan. Jika persyaratan ini sudah dipenuhi, ya tinggal tunggu calon dan parpol saja,mau atau tidak," tukasnya. (Humas BPPT/ES)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar